Bima Arya Akan Evaluasi Total Kebijakan Atasi Kemacetan di Kota Bogor

BOGOR - Pemkot Bogor akan melakukan perombakan besar-besaran terkait sejumlah kebijakan mengatasi kemacetan di kota tersebut. Pasalnya, sejumlah program transportasi yang dicanangkan untuk mengatasi kemacetan tidak berjalan.

Sejumlah kebijakan yang tidak berjalan di antaranya konversi 3:1 (tiga angkot diganti satu bus) hingga penataan rute trayek (rerouting) angkot. Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengakui sejak awal memimpin Kota Bogor diperiode pertama (2014-2019) hingga memasuki periode kedua (2019-2024), sejumlah program transportasi yang sudah direncanakan nyaris tak ada perubahan bahkan tak berjalan sama sekali.

"Khususnya pada program konversi dan rerouting angkot yang belum berjalan. Seperti yang saya sampaikan, dikembalikan kepada titik nol. Insya Allah minggu depan saya akan duduk bersama Dinas Perhubungan (Dishub), Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan semua untuk melakukan pematangan rencana-rencana itu, termasuk evaluasi struktural," kata Bima usia menghadiri upacara Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) di Kantor Dishub Kota Bogor Jalan Raya Tajur, Bogor Timur, Selasa (24/9/2019).

Menurut Bima, poin utama yang akan dibahas nanti yakni pertama, konsep reoruting dan konversi. Kedua, persiapan serta akselerasi terkait rencana pembangunan jalur trem."Konsep utama pada rerouting adalah beralihnya angkot di jalur utama ke jalur pengumpan atau feeder. Dalam evaluasi itu akan dibahas berapa lama angkot betul-betul hilang di pusat Kota Bogor," ujarnya.

Sedangkan terkait konversi, Bima menuturkan, sedang merancang konsep baru berupa penjajakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan transportasi massal di Kota Bogor, misalnya dengan Perum DAMRI. "Jika konversi 3:1 diserahkan pada pihak ketiga, pendanaan pengadaannya dirasa tidak terlalu sulit. Ini yang saya maksud akan evaluasi secara total. Konversi, rerouting termasuk akselerasi untuk trem serta konsep Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) akan seperti apa," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Rahmawati mengaku siap ikut melakukan pembahasan evaluasi yang menitikberatkan pada rencana pengadaan trem untuk di kombinasikan dengan angkot saat ini."Pembahasan akan dilakukan secara detail. Sebab harapannya tidak ada kebijakan yang tumpang tindih. Tetapi tersinkronisasi dan terwadahi. Sehingga jangan sampai ini menjadi satu hal yang tidak positif, artinya malah terjadi gejolak atau yang lainnya, kita tidak mau seperti itu, maka kita harus persiapkan semua," katanya.

Rahmawati melanjutkan, ketika hasil kajian kelayakan trem menyatakan bahwa trem diperbolehkan di Kota Bogor maka secara otomatis akan ada perubahan-perubahan kebijakan dari sebelumnya, karenanya evaluasi diperlukan sebagai antisipasi. "Pasti kajian angkutan kotanya, jaringannya seperti apa, pengumpannya seperti apa, semuanya akan kita lakukan di 2020," katanya.

Sekadar diketahui, Pemkot Bogor terus mematangkan rencana pengoperasian trem (kereta yang memiliki rel khusus di dalam kota) pada 2020 mendatang. Keseriusan penerapan transportasi massal sebagai upaya mengurangi kemacetan di pusat Kota Bogor itu dimulai dengan penandatangan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dengan Managing Director Asia Pasifik Colas Rail Jerome Bellemin dan CEO Iroda Mitra Mirza Whibowo Soenarto terkait studi kelayakan jalur trem beberapa waktu lalu.