Kualitas Udara Buruk, DKI Siapkan Integrasi Transportasi
Kualitas Udara Buruk, DKI Siapkan Integrasi Transportasi
A
A
A
JAKARTA - Mengantisipasi dan mengurangi kualitas udara terburuk, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan integrasi Transportasi. Melalui integrasi itu, DKI yakin penggunaan kendaraan pribadi akan berkurang.
"Sumber terbesar masalah udara kita adalah kendaran bermotor yang banyak di Jakarta," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan usai melakukan rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).
Sebelumnya berdasarkan data yang disajikan AirVisual mencatat kualitas udara menjadi yang terburuk di dunia pada Selasa 25 Juni 2019. Saat itu nilai air quality index (AQI) Jakarta adalah 168 dan kualitas udara Ibu Kota dinyatakan tidak sehat atau 'unhealthy'. Jakarta sempat di posisi pertama setelah Lahore di Pakistan, Hanoi di Vietnam, dan Dubai di Uni Emirat Arab. Bahkan saat itu AirVisual mencatat kualitas udara Jakarta mencapai angka 216 (very unhealthy/sangat tidak sehat).
Anies menyadari akan hal itu. Dia mengatakan, saat ini banyak masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi massal. Ia pun mencatat hampir 75 persen masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, 25 persen masyarakat menggunakan transportasi massal.
Kondisi demikian berbanding terbalik di tahun 1998. Kala itu hampir semparuh penduduk Jakarta menggunakan tranportasi umum. "Yah minimal harus cepat kembali ke 1998," kata Anies.
Mencapai itu, pihaknya tengah mengupayakan mengurangi kendaraan pribadi. Meski saat ini pengurangan belum signifikan, namun upaya menggenjot kendaraan pribadi agar tak lalu lalang di Jakarta terus dilakukan. Salah satunya memperluas aturan ganji genap.
Selain itu upaya lain yang dilakukan dengan mengintegrasikan sejumlah transportasi massal seperti Commuter Line, Mass Rapid Transit (MRT), Transjakarta, dan Light Rail Transit (LRT). "Kota ini harus cepat menentaskan pengintegrasian transportasi, proyek-proyek pembangunan kendaran massal," ucap Anies.
Bila hal itu tercapai, Anies menargetkan 2030, lalu lintas Jakarta membaik. Kemacetan akan berkurang lantaran banyak masyarakat menggunakan tranportasi massal.
Mengomentari hal itu, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menjelaskan, untuk mengurangi polusi udara, Pemprov DKI kudu rajin mengecek ulang kendaraan yang lolos uji emisi.
"Sampai sekarang kita belum mendapat penjelasan seberapa banyak kendaraan yang beroperasi di Jakarta dan belum lolos uji emisi," kata Bestari.
Karena itu, dia meminta Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup berkoordinasi melakukan pengecekan dan pelaksanaan uji emisi secara periodik.
Bestari kemudian mencontohkan seperti Transportasi Massal Metromini. Kondisi armada yang tua membuat emisi gas sangat tinggi, hal ini terlihat dari banyaknya asap tebal yang keluar dari pembungan.
Anehnya, saat melakukan Uji Kendaraan Bermotor, kendaraan ini lolos uji emisi. Karena itu untuk mengurangi polusi, Bestari mendesak perlu diefektifkan atau diperketat. "Nah setelah lolos, baru pengecekan secara berkala," ucapnya.
Mengakui kurangnya penggunaan transportasi Publik, pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga menilai saat ini penggunaan transportasi umum di Jakarta tinggal 23 persen. Padahal di tahun 2030 pengguna transportasi di targetkan 60 persen.
Karena itu dirinya menilai selain perlu integrasi, harmonisasi tranportasi perlu dilamukan selaras dengan Perpes No 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabekpunjur dan Perpres No. 55/2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek agar pengembangan transportasi massal sejalan dengan rencana tata ruang kota.
Selain itu mendorong masyarakat menggunakan transportasi massal. Moda pengumpan harus segera dibuat sehingga transportasi massal menjadi satu simpul.
"Perpindahan moda dalam satu perjalanan maksimal tiga kali, waktu perjalanan dari asal ke tujuan maksimal 2,5 jam, akses jalan kaki menuju angkutan umum maksimal 500 meter, serta trotoar dan park and ride memadai," ucap Nirwono.
Selain itu, untuk dilintas besar demi mengurangi kendaraan pribadi. Pihaknya menyarankan Pemprov DKI segera menerapkan jalan berbayar elektronik di jalan protokol, perluasan kebijakan ganjil genap, e-parking progresif, park and ride di terminal/stasiun.
"Sumber terbesar masalah udara kita adalah kendaran bermotor yang banyak di Jakarta," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan usai melakukan rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).
Sebelumnya berdasarkan data yang disajikan AirVisual mencatat kualitas udara menjadi yang terburuk di dunia pada Selasa 25 Juni 2019. Saat itu nilai air quality index (AQI) Jakarta adalah 168 dan kualitas udara Ibu Kota dinyatakan tidak sehat atau 'unhealthy'. Jakarta sempat di posisi pertama setelah Lahore di Pakistan, Hanoi di Vietnam, dan Dubai di Uni Emirat Arab. Bahkan saat itu AirVisual mencatat kualitas udara Jakarta mencapai angka 216 (very unhealthy/sangat tidak sehat).
Anies menyadari akan hal itu. Dia mengatakan, saat ini banyak masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi massal. Ia pun mencatat hampir 75 persen masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, 25 persen masyarakat menggunakan transportasi massal.
Kondisi demikian berbanding terbalik di tahun 1998. Kala itu hampir semparuh penduduk Jakarta menggunakan tranportasi umum. "Yah minimal harus cepat kembali ke 1998," kata Anies.
Mencapai itu, pihaknya tengah mengupayakan mengurangi kendaraan pribadi. Meski saat ini pengurangan belum signifikan, namun upaya menggenjot kendaraan pribadi agar tak lalu lalang di Jakarta terus dilakukan. Salah satunya memperluas aturan ganji genap.
Selain itu upaya lain yang dilakukan dengan mengintegrasikan sejumlah transportasi massal seperti Commuter Line, Mass Rapid Transit (MRT), Transjakarta, dan Light Rail Transit (LRT). "Kota ini harus cepat menentaskan pengintegrasian transportasi, proyek-proyek pembangunan kendaran massal," ucap Anies.
Bila hal itu tercapai, Anies menargetkan 2030, lalu lintas Jakarta membaik. Kemacetan akan berkurang lantaran banyak masyarakat menggunakan tranportasi massal.
Mengomentari hal itu, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menjelaskan, untuk mengurangi polusi udara, Pemprov DKI kudu rajin mengecek ulang kendaraan yang lolos uji emisi.
"Sampai sekarang kita belum mendapat penjelasan seberapa banyak kendaraan yang beroperasi di Jakarta dan belum lolos uji emisi," kata Bestari.
Karena itu, dia meminta Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup berkoordinasi melakukan pengecekan dan pelaksanaan uji emisi secara periodik.
Bestari kemudian mencontohkan seperti Transportasi Massal Metromini. Kondisi armada yang tua membuat emisi gas sangat tinggi, hal ini terlihat dari banyaknya asap tebal yang keluar dari pembungan.
Anehnya, saat melakukan Uji Kendaraan Bermotor, kendaraan ini lolos uji emisi. Karena itu untuk mengurangi polusi, Bestari mendesak perlu diefektifkan atau diperketat. "Nah setelah lolos, baru pengecekan secara berkala," ucapnya.
Mengakui kurangnya penggunaan transportasi Publik, pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga menilai saat ini penggunaan transportasi umum di Jakarta tinggal 23 persen. Padahal di tahun 2030 pengguna transportasi di targetkan 60 persen.
Karena itu dirinya menilai selain perlu integrasi, harmonisasi tranportasi perlu dilamukan selaras dengan Perpes No 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabekpunjur dan Perpres No. 55/2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek agar pengembangan transportasi massal sejalan dengan rencana tata ruang kota.
Selain itu mendorong masyarakat menggunakan transportasi massal. Moda pengumpan harus segera dibuat sehingga transportasi massal menjadi satu simpul.
"Perpindahan moda dalam satu perjalanan maksimal tiga kali, waktu perjalanan dari asal ke tujuan maksimal 2,5 jam, akses jalan kaki menuju angkutan umum maksimal 500 meter, serta trotoar dan park and ride memadai," ucap Nirwono.
Selain itu, untuk dilintas besar demi mengurangi kendaraan pribadi. Pihaknya menyarankan Pemprov DKI segera menerapkan jalan berbayar elektronik di jalan protokol, perluasan kebijakan ganjil genap, e-parking progresif, park and ride di terminal/stasiun.
(nag)
Explore More