Apeksi Usulkan Kantor Kementerian Disebar ke Setiap Provinsi

BOGOR - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) mengusulkan kepada pemerintah pusat mengkaji opsi tentang kantor kementerian disebar ke sejumlah provinsi di Indonesia.

"Ide tentang Kantor Kementerian itu tak harus terpusat di ibukota negara nantinya itu berasal dari aspirasi Apeksi dan akan dibahas di acara kaukus wali kota di Bogor ini," ungkap Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Syarif Fasha saat ditemui usai acara Mayor Caucus 2019 di Balai Kota Bogor, Senin (9/9/2019).

Pria yang menjabat sebagai Wali Kota Jambi ini memaparkan seharusnya kantor kementerian itu disebar ke provinsi-provinsi yang ada potensi unggulan masing-masing. Dia mencontohkan, jika Jawa Barat memiliki potensi pertaniannya cukup besar maka kantor Kementerian Pertanian berada di Provinsi Jawa Barat.

"Ide ini jika memang Indonesia mau maju cepat. Jadi tumbuh provinsi itu tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya ibu kota negara. Tapi kalau ibu kota negara dipusatkan di satu provinsi maka sama saja dengan memindahkan Jakarta, itu ide kami," ujarnya.

Kemudian, lanjut Syarif, terkait dengan dana pembangunan kantor kementerian yang tersebar di sejumlah provinsi tidaklah sulit. "Soal dana gampang, di Jakarta ini kan sekarang banyak kantor kementerian bisa saja libatkan pihak swasta, baik itu ruislag atau BOT, misalnya nih kantor kamu ambil asalkan bangun kantor kementerian di provinsi di mana misal Sulawesi Utara, Jawa Barat, nah itu tak perlu keluar uang, pihak ketiga banyak sekali yang berminat," terangnya.

Menurut Syarif, ide tersebut muncul semata-mata agar pertumbuhan ekonomi di setiap daerah di Indonesia merata. "Misalkan ada 15 kantor kementerian yang akan dipindah, berarti ada 15 provinsi yang nantinya akan tumbuh bersama dengan berkembangnya ibu kota negara yakni Kalimantan Timur nanti,. Jika itu tidak dilakukan maka Jakarta akan pindah lagi ke Kalimantan Timur," ujarnya.

Syarif menuturkan, dalam waktu dekat pihaknya akan kembali mengingatkan ide ini kepada Presiden Joko Widodo dan saat ini pihaknya akan membahas juga di acara Caucus Mayor atau Kaukus Wali Kota se-Indonesia 2019 di Bogor ini.

Sementara itu, Wali Kota Balikpapan, M Rizal Effendi mengatakan, Apeksi juga mengusulkan agar nanti dalam pembangunan ibu kota negara tak hanya daerah yang akan dijadikan ibu kota saja, tapi daerah penyangganya juga.

"Dalam hal ini Balikpapan tentu sebagai kota yang berdampingan dengan calon ibu kota, karena Balikpapan sangat strategis. Nah di kaukus walikota se-Indonesia 2019 ini kami ingin sharing dengan penyangga ibu kota negara seperti Bogor, Bekasi, Tangerang, Depok, karena kami belum punya pengalaman sebagai penyangga ibu kota," ujarnya.

Menurut dia, hambatan terbesar dalam pembangunan ibu kota negara baru, tentu Balikpapan menjadi kota yang paling sibuk. "Kita juga enggak mau jadi penonton dalam pembangunan ibu kota baru ini, kita minta ke pemerintah pusat, agar terkait pendidikan untuk penyediaan sumber daya manusia, punya Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan, kita ingin ini jadi proyek strategis nasional," jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto selaku Kordinator Acara Mayor Caukus Indonesia 2019 mengatakan, agenda yang dibahas di Kaukus Wali Kota ini juga menyentuh terkait pemindahan ibu kota negara.

"Tentang rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, dalam forum ini di kaukus wali kota menyepakati gagasan tersebut harus didukung, namun terdapat banyak catatan-catatan diantaranya perencanaan dilakukan secara matang, untuk menimbang dampaknya bagi daerah sekitar calon ibu kota tadi," jelasnya.

Mengapa ini, perlu dibahas di kaukus wali kota 2019 di Bogor karena ini adalah suatu model, jika berdampak baik jadi best practice, yang kalau tidak baik bisa menjadi preseden buruk. "Maka dari itu para walikota bersama para Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) sepakat agar seluruh aspek pelaksanaan pembangunan ibu kota negara yang baru dapat dijalankan dengan baik," ujarnya.