Kepsek Akui Jalur Zonasi di SMAN 3 Jakarta Berjalan Lancar
A
A
A
JAKARTA - Kepala Sekolah SMAN 3 Jakarta Adriansyah mengatakan, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 jalur zonasi di SMA Negeri 3 Jakarta berjalan lancar tanpa kendala. Jalur zonasi dimulai dari Senin 24-26 Juni 2019.
"Jadi kita mulai tanggal 24 Juni itu menerima orang tua siswa mengambil token sekaligus mendaftar. Kalau sudah dapat token bisa daftar sekolah. Untuk memilih sekolah bisa mengisi sendiri melalui internet sampai hari terakhir ini. Nanti ada lapor diri tanggal 27-28 Juni. 28 Juni itu sekaligus pengumuman yang diterima di SMA 3," terangnya kepada SINDOnews, Rabu 26 Juni 2019.
Dia juga menambahkan, dari hari pertama sampai terakhir ada 241 pendaftar.
Untuk kuota jalur zonasi sekitar 60 persen. "Kuota di sekolah jalur zonasi IPA 96 siswa, IPS 63 siswa dan jalur prestasi 9 orang ada olahraga renang serta beladiri," tambahnya.
Adriansyah menuturkan proses PPDB jalur zonasi berlangsung tanpa kendala. "Di Jakarta tidak ada masalah. Di SMA Negeri 3 juga tidak ada masalah. Sistem zonasi sudah ada sejak tahun lalu. Di Jakarta mungkin karena sosialisasi peraturannya sudah luas dan jumlah sekolah pun banyak di DKI. Sehingga tidak rebutan seperti di daerah," pungkasnya.
"Jadi kita mulai tanggal 24 Juni itu menerima orang tua siswa mengambil token sekaligus mendaftar. Kalau sudah dapat token bisa daftar sekolah. Untuk memilih sekolah bisa mengisi sendiri melalui internet sampai hari terakhir ini. Nanti ada lapor diri tanggal 27-28 Juni. 28 Juni itu sekaligus pengumuman yang diterima di SMA 3," terangnya kepada SINDOnews, Rabu 26 Juni 2019.
Dia juga menambahkan, dari hari pertama sampai terakhir ada 241 pendaftar.
Untuk kuota jalur zonasi sekitar 60 persen. "Kuota di sekolah jalur zonasi IPA 96 siswa, IPS 63 siswa dan jalur prestasi 9 orang ada olahraga renang serta beladiri," tambahnya.
Adriansyah menuturkan proses PPDB jalur zonasi berlangsung tanpa kendala. "Di Jakarta tidak ada masalah. Di SMA Negeri 3 juga tidak ada masalah. Sistem zonasi sudah ada sejak tahun lalu. Di Jakarta mungkin karena sosialisasi peraturannya sudah luas dan jumlah sekolah pun banyak di DKI. Sehingga tidak rebutan seperti di daerah," pungkasnya.
(mhd)