Jakarta Akan Mengawali Era Bus Listrik
A
A
A
JAKARTA - Era transportasi massal berbasis listrik dimulai. Pekan ini, bus-bus listrik ditargetkan mulai mengaspal dan beroperasi di jalanan Kota Jakarta. Dua tahun berikutnya, bus-bus serupa juga akan beroperasi di sedikitnya lima kota di Indonesia.
Di Jakarta, kendaraan listrik akan mulai dioperasikan di bus Transjakarta. Persiapan untuk penerapan bus listrik telah matang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengujicoba bus ini sejak Mei lalu. Pembuatan peraturan menteri perhubugan sebagai turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) No 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan juga tengah dikebut.
Keyakinan bus-bus listrik di Transjakarta bisa beroperasi pada pekan ini diungkapkan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dalam Pameran dan Parade Kendaraan Bermotor Listrik di Monas, Jakarta, Sabtu (31/8), Budi menilai persiapan operasional bus listrik telah dilakukan dengan baik antara lain dengan uji coba beberapa tahapan. "Minggu depan kendaraan umum (Bus TransJakarta), listrik sudah bisa beroperasi," ujar Budi Karya.
Uji coba yang dilakukan oleh PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) juga menunjukkan hasil yang bagus. Dengan kondisi tersebut, PT Transjakarta siap mengoperasikan armada sesuai arahan Kementerian Perhubungan (Kemnehub).
Namun Direktur Utama PT Transjakarta Agung Wicaksono menyatakan hingga tadi malam pihaknya belum mendapatkan arahan dari Kemenhub perihal kapan waktu pasti pengoperasian bus listrik. Meski demikian, jelang pengoperasian bus Transjakarta listrik, pihaknya terus mematangkan kesiapan armada. "Masih proses untuk ganti pelat menjadi kuning. Kita masih terus uji coba dan hasilnya bagus. Kita uji coba di Koridor 1 (Blok M-Kota)," kata Agung.
Sebelumnya Agung mengungkapkan bahwa dasar aturan bus listrik berupa Peraturan Gubernur (Pergub) masih dalam pembahasan. Selain itu, operasional bus listrik juga masih menunggu terbitnya peraturan-peraturan seperti dari Kemenhub, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Operasional juga menunggu kepastian terkait Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pada STNK dicantumkan besaran cc dari suatu kendaraan. Namun, karena bus listrik tidak menggunakan bahan bakar, besaran cc tersebut belum bisa dicantumkan.
Kota Jakarta dan sekelilingnya menjadi perhatian utama pemerintah pusat dalam proyek implementasi bus listrik. Tak ayal, bus listrik ini Jabodetabek terus dilakukan percepatan. Bahkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub menargetkan pada 2024 mendatang di wilayah Jabodetabek akan beroperasi 41.000 unit bus listrik. Ini sesuai dengan peta jalan (roadmap) pengembangan bus listrik di Jabodetabek. "Saya sudah bikin roadmap-nya. Sampai 2024, jumlahnya 41.000 unit," ujar Kepala BPTJ Bambang Prihartono, Kamis (29/8).
Di antara produsen yang siap memproduksi bus listrik ini adalah PT Mobil Anak Bangsa (MAB). Sedangkan pada uji coba, pihaknya mengetes bus listrik baik dari PT MAB, maupun dari China yaitu BYD. Pada 2020 mendatang, ditargetkan setidaknya sudah ada 2.000 bus listrik yang beroperasi di jalan-jalan wilayah Jabodetabek.
Pemprov DKI Jakarta sebelumnya menargetkan operasional bus listrik dimulai pada Agustus. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangat berharap Jakarta bisa memiliki bus listrik karena diyakini mampu mengubah perilaku warga Jakarta dalam merawat lingkungan hidup.
Menurutnya, kualitas udara di Jakarta saat ini sangat buruk dan harus ada perubahan perilaku yang drastis. Sebab, perubahan iklim yang terjadi memiliki implikasi besar terhadap masa depan manusia. Artinya, apabila ada perubahan perilaku drastis untuk merawat lingkungan saat ini, udara, air, tanah yang dipinjam dari generasi masa depan bisa dirasakan manfaatnya oleh mereka. "Kita mulai (bus listrik) dari menggunakan bus Transjakarta. Alhamdulillah keinginan dan gagasan itu digodok matang dan hari ini memasuki babak baru.," kata Anies.
Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno sebelumnya menyarankan sebaiknya Pemprov DKI Jakarta menggunakan bus listrik produksi anak bangsa seperti PT MAB. Harapannya ketika dioperasikan, semua infrastrukturnya bisa tetap disediakan dengan penuh.
Pada prinsipnya, langkah Pemprov DKI Jakarta untuk mengujicobakan bus listrik merupakan langkah yang sangat baik dan harus didukung penuh. Sebab, kendaraan listrik terbukti ramah lingkungan serta biaya perawatan dan operasional lebih rendah. "Di Asmat Papua saja kendaraannya sudah listrik semua. Masa DKI tidak bisa," ujarnya.
Sistem by Buy the Service BRT
Pada 2021, pengoperasian bus listrik secara menyeluruh di kota-kota besar di Indonesia akan dioperasikan dengan skema buy the service. melalui skema buy The service. Lima kota besar yang akan menggunakan bus listrik tersebut adalah Palembang, Solo, Medan, Surabaya, dan Denpasar. “Kemungkinan program buy the service kita akan kerja sama dengan operator, siapa operatornya itu dengan menggunakan kendaraan listrik seperti ini," jelas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi.
Ujicoba bus listrik diperkirakan tuntas pada 2020. Direktur Teknik PT Mobil Anak Bangsa, Bambang Tri Soepandji mengatakan, produksi bus listrikyang diproduksi mengikuti aturan atau regulasi dari pemerintah.
Bus sepanjang 13 meter dengan berat 16 ton ini memiliki kapasitas sekitar 50 penumpang. Dengan daya tahan selama dua hari jika diisi daya (charger) maksimum dua hingga dua setengah jam. Bus listrik PT MAB telah lolos uji tipe sejak beberapa bulan silam. Saat ini pemesan bus listrik ini sudah ramai di antaranya dari Perum Damri, PPD, TransJakarta, Garuda Indonesia serta kalangan swasta.
Industri Tunggu Aturan Teknis
Kalangan industri automotif nasional juga merespons positif tekad pemerintah menggalakkan kendaraan berbasis listrik. Mereka siap memproduksi mobil listrik. "Namun industri masih menunggu aturan teknisnya termasuk soal insentif pajak berbasis emisi,"ujar Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMiN) Bob Azzam.
Bob mengungkapkan, pentingnya aturan teknis mobil listrik tersebut agar industri bisa segera menyiapkan business plan bagi pengembangan mobil listrik di dalam negeri.
Executive General Manager PT Toyota Astra Motor (TAM) Fransiscus Soerjopranoto mengatakan, semua Agen Pemegang Merek (APM) termasuk Toyota pasti akan mendukung semua kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri automotif di Tanah Air.
Tim Leader EV Comprehensive Study Universitas Udayana Bali Ainul Ghurri, mengatakan, petunjuk teknis atas Perpres Mobil Listrik yang sudah diterbitkan penting bagi Industri tapi juga nasyarakat. "Aturan besarnya sudah ada sekarang tinggal aturan untuk mengimplementasikannya bagaimana,"tegasnya.
Aturan pelakasana tersebut, lanjut dia, tak hanya terkait insentif bagi industri saja tapi juga bagi stakeholder lainnya seperti Pemda. Sehingga masyarakat mengetahui berapa besar dana yang harus dikeluarkan untuk memiliki mobil lustrik. "Kami sendiri dari Universitas Udayana teru melakukan studi dengan dukungan Pemprov Bali. Salah satunya studi mengenai kelayakan mobil-mibil di kawasan wisata untuk menggunakan mibil listrik," tuturnya.
PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) juga menjadi salah satu produsen yang menunjukkan komitmennya untuk memasarkan mobil ramah lingkungan di Tanah Air. Pabrikan ini pun bahkan memanfaatkan ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 pada Juli lalu untuk peluncuran mobil listrik mereka Mitsubishi Outlander PHEV.
Mobil yang dibanderol Rp1,2 miliar itu dirilis jauh sebelum Perpres tentang Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Setelah Perpres ditandatangani Mitsubishi masih menunggu langkah pemerintah selanjutnya dalam merealisasikan peraturan itu.
"Nanti akan ada petunjuk teknisnya, kemudian nanti Gaikindo biasanya ada meeting lagi dengan pemerintah, detailnya dan lain-lain," kata Director of Sales MMKSI Irwan Kuncoro.
Irwan mengatakan saat ini pemerintah memang sudah mengumumkan beberapa insentif mulai dari fiskal dan non-fiskal yang akan didapatkan oleh pabrikan. Dia meyakini insetif tersebut memang akan mendorong populasi mobil listrik di Indonesia. (Bima Setiyadi/Ichsan Amin/Wahyu Sibarani/Anton C)
Di Jakarta, kendaraan listrik akan mulai dioperasikan di bus Transjakarta. Persiapan untuk penerapan bus listrik telah matang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengujicoba bus ini sejak Mei lalu. Pembuatan peraturan menteri perhubugan sebagai turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) No 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan juga tengah dikebut.
Keyakinan bus-bus listrik di Transjakarta bisa beroperasi pada pekan ini diungkapkan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dalam Pameran dan Parade Kendaraan Bermotor Listrik di Monas, Jakarta, Sabtu (31/8), Budi menilai persiapan operasional bus listrik telah dilakukan dengan baik antara lain dengan uji coba beberapa tahapan. "Minggu depan kendaraan umum (Bus TransJakarta), listrik sudah bisa beroperasi," ujar Budi Karya.
Uji coba yang dilakukan oleh PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) juga menunjukkan hasil yang bagus. Dengan kondisi tersebut, PT Transjakarta siap mengoperasikan armada sesuai arahan Kementerian Perhubungan (Kemnehub).
Namun Direktur Utama PT Transjakarta Agung Wicaksono menyatakan hingga tadi malam pihaknya belum mendapatkan arahan dari Kemenhub perihal kapan waktu pasti pengoperasian bus listrik. Meski demikian, jelang pengoperasian bus Transjakarta listrik, pihaknya terus mematangkan kesiapan armada. "Masih proses untuk ganti pelat menjadi kuning. Kita masih terus uji coba dan hasilnya bagus. Kita uji coba di Koridor 1 (Blok M-Kota)," kata Agung.
Sebelumnya Agung mengungkapkan bahwa dasar aturan bus listrik berupa Peraturan Gubernur (Pergub) masih dalam pembahasan. Selain itu, operasional bus listrik juga masih menunggu terbitnya peraturan-peraturan seperti dari Kemenhub, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Operasional juga menunggu kepastian terkait Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pada STNK dicantumkan besaran cc dari suatu kendaraan. Namun, karena bus listrik tidak menggunakan bahan bakar, besaran cc tersebut belum bisa dicantumkan.
Kota Jakarta dan sekelilingnya menjadi perhatian utama pemerintah pusat dalam proyek implementasi bus listrik. Tak ayal, bus listrik ini Jabodetabek terus dilakukan percepatan. Bahkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub menargetkan pada 2024 mendatang di wilayah Jabodetabek akan beroperasi 41.000 unit bus listrik. Ini sesuai dengan peta jalan (roadmap) pengembangan bus listrik di Jabodetabek. "Saya sudah bikin roadmap-nya. Sampai 2024, jumlahnya 41.000 unit," ujar Kepala BPTJ Bambang Prihartono, Kamis (29/8).
Di antara produsen yang siap memproduksi bus listrik ini adalah PT Mobil Anak Bangsa (MAB). Sedangkan pada uji coba, pihaknya mengetes bus listrik baik dari PT MAB, maupun dari China yaitu BYD. Pada 2020 mendatang, ditargetkan setidaknya sudah ada 2.000 bus listrik yang beroperasi di jalan-jalan wilayah Jabodetabek.
Pemprov DKI Jakarta sebelumnya menargetkan operasional bus listrik dimulai pada Agustus. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangat berharap Jakarta bisa memiliki bus listrik karena diyakini mampu mengubah perilaku warga Jakarta dalam merawat lingkungan hidup.
Menurutnya, kualitas udara di Jakarta saat ini sangat buruk dan harus ada perubahan perilaku yang drastis. Sebab, perubahan iklim yang terjadi memiliki implikasi besar terhadap masa depan manusia. Artinya, apabila ada perubahan perilaku drastis untuk merawat lingkungan saat ini, udara, air, tanah yang dipinjam dari generasi masa depan bisa dirasakan manfaatnya oleh mereka. "Kita mulai (bus listrik) dari menggunakan bus Transjakarta. Alhamdulillah keinginan dan gagasan itu digodok matang dan hari ini memasuki babak baru.," kata Anies.
Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno sebelumnya menyarankan sebaiknya Pemprov DKI Jakarta menggunakan bus listrik produksi anak bangsa seperti PT MAB. Harapannya ketika dioperasikan, semua infrastrukturnya bisa tetap disediakan dengan penuh.
Pada prinsipnya, langkah Pemprov DKI Jakarta untuk mengujicobakan bus listrik merupakan langkah yang sangat baik dan harus didukung penuh. Sebab, kendaraan listrik terbukti ramah lingkungan serta biaya perawatan dan operasional lebih rendah. "Di Asmat Papua saja kendaraannya sudah listrik semua. Masa DKI tidak bisa," ujarnya.
Sistem by Buy the Service BRT
Pada 2021, pengoperasian bus listrik secara menyeluruh di kota-kota besar di Indonesia akan dioperasikan dengan skema buy the service. melalui skema buy The service. Lima kota besar yang akan menggunakan bus listrik tersebut adalah Palembang, Solo, Medan, Surabaya, dan Denpasar. “Kemungkinan program buy the service kita akan kerja sama dengan operator, siapa operatornya itu dengan menggunakan kendaraan listrik seperti ini," jelas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi.
Ujicoba bus listrik diperkirakan tuntas pada 2020. Direktur Teknik PT Mobil Anak Bangsa, Bambang Tri Soepandji mengatakan, produksi bus listrikyang diproduksi mengikuti aturan atau regulasi dari pemerintah.
Bus sepanjang 13 meter dengan berat 16 ton ini memiliki kapasitas sekitar 50 penumpang. Dengan daya tahan selama dua hari jika diisi daya (charger) maksimum dua hingga dua setengah jam. Bus listrik PT MAB telah lolos uji tipe sejak beberapa bulan silam. Saat ini pemesan bus listrik ini sudah ramai di antaranya dari Perum Damri, PPD, TransJakarta, Garuda Indonesia serta kalangan swasta.
Industri Tunggu Aturan Teknis
Kalangan industri automotif nasional juga merespons positif tekad pemerintah menggalakkan kendaraan berbasis listrik. Mereka siap memproduksi mobil listrik. "Namun industri masih menunggu aturan teknisnya termasuk soal insentif pajak berbasis emisi,"ujar Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMiN) Bob Azzam.
Bob mengungkapkan, pentingnya aturan teknis mobil listrik tersebut agar industri bisa segera menyiapkan business plan bagi pengembangan mobil listrik di dalam negeri.
Executive General Manager PT Toyota Astra Motor (TAM) Fransiscus Soerjopranoto mengatakan, semua Agen Pemegang Merek (APM) termasuk Toyota pasti akan mendukung semua kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri automotif di Tanah Air.
Tim Leader EV Comprehensive Study Universitas Udayana Bali Ainul Ghurri, mengatakan, petunjuk teknis atas Perpres Mobil Listrik yang sudah diterbitkan penting bagi Industri tapi juga nasyarakat. "Aturan besarnya sudah ada sekarang tinggal aturan untuk mengimplementasikannya bagaimana,"tegasnya.
Aturan pelakasana tersebut, lanjut dia, tak hanya terkait insentif bagi industri saja tapi juga bagi stakeholder lainnya seperti Pemda. Sehingga masyarakat mengetahui berapa besar dana yang harus dikeluarkan untuk memiliki mobil lustrik. "Kami sendiri dari Universitas Udayana teru melakukan studi dengan dukungan Pemprov Bali. Salah satunya studi mengenai kelayakan mobil-mibil di kawasan wisata untuk menggunakan mibil listrik," tuturnya.
PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) juga menjadi salah satu produsen yang menunjukkan komitmennya untuk memasarkan mobil ramah lingkungan di Tanah Air. Pabrikan ini pun bahkan memanfaatkan ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 pada Juli lalu untuk peluncuran mobil listrik mereka Mitsubishi Outlander PHEV.
Mobil yang dibanderol Rp1,2 miliar itu dirilis jauh sebelum Perpres tentang Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Setelah Perpres ditandatangani Mitsubishi masih menunggu langkah pemerintah selanjutnya dalam merealisasikan peraturan itu.
"Nanti akan ada petunjuk teknisnya, kemudian nanti Gaikindo biasanya ada meeting lagi dengan pemerintah, detailnya dan lain-lain," kata Director of Sales MMKSI Irwan Kuncoro.
Irwan mengatakan saat ini pemerintah memang sudah mengumumkan beberapa insentif mulai dari fiskal dan non-fiskal yang akan didapatkan oleh pabrikan. Dia meyakini insetif tersebut memang akan mendorong populasi mobil listrik di Indonesia. (Bima Setiyadi/Ichsan Amin/Wahyu Sibarani/Anton C)
(nfl)