Jakarta Saatnya Jadi Pionir Bus Listrik di Tanah Air
A
A
A
JAKARTA - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menguji coba bus listrik pada Mei mendatang dinilai sebuah terobosan tepat untuk menjadikan ibu kota Indonesia ini sebagai kota yang ramah lingkungan. Jika rintisan bus listrik ini berhasil, Jakarta juga bisa menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam program transportasi massal yang berbasis non-bahan bakar.
Dorongan agar daerah-daerah beralih menggunakan bus listrik juga disampaikan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan. Bus listrik menjadi pilihan baru karena selain ramah lingkungan, biaya perawatan serta operasionalnya juga sangat rencah. Tak hanya itu, tingginya biaya pembuatan juga bisa ditekan karena sudah ada perusahaan lokal yang mampu memroduksi bus listrik ini.
Yang juga lebih penting, Jakarta dan kota-kota lain yang bersiap menggunakan bus listrik perlu menyiapkan infrastruktur pendukungnya sejak awal. PT Transportasi Jakarta (Trans jakarta) pada Kamis (21/3) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan tiga perusahaan, yakni BYD, MAB, dan RACDanfoss, serta Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menguji coba bus listrik pada Mei mendatang.
Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Seti jowarno menilai pilihan menguji coba bus listrik dari Pemprov DKI merupakan pilihan sangat baik dan harus didukung penuh. Sebab kendaraan listrik terbukti ramah lingkungan serta biaya perawatan dan operasionalnya lebih rendah.
Apalagi DKI telah bekerja sama dengan penyedia bus listrik milik anak bangsa seperti PT Mobil Anak Bangsa (MAB). “DKI pasti bisa mengoperasikan kendaraan listrik. Di Asmat Papua saja kendaraannya sudah listrik semua. Masa DKI tidak bisa,” kata Djoko kemarin. Untuk menunjang operasional bus listrik, Pemprov DKI harus mempersiapkan pengisian daya di setiap halte.
Harapannya, ketika kehabisan daya, bus bisa langsung melakukan pengisian dan tidak perlu pergi ke tempat pengisian yang berujung meninggalkan penumpang. Selain itu, lanjut Djoko, pemerintah pusat juga di harapkan segera mengeluarkan payung hukum berupa peraturan presiden (perpres) seperti yang sudah direncanakan. “Payung hukum juga sangat penting menjadi pendukung operasional bus listrik,” ujarnya.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menuturkan, sejak 2010 Pemprov DKI tengah mencanangkan program langit biru melalui konversi bensin ke bahan bakar gas. Di dalamnya angkutan umum menggunakan BBG, khususnya Bus Trans Jakarta milik Pemprov DKI. Namun, kata Yuke, seiring berjalannya waktu, Bus Trans jakarta membutuhkan waktu lama untuk melakukan pengisian BBG dan akhirnya kembali menggunakan bensin Euro 4.
Artinya kebijakan yang ada tidak berjalan konsisten. “Jadi kalau mau menggunakan kendaraan bus listrik, kebijakan harus konsisten sehingga layanan pendukung bisa dibangun melengkapi operasional kendaraan listrik,” tegasnya. Direktur Utama PT Transjakarta Agung Wicaksono mengatakan, pada Januari lalu, Gubernur DKI Anies Baswedan telah menginstruksikan PT Transjakarta untuk mengkaji bus listrik.
Bahkan menyiapkan uji coba pada tahun ini. Agung menjelaskan, kelebihan dari bus listrik adalah zero emisi, ramah lingkungan serta biaya perawatan dan operasionalnya lebih rendah. Dengan demikian, dalam jangka panjang, biaya pengelolaan lebih rendah walaupun harga awal lebih tinggi.
Saat ini, kata Agung, pihaknya baru menyediakan tiga unit bus tipe low entry. Ketiganya akan diuji coba pada Mei mendatang dengan rute Bundaran Senayan ke Monas sesuai dengan arahan Gubernur DKI Anies Baswedan. Agung berharap ke depan penyedia juga menyiapkan bus reguler sehingga bisa digunakan di koridor Trans Jakarta.
“Tahap awal, Pak Gubernur menginginkan 10 bus listrik, tetapi kami ingin semua bus memenuhi syarat,” ungkapnya. Adapun untuk pengisian baterai listrik, sudah ada di dua lokasi, yakni Kelapa Gading dan Pulogadung. Untuk mengisi baterai bus dibutuhkan waktu empat jam dengan daya jarak 200 km yang ditempuh.
Dia juga meminta kepada penyedia untuk bekerja sama dengan operator serta agen tunggal pemegang merek (ATPM) untuk perawatan dan pemeliharaan. “Kami tetap terbuka untuk penyedia bus listrik yang uji coba selama memenuhi syarat untuk kondisi operasional Transjakarta. Bekerja sama dengan para operator dan memiliki kesiapan kemitraan dengan APM untuk penyiapan infrastruktur dan pemeliharaan,” jelasnya.
Dorongan agar daerah-daerah beralih menggunakan bus listrik juga disampaikan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan. Bus listrik menjadi pilihan baru karena selain ramah lingkungan, biaya perawatan serta operasionalnya juga sangat rencah. Tak hanya itu, tingginya biaya pembuatan juga bisa ditekan karena sudah ada perusahaan lokal yang mampu memroduksi bus listrik ini.
Yang juga lebih penting, Jakarta dan kota-kota lain yang bersiap menggunakan bus listrik perlu menyiapkan infrastruktur pendukungnya sejak awal. PT Transportasi Jakarta (Trans jakarta) pada Kamis (21/3) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan tiga perusahaan, yakni BYD, MAB, dan RACDanfoss, serta Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menguji coba bus listrik pada Mei mendatang.
Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Seti jowarno menilai pilihan menguji coba bus listrik dari Pemprov DKI merupakan pilihan sangat baik dan harus didukung penuh. Sebab kendaraan listrik terbukti ramah lingkungan serta biaya perawatan dan operasionalnya lebih rendah.
Apalagi DKI telah bekerja sama dengan penyedia bus listrik milik anak bangsa seperti PT Mobil Anak Bangsa (MAB). “DKI pasti bisa mengoperasikan kendaraan listrik. Di Asmat Papua saja kendaraannya sudah listrik semua. Masa DKI tidak bisa,” kata Djoko kemarin. Untuk menunjang operasional bus listrik, Pemprov DKI harus mempersiapkan pengisian daya di setiap halte.
Harapannya, ketika kehabisan daya, bus bisa langsung melakukan pengisian dan tidak perlu pergi ke tempat pengisian yang berujung meninggalkan penumpang. Selain itu, lanjut Djoko, pemerintah pusat juga di harapkan segera mengeluarkan payung hukum berupa peraturan presiden (perpres) seperti yang sudah direncanakan. “Payung hukum juga sangat penting menjadi pendukung operasional bus listrik,” ujarnya.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menuturkan, sejak 2010 Pemprov DKI tengah mencanangkan program langit biru melalui konversi bensin ke bahan bakar gas. Di dalamnya angkutan umum menggunakan BBG, khususnya Bus Trans Jakarta milik Pemprov DKI. Namun, kata Yuke, seiring berjalannya waktu, Bus Trans jakarta membutuhkan waktu lama untuk melakukan pengisian BBG dan akhirnya kembali menggunakan bensin Euro 4.
Artinya kebijakan yang ada tidak berjalan konsisten. “Jadi kalau mau menggunakan kendaraan bus listrik, kebijakan harus konsisten sehingga layanan pendukung bisa dibangun melengkapi operasional kendaraan listrik,” tegasnya. Direktur Utama PT Transjakarta Agung Wicaksono mengatakan, pada Januari lalu, Gubernur DKI Anies Baswedan telah menginstruksikan PT Transjakarta untuk mengkaji bus listrik.
Bahkan menyiapkan uji coba pada tahun ini. Agung menjelaskan, kelebihan dari bus listrik adalah zero emisi, ramah lingkungan serta biaya perawatan dan operasionalnya lebih rendah. Dengan demikian, dalam jangka panjang, biaya pengelolaan lebih rendah walaupun harga awal lebih tinggi.
Saat ini, kata Agung, pihaknya baru menyediakan tiga unit bus tipe low entry. Ketiganya akan diuji coba pada Mei mendatang dengan rute Bundaran Senayan ke Monas sesuai dengan arahan Gubernur DKI Anies Baswedan. Agung berharap ke depan penyedia juga menyiapkan bus reguler sehingga bisa digunakan di koridor Trans Jakarta.
“Tahap awal, Pak Gubernur menginginkan 10 bus listrik, tetapi kami ingin semua bus memenuhi syarat,” ungkapnya. Adapun untuk pengisian baterai listrik, sudah ada di dua lokasi, yakni Kelapa Gading dan Pulogadung. Untuk mengisi baterai bus dibutuhkan waktu empat jam dengan daya jarak 200 km yang ditempuh.
Dia juga meminta kepada penyedia untuk bekerja sama dengan operator serta agen tunggal pemegang merek (ATPM) untuk perawatan dan pemeliharaan. “Kami tetap terbuka untuk penyedia bus listrik yang uji coba selama memenuhi syarat untuk kondisi operasional Transjakarta. Bekerja sama dengan para operator dan memiliki kesiapan kemitraan dengan APM untuk penyiapan infrastruktur dan pemeliharaan,” jelasnya.
(don)