Hanya Satu SMA, Gubernur WH Anggap PPDB Sistem Zonasi Tak Efektif
Hanya Satu SMA, Gubernur WH Anggap PPDB Sistem Zonasi Tak Efektif
A
A
A
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menilai, penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi untuk tingkat SMA kurang efektif.
Penggunaan sistem zonasi ini, akan mulai diterapkan tahun ini. Sesuai dengan keputusan Kementerian Pendidikan yang menyatakan, kuota PPDB zonasi sebesar 90 persen, prestasi 5 persen, dan orang tua pindah 5 persen.
"PPDB menggunakan sistem zonasi masih menuai perdebatan dan protes. Banyak orang berharap, harusnya dikedepankan prestasinya. Tetapi kan ini zonasi," kata Wahidin kepada SINDOnews, Selasa 18 Juni 2019.
Dijelaskan dia, ada beberapa hal pokok yang kurang diperhatikan sistem zonasi ini. Pertama, rasio sekolah dengan kebutuhan yang sering kali tidak sesuai.
"Jadi yang harus dihitung jumlah sekolah dengan kebutuhannya. Karena faktanya, ada satu kecamatan yang hanya satu sekolah. Maka akan terjadi penumpukan, tanpa melihat daya kapasitas sekolah," jelasnya.
Sedari awal, tambah Wahidin, dirinya sudah memprediksi akan terjadi penumpukan peserta PPDB. Sebagai contoh, dibeberapa wilayah kecamatan yang ada di Tangerang.
"Saya melihat, dibeberapa kecamatan di Tangerang, hanya memiliki satu SMA saja. Sedangkan sekolah itu, dikelilingi oleh banyak rumah atau di dalam perumahan. Banyak sekolah yang kewalahan," paparnya.
Menurut Wahidin, di balik persoalan sistem zonasi yang banyak menuai masalah ini, sebenarnya ada pemerataan pendidikan. Di mana, anak-anak memperoleh haknya.
"Konsep ini sebenarnya bagus, di dalam hal pemerataan pendidikan. Yakni, siswa dapat memberikan peluang yang sama. Jadi, sebisa mungkin, lingkungan sekitar dapat pendidikan yang sama," sambung Wahidin.
Apalagi, menurut pengalaman sebelumnya, banyak anak yang tidak berprestasi, dengan sistem zonasi ini dipaksa masuk ke sekolah favorit. Nanti saat semester pertama dan kedua, siswa itu sudah kalah di persaingan.
Tidak hanya Wahidin, kritik terhadap PPDB sistem zonasi ini juga disampaikan oleh orang tua siswa. Seperti diungkapkan oleh Riri, orang tua siswa, saat ditemui wartawan.
Riri mengaku pesimis, anaknya bisa masuk SMAN 2 Kota Tangerang Selatan (Tangsel), karena sekolah itu dikenal sebagai favorit. Apalagi, nilai anaknya tidak tinggi, hanya 36 dan jarak rumahnya cukup jauh, yakni 6 KM.
"Nilai anak saya hanya 36. Tetapi kayaknya peluang masuknya kecil. Apalagi jarak rumah saya dengan sekolah cukup jauh, 6 Km. Kalu zonasi, saya pesimis," paparnya.
Menurutnya, nilai besar pun jika rumahnya jauh, cukup sulit masuk sekolah ini. Dengan sistem zonasi ini, menurut Riri, nilai tinggi menjadi tidak ada artinya. Perjuangan siswa belajar pun menjadi sesuatu yang percuma.
"Terus terang, kalau sistemnya masih zonasi seperti ini, sulit bagi kami untuk bisa memasukkan anak-anak kami. Kasihan kan, sudah belajar siang malam, dapat nilai tinggi, tidak masuk SMAN favorit," tukasnya.
Penggunaan sistem zonasi ini, akan mulai diterapkan tahun ini. Sesuai dengan keputusan Kementerian Pendidikan yang menyatakan, kuota PPDB zonasi sebesar 90 persen, prestasi 5 persen, dan orang tua pindah 5 persen.
"PPDB menggunakan sistem zonasi masih menuai perdebatan dan protes. Banyak orang berharap, harusnya dikedepankan prestasinya. Tetapi kan ini zonasi," kata Wahidin kepada SINDOnews, Selasa 18 Juni 2019.
Dijelaskan dia, ada beberapa hal pokok yang kurang diperhatikan sistem zonasi ini. Pertama, rasio sekolah dengan kebutuhan yang sering kali tidak sesuai.
"Jadi yang harus dihitung jumlah sekolah dengan kebutuhannya. Karena faktanya, ada satu kecamatan yang hanya satu sekolah. Maka akan terjadi penumpukan, tanpa melihat daya kapasitas sekolah," jelasnya.
Sedari awal, tambah Wahidin, dirinya sudah memprediksi akan terjadi penumpukan peserta PPDB. Sebagai contoh, dibeberapa wilayah kecamatan yang ada di Tangerang.
"Saya melihat, dibeberapa kecamatan di Tangerang, hanya memiliki satu SMA saja. Sedangkan sekolah itu, dikelilingi oleh banyak rumah atau di dalam perumahan. Banyak sekolah yang kewalahan," paparnya.
Menurut Wahidin, di balik persoalan sistem zonasi yang banyak menuai masalah ini, sebenarnya ada pemerataan pendidikan. Di mana, anak-anak memperoleh haknya.
"Konsep ini sebenarnya bagus, di dalam hal pemerataan pendidikan. Yakni, siswa dapat memberikan peluang yang sama. Jadi, sebisa mungkin, lingkungan sekitar dapat pendidikan yang sama," sambung Wahidin.
Apalagi, menurut pengalaman sebelumnya, banyak anak yang tidak berprestasi, dengan sistem zonasi ini dipaksa masuk ke sekolah favorit. Nanti saat semester pertama dan kedua, siswa itu sudah kalah di persaingan.
Tidak hanya Wahidin, kritik terhadap PPDB sistem zonasi ini juga disampaikan oleh orang tua siswa. Seperti diungkapkan oleh Riri, orang tua siswa, saat ditemui wartawan.
Riri mengaku pesimis, anaknya bisa masuk SMAN 2 Kota Tangerang Selatan (Tangsel), karena sekolah itu dikenal sebagai favorit. Apalagi, nilai anaknya tidak tinggi, hanya 36 dan jarak rumahnya cukup jauh, yakni 6 KM.
"Nilai anak saya hanya 36. Tetapi kayaknya peluang masuknya kecil. Apalagi jarak rumah saya dengan sekolah cukup jauh, 6 Km. Kalu zonasi, saya pesimis," paparnya.
Menurutnya, nilai besar pun jika rumahnya jauh, cukup sulit masuk sekolah ini. Dengan sistem zonasi ini, menurut Riri, nilai tinggi menjadi tidak ada artinya. Perjuangan siswa belajar pun menjadi sesuatu yang percuma.
"Terus terang, kalau sistemnya masih zonasi seperti ini, sulit bagi kami untuk bisa memasukkan anak-anak kami. Kasihan kan, sudah belajar siang malam, dapat nilai tinggi, tidak masuk SMAN favorit," tukasnya.
(mhd)
Explore More