Jakarta Kini Memasuki Era Transportasi Massal
Jakarta Kini Memasuki Era Transportasi Massal
A
A
A
JAKARTA - Langkah Pemprov DKI Jakarta menggiring masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum melalui penerapan kebijakan ganjil-genap membawa hasil. Hal ini terbukti dengan peningkatan penumpang bus Transjakarta dan kereta rel listrik (KRL) dalam beberapa pekan terakhir.
Berdasar catatan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), peningkatan dua moda transportasi massal tersebut sejak masa uji coba perluasan ganjil-genap pada 8 Agustus lalu cukup signifikan, yakni rata-rata naik sekitar 10-15%. Berapa detail peningkatan bus Transjakarta dan KRL, BPJT tidak mengungkapkan.
Namun, bus Transjakarta biasanya mengangkut 663.000 penumpang per hari. Sedangkan pada periode Januari-Agustus 2019 BPTJ mencatat jumlah pelanggan bus Transjakarta mencapai 22.266.814 penumpang. Adapun pengguna KRL sebanyak 1.001.438 orang setiap hari kerja dengan kekuatan armada KRL sebanyak 1.450 unit. Bahkan bisa jumlahnya mencapai 1.154.080 penumpang.
Kabag Humas BPTJ Budi Rahardjo meyakini jumlah tersebut akan terus bertambah. Pasalnya, masa uji coba akan berlaku sampai 9 September mendatang sebelum dilakukan evaluasi dan diterapkan secara permanen. "Ada kemungkinan jumlah penumpang akan terus bertambah karena saat ini tidak ada alternatif lain selain menggunakan transportasi massal,” ungkapnya.
Penerapan sistem ganjil-genap ini berdasarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 yang diterbitkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ganjil-genap merupakan salah satu perintah Anies untuk menyelesaikan masalah polusi udara di Jakarta. Untuk mendukung program tersebut, Ditlantas Polda Metro Jaya juga melakukan sterilisasi jalur Transjakarta untuk membersihkan jalur khusus tersebut dari penerobosan.
Wakil Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai peningkatan angkutan umum dalam penerapan ganjil-genap belum terlihat. Djoko bahkan cenderung melihat ada tambahan jumlah kendaraan. “Makanya gage yang mana. Kalo yang di Jabodetabek di tol. Itu malah ada tambahan jumlah kendaraan. Makanya saya katakan ini tidak efektif,” tegas Djoko kemarin.
Djoko kemudian melihat jumlah ini mendorong jumlah kendaraan meningkat pada kawasan ganjil-genap di tengah kota yang kini diperluas Pemprov DKI Jakarta. Mobil-mobil dari Bekasi, Bogor, dan Tangerang tidak mengalami pengurangan, bahkan menambah seiring peningkatan daya beli masyarakat. “Jadi orang cenderung punya mobil dua dengan plat berbeda. Ini yang kemudian menjadi tidak alami pengurangan,” ucapnya.
Bagi Djoko, masalah yang terjadi saat ini tak lepas dari belum tersedianya transportasi hingga ke depan rumah. Padahal, dengan kondisi itu, masyarakat bertahap mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dia pun mengungkapkan kekecewaannya dengan sikap Pemkot Bekasi yang cenderung tak memanfaatkan bantuan bus dari pusat hingga terbengkelai. “Ini kan aneh, dikasih cuma-cuma, tapi tak bisa memanfaatkan. Kalau alasannya subsidi, saya pikir enggak masuk akal,” cetusnya.
Dia juga menyoroti layanan transportasi yang tidak 24 jam. Menurutnya, kondisi ini membuat masyarakat takut tak bisa pulang hingga malam. “Seandainya kalau ada transportasi hingga ke depan pintu rumah, mungkin akan lebih baik. Mendorong waktu operasional angkutan umum menjadi lebih panjang,” tutupnya.
Pengamat transportasi Universitas Tarumanegara, Leksmono Suryo Putranto mengaku sepakat perluasan ganjil-genap juga harus dibarengi dengan peningkatan layanan angkutan umum. Dengan begitu, pengendara pribadi dari rumahnya meninggalkan kendaraannya, angkutan umum sudah melayani sebagai penggantinya. "Kalau ruas jalan ganjil-genap belum terlayani angkutan umum, meski diberlakukan hanya pagi dan sore, sistem ganjil-genap di ruas jalan itu tidak efektif," ucapnya.
Sebagai informasi, Pemprof DKI Jakarta tengah melakukan uji coba sistem ganjil-genap. Sebelumnya kebijakan tersebut hanya berlaku di Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, sebagian Jalan Jenderal S Parman (mulai dari simpang Jalan Tomang Raya sampai simpang Jalan KS Tubun), Jalan Gatot Subroto, Jalan Jenderal MT Haryono, Jalan Jenderal DI Panjaitan.
Selanjutnya, Jalan Jenderal Ahmad Yani dan Jalan HR Rasuna Said, Jalan RS Fatmawati (dari simpang Jalan Ketimun 1 sampai simpang Jalan TB Simatupang), Jalan Balikpapan, Jalan Suryopranoto, Jalan Kyai Caringin, Jalan Tomang Raya, Jalan Pramuka, Jalan Salemba Raya, Jalan Kramat Raya, Jalan Senen Raya, dan Jalan Gunung Sahari.
Pemprov DKI Jakarta belum puas dengan hasil uji coba ganjil-genap, terutama terkait dengan kendala pengawasan dari pihak kepolisian akibat keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Karena itu, Pemprov DKI Jakarta minta kepolisian memasang electronic traffic law enforcement (ETLE) atau kamera tilang elektronik di koridor perluasan ganjil-genap. Evaluasi uji coba perluasan ganjil-genap terkendala pengawasan.
"Perluasan ganjil-genap tentunya membutuhkan pengawasan pihak kepolisian yang tidak sedikit. Kami mengimbau kepolisian agar memperluas ETLE di koridor ganjil-genap," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo kemarin.
Dia menjelaskan, kebijakan sistem ganjil-genap merupakan kebijakan sementara sebelum diberlakukan electronic road pricing (ERP). Dia menyebut pelaksanaan ERP akan dilelang ulang dengan teknologi terbuka sesuai rekomendasi dari pihak kejaksaan. Artinya, kata Syafrin, meskipun sistem ganjil-genap hanya sementara, pengawasannya harus tetap menggunakan sistem teknologi.
Terlebih, pihak kepolisian telah memiliki sistem ETLE dalam penegakan hukum lalu lintas. "Kecepatan kendaraan di ruas jalan seluruh Jakarta itu di bawah 30 kilometer per jam. Pengendalian harus dilakukan, kondisi saat ini yang tepat adalah ganjil-genap. Ke depannya kita akan pasang ERP," jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta agar Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam rangka pemasangan ETLE di koridor ganjil-genap. Apabila pengawasannya masih manual, sistem ganjil-genap tidak akan efektif. "Untuk itulah, ERP dipercaya lebih efektif dalam pengendalian lalu lintas karena pengawasannya berbasis teknologi," ujarnya.
Kaji Angkutan Online
Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji angkutan umum online berplat hitam bebas beroperasi di kawasan ganjil-genap. Kendati demikian, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengaku heran mendengar pernyataan bahwa angkutan online adalah angkutan umum.
"Dulu mereka tidak mau disebut sebagai angkutan umum, tapi perusahaan aplikasi. Nah, sekarang ini mereka mau menjadi angkutan umum agar boleh melintas ganjil-genap," kata Syafrin Liputo di Balai Kota DKI Jakarta kemarin.
Dia lantas menuturkan, kajian terhadap angkutan umum online berplat hitam berkutat dalam penandaan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginstruksikan agar penandaan dikelola dengan baik. Begitu dikasih pengecualian, pengawasan terhadap angkutan online bisa teratasi.
Sementara itu, Organda DKI Jakarta optimistis Pemprov DKI Jakarta tidak akan membiarkan angkutan online berplat hitam bebas beroperasi di kawasan ganjil-genap. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinilai tidak memahami masalah sebuah kota."Pak Menteri Perhubungan Budi Karya tidak memahami masalah utama di Jakarta yang lebih besar daripada berada di bawah kendali aplikasi," kata Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan.
Menurutnya, Budi Karya seharusnya membantu Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi masalah utama yang dampaknya sangat buruk bagi kesehatan. Dia menyayangkan sikap Budi Karya yang justru mengusulkan angkutan umum online berplat hitam melintas di kawasan ganjil-genap. "Kami optimistis DKI tidak akan membebaskan ganjil-genap terhadap angkutan umum online berplat hitam," pungkasnya.
Sebelumnya ratusan pengendara angkutan umum online plat hitam berunjuk rasa di Kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Senin (19/8). Membawa dukungan Menteri Perhubungan Budi Karya, mereka meminta Gubernur Anies mengizinkan angkutan umum online plat hitam melintas ganjil-genap.
Berdasar catatan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), peningkatan dua moda transportasi massal tersebut sejak masa uji coba perluasan ganjil-genap pada 8 Agustus lalu cukup signifikan, yakni rata-rata naik sekitar 10-15%. Berapa detail peningkatan bus Transjakarta dan KRL, BPJT tidak mengungkapkan.
Namun, bus Transjakarta biasanya mengangkut 663.000 penumpang per hari. Sedangkan pada periode Januari-Agustus 2019 BPTJ mencatat jumlah pelanggan bus Transjakarta mencapai 22.266.814 penumpang. Adapun pengguna KRL sebanyak 1.001.438 orang setiap hari kerja dengan kekuatan armada KRL sebanyak 1.450 unit. Bahkan bisa jumlahnya mencapai 1.154.080 penumpang.
Kabag Humas BPTJ Budi Rahardjo meyakini jumlah tersebut akan terus bertambah. Pasalnya, masa uji coba akan berlaku sampai 9 September mendatang sebelum dilakukan evaluasi dan diterapkan secara permanen. "Ada kemungkinan jumlah penumpang akan terus bertambah karena saat ini tidak ada alternatif lain selain menggunakan transportasi massal,” ungkapnya.
Penerapan sistem ganjil-genap ini berdasarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 yang diterbitkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ganjil-genap merupakan salah satu perintah Anies untuk menyelesaikan masalah polusi udara di Jakarta. Untuk mendukung program tersebut, Ditlantas Polda Metro Jaya juga melakukan sterilisasi jalur Transjakarta untuk membersihkan jalur khusus tersebut dari penerobosan.
Wakil Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai peningkatan angkutan umum dalam penerapan ganjil-genap belum terlihat. Djoko bahkan cenderung melihat ada tambahan jumlah kendaraan. “Makanya gage yang mana. Kalo yang di Jabodetabek di tol. Itu malah ada tambahan jumlah kendaraan. Makanya saya katakan ini tidak efektif,” tegas Djoko kemarin.
Djoko kemudian melihat jumlah ini mendorong jumlah kendaraan meningkat pada kawasan ganjil-genap di tengah kota yang kini diperluas Pemprov DKI Jakarta. Mobil-mobil dari Bekasi, Bogor, dan Tangerang tidak mengalami pengurangan, bahkan menambah seiring peningkatan daya beli masyarakat. “Jadi orang cenderung punya mobil dua dengan plat berbeda. Ini yang kemudian menjadi tidak alami pengurangan,” ucapnya.
Bagi Djoko, masalah yang terjadi saat ini tak lepas dari belum tersedianya transportasi hingga ke depan rumah. Padahal, dengan kondisi itu, masyarakat bertahap mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dia pun mengungkapkan kekecewaannya dengan sikap Pemkot Bekasi yang cenderung tak memanfaatkan bantuan bus dari pusat hingga terbengkelai. “Ini kan aneh, dikasih cuma-cuma, tapi tak bisa memanfaatkan. Kalau alasannya subsidi, saya pikir enggak masuk akal,” cetusnya.
Dia juga menyoroti layanan transportasi yang tidak 24 jam. Menurutnya, kondisi ini membuat masyarakat takut tak bisa pulang hingga malam. “Seandainya kalau ada transportasi hingga ke depan pintu rumah, mungkin akan lebih baik. Mendorong waktu operasional angkutan umum menjadi lebih panjang,” tutupnya.
Pengamat transportasi Universitas Tarumanegara, Leksmono Suryo Putranto mengaku sepakat perluasan ganjil-genap juga harus dibarengi dengan peningkatan layanan angkutan umum. Dengan begitu, pengendara pribadi dari rumahnya meninggalkan kendaraannya, angkutan umum sudah melayani sebagai penggantinya. "Kalau ruas jalan ganjil-genap belum terlayani angkutan umum, meski diberlakukan hanya pagi dan sore, sistem ganjil-genap di ruas jalan itu tidak efektif," ucapnya.
Sebagai informasi, Pemprof DKI Jakarta tengah melakukan uji coba sistem ganjil-genap. Sebelumnya kebijakan tersebut hanya berlaku di Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, sebagian Jalan Jenderal S Parman (mulai dari simpang Jalan Tomang Raya sampai simpang Jalan KS Tubun), Jalan Gatot Subroto, Jalan Jenderal MT Haryono, Jalan Jenderal DI Panjaitan.
Selanjutnya, Jalan Jenderal Ahmad Yani dan Jalan HR Rasuna Said, Jalan RS Fatmawati (dari simpang Jalan Ketimun 1 sampai simpang Jalan TB Simatupang), Jalan Balikpapan, Jalan Suryopranoto, Jalan Kyai Caringin, Jalan Tomang Raya, Jalan Pramuka, Jalan Salemba Raya, Jalan Kramat Raya, Jalan Senen Raya, dan Jalan Gunung Sahari.
Pemprov DKI Jakarta belum puas dengan hasil uji coba ganjil-genap, terutama terkait dengan kendala pengawasan dari pihak kepolisian akibat keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Karena itu, Pemprov DKI Jakarta minta kepolisian memasang electronic traffic law enforcement (ETLE) atau kamera tilang elektronik di koridor perluasan ganjil-genap. Evaluasi uji coba perluasan ganjil-genap terkendala pengawasan.
"Perluasan ganjil-genap tentunya membutuhkan pengawasan pihak kepolisian yang tidak sedikit. Kami mengimbau kepolisian agar memperluas ETLE di koridor ganjil-genap," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo kemarin.
Dia menjelaskan, kebijakan sistem ganjil-genap merupakan kebijakan sementara sebelum diberlakukan electronic road pricing (ERP). Dia menyebut pelaksanaan ERP akan dilelang ulang dengan teknologi terbuka sesuai rekomendasi dari pihak kejaksaan. Artinya, kata Syafrin, meskipun sistem ganjil-genap hanya sementara, pengawasannya harus tetap menggunakan sistem teknologi.
Terlebih, pihak kepolisian telah memiliki sistem ETLE dalam penegakan hukum lalu lintas. "Kecepatan kendaraan di ruas jalan seluruh Jakarta itu di bawah 30 kilometer per jam. Pengendalian harus dilakukan, kondisi saat ini yang tepat adalah ganjil-genap. Ke depannya kita akan pasang ERP," jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta agar Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam rangka pemasangan ETLE di koridor ganjil-genap. Apabila pengawasannya masih manual, sistem ganjil-genap tidak akan efektif. "Untuk itulah, ERP dipercaya lebih efektif dalam pengendalian lalu lintas karena pengawasannya berbasis teknologi," ujarnya.
Kaji Angkutan Online
Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji angkutan umum online berplat hitam bebas beroperasi di kawasan ganjil-genap. Kendati demikian, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengaku heran mendengar pernyataan bahwa angkutan online adalah angkutan umum.
"Dulu mereka tidak mau disebut sebagai angkutan umum, tapi perusahaan aplikasi. Nah, sekarang ini mereka mau menjadi angkutan umum agar boleh melintas ganjil-genap," kata Syafrin Liputo di Balai Kota DKI Jakarta kemarin.
Dia lantas menuturkan, kajian terhadap angkutan umum online berplat hitam berkutat dalam penandaan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginstruksikan agar penandaan dikelola dengan baik. Begitu dikasih pengecualian, pengawasan terhadap angkutan online bisa teratasi.
Sementara itu, Organda DKI Jakarta optimistis Pemprov DKI Jakarta tidak akan membiarkan angkutan online berplat hitam bebas beroperasi di kawasan ganjil-genap. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinilai tidak memahami masalah sebuah kota."Pak Menteri Perhubungan Budi Karya tidak memahami masalah utama di Jakarta yang lebih besar daripada berada di bawah kendali aplikasi," kata Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan.
Menurutnya, Budi Karya seharusnya membantu Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi masalah utama yang dampaknya sangat buruk bagi kesehatan. Dia menyayangkan sikap Budi Karya yang justru mengusulkan angkutan umum online berplat hitam melintas di kawasan ganjil-genap. "Kami optimistis DKI tidak akan membebaskan ganjil-genap terhadap angkutan umum online berplat hitam," pungkasnya.
Sebelumnya ratusan pengendara angkutan umum online plat hitam berunjuk rasa di Kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Senin (19/8). Membawa dukungan Menteri Perhubungan Budi Karya, mereka meminta Gubernur Anies mengizinkan angkutan umum online plat hitam melintas ganjil-genap.
(don)
Explore More