Atasi Kemacetan, Pemerintah Masih Perlu Kerja Keras dan Lebih Berani

JAKARTA - Indeks Lalu Lintas Tom Tom (TomTom Traffic Index) melaporkan bahwa tingkat kemacetan di Jakarta menurun dari 61 menjadi 53 persen pada 2018. Kondisi ini membuat posisi Jakarta turun dari peringkat 4 kota paling macet sedunia menjadi posisi 7.

Meski demikian, ke depan pemerintah masih perlu kerja keras dan terus melakukan upaya-upaya agar masyarakat Jakarta mau beralih menggunakan transportasi massal. Selain itu, menerapkan kebijakan yang lebih berani dan tegas. Dengan begitu, kemacetan di Ibu Kota bisa diatasi.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menilai, menurunnya indeks kemacetan di Jakarta bukan karena peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. (Baca juga: DKI Sebut Indeks Lalin TomTom sebagai Keberhasilan Penanganan Transportasi)

Faktanya, kata Nirwono, saat ini penggunaan transportasi massal, seperti Transjakarta, mengalami pengurangan. Hal ini berbanding terbalik dengan penggunaan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor dan pengguna mobil kecil atau Low Cost and Green Car (LGCC) yang meningkat.

Ia melihat penurunan indeks kemacetan lebih dikarenakan rampungnya sejumlah proyek infrastruk yang selama ini menjadi titik-titik macet. “Sebagian besar proyek-proyek infrastruktur seperti MRT, struktur utama LRT, pembangunan jalan tol, penataan trotoar Sudirman-Thamrin, dan persiapan Asian Games 2018, sudah baik,” kata Nirwono saat dihubungi, Minggu, 16 Juni 2019.

Menurut Nirwono, massifnya pembangunan jalan tol justru memancing masyarakat tetap memilih menggunakan mobil pribadi. “Apalgi saat ini tidak ada pembatasan kendaraan pribadi motor dan mobil ke pusat kota, khususnya Sudirman-Thamrin,” ucapnya.

Nirwono yakin dengan pola demikian, kemacetan malah akan semakin menjamur dari pinggiran hingga ke kota. Kemacetan akan kembali meningkat parah terutama di pagi dan sore hari. (Baca juga: Pengamat Tak Yakin MRT Mampu Kurangi Macet di Jakarta Kecuali Ada ERP)

Karena itu, ia menyarankan perlu adanya beberapa kebijakan, seperti mempercepat penerapa jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) , dan penerapan e-Parking progresif ke pusat kota.

Selain itu, mengatur kendaraan masuk ke pusat kota, perluasan ganjil genap, baik waktu maupun kawasannya. Sementara untuk sarana, ia meminta untuk menyediakan park and ride di pinggiran kota (terminal, stasiun, halte simpul).

“Pembangunan trotoar terutama di dekat dan sekitar terminal, stasiun, halte bus trans, serta penegakan hukum di trotoar (bebas PKL dan fungsi lain kecuali untuk pejalan kaki),” tutupnya.

Sementara itu, penilaian berbeda disampaikan pengamat transportasi dari UNIKA Soegijapranata Djoko Setijowarno. Ia menilai salah satu faktor turunnya indeks kemacetan di Jakarta adalah banyaknya masyarakat yang sudah sadar untuk meninggalkan kendaraan pribadi.

"Orang di Jakarta itu sudah punya kesadaran kalau menggunakan transportasi massal lebih baik dibandingkan kendaraan pribadi," ujarnya saat dihubungi SINDOnews.

Ia melihat kebijakan pemerintah yang terus mendorong agar masyarakat beralih menggunakan transportasi massal dari kendaraan pribadi cukup efektif.

"Kebijakan pemerintah, seperti penerapan ganjil-genap, baik yang di Jalan arteri maupun di tol antarkota juga, lalu adanya MRT, itu berpengaruh besar dalam mengatasi kemacetan," tuturnya.

Ke depan, paparnya, pemerintah harus terus menyediakan ataupun melakukan penambahan transportasi massal guna memudahkan akses masyarakat. Bahkan harus segera mengintegrasikan antarmoda transportasi massal di Jakarta, seperti MRT, Transjakarta, hingga KRL.

"Terkait ganjil-genap misalnya, lebih bagus lagi apabila penerapannya seperti saat Asian Games lalu. Jadi itu full, tidak parsial seperti sekarang yang dilakukan di jam-jam tertentu saja dan di titik tertentu saja," pungkasnya.