Integrasi Tiket MRT Harus Segera Dilakukan

JAKARTA - Integrasi angkutan massal Mass Rapid Transit (MRT) Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia (HI) dengan moda transportasi lainnya di Ibu Kota harus segera dilakukan. Tidak hanya di sektor infrastrukturnya, tetapi juga integrasi di sistem pembayaran agar memudahkan penggunanya.

Pentingnya integrasi moda transportasi di ibu kota sangat mendesak mengingat saat ini ada beberapa operator yang menjalankan moda angkutan massal. Selain TransJakarta, di Jakarta dan sekitarnya juga terdapat kereta commuter line yang dikelola PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), anak usaha PT KAI (Persero).

Lalu, ada juga bus penghubung dari daerah penyangga Jakarta yang dikelola swasta. Bahkan, tak lama lagi moda transportasi MRT dan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek segera beroperasi.

Khusus MRT, pada 12 Maret mendatang akan dilakukan ujicoba untuk masyarakat umum. Moda transportasi terbaru yang dikembangkan Pemprov DKI Jakarta ini disebut-sebut sebagai revolusi baru sistem angutan massal di Tanah Air.

Ujicoba untuk masyarakat umum ini dilakukan setelah PT MRT Jakarta berhasil melakukan serangkaian uji coba internal sejak 27 Februari lalu.

Terkait integrasi MRT dengan moda angkutan massal lain, Pengamat Transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan, penyatuan sistem pembayaran maupun infrastruktur pendukung angkutan multimoda idealnya harus bisa dilakukan pada semua moda transportasi massal. Termasuk rencana pemerintah mengoperasikan MRT di Jakarta pada akhir Maret 2019.

“Sekarang ini eranya teknologi. Integrasi Multi moda berbasis penumpang itu mutlak. Dan ini sudah dilakukan di negara-negara maju. Keuntungannya tentu lebih efisien dari sisi pergantian antarmoda oleh penumpang,” ujar Djoko kepada KORAN SINDO di Jakarta kemarin.

Dia menambahkan, dengan kehidupan masyarakat urban Jakarta yang kompleks,integrasi sistem pembayaran melalui kartu elektronik akan meningkatkan efisiensi bagi penggunanya.

“Selain integrasi pembayaran yang dibutuhkan juga adalah integrasi yang mencakup fisik maupun rute perjalanan. Kalau ini semua bisa diwujudkan bukan tidak mungkin masalah kemacetan Jakarta sedikit-demi sedikit juga bisa teratasi,” ujarnya.

Dia menambahkan, teknologi yang dimiliki MRT merupakan teknologi kontruksi teknologi terdepan. Hal ini memungkinkan adanya pemanfaatan kartu elektronik yang lebih canggih dan efisien sehingga memangkas waktu transaksi di pintu masuk maupun keluar.

“Kalau perlu rencana perjalanan jauh hari bisa dilakukan seperti halnya perjalanan pesawat udara. Tapi transaksinya tetap bisa menggunakan kartu elektronik,” ujarnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal segera mengoperasikan MRT Fase I dengan rute Labak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI). Jika tidak ada aral melintang, moda transportasi terbaru itu akan mulai aktif melayani penumpang pada akhir Maret 2019.

“Progres pembangunan MRT Fase I Utara-Selatan dari Lebak Bulus – Bundaran HI telah mencapai 99,06%. Secara teknis MRT sudah bisa beroperasi mengingat ujicoba sistem, rangkaian kereta telah diselesaikan dan berjalan normal sesuai yang diharapkan,” kata Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar di Jakarta kemarin.

William sebelumnya mengatakan, untuk sementara MRT akan menggunakan kartu atau tiket tersendiri karena sudah dimiliki sejak tahun lalu. Namun, ke depan kartu MRT yang dinamai Kartu Jelajah itu akan terintegrasi dengan kartu lainnya.

“Saat ini kartu MRT sistemnya masih sendiri. Sebab, untuk integrasi dengan sistem moda transportasi lain butuh waktu dan proses,” dia di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/2) lalu.

William mengaku telah melakukan proof of concept (POC) di Bank Indonesia (BI) untuk melibatkan tujuh perbankan yang lain dalam kartu tiket, sehingga dari kartu bank bisa dipakai di MRT. “Tujuh kartu bank lain yang kita seleksi ini harus cepat waktu tapping-nya. Waktunya harus satu detik satu detik. Kalau kartunya lama, kan kasihan penumpang," tegasnya.

Selain teknis, PT MRT Jakarta juga terus menyelesaian proses perizinan kepada pihak terkait. Saat ini, tercatat sekitar 80% perizinan yang sudah rampung. Targetnya, seluruh izin terkait operasional MRT akan rampung pada pertengahan bulan ini.

Adapun terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM), PT MRT Jakarta kini memiliki 17 instruktur masinis, 54 masinis, dan 12 pengendali Operation Control Center (OCC) MRT atau tempat pusat pengendalian MRT yang sudah mendapatkan sertifikat.

"Pada 12-24 Maret kita uji coba MRT untuk umum mulai pukul 08.00-16.00 WIB. Masyarakat yang mau ikut bisa mendaftarkan ke website www.jakartamrt.co.id/ayocobamrtj," kata William.

Dia menjelaskan, pada saat ujicoba MRT dibuka untuk umum, pihaknya akan mengoperasikan tujuh rangkaian kereta, satu cadangan dengan jumlah perjalanan sebanyak 98 perjalanan per hari. Masyarakat umum yang mendaftarkan diri akan dibatasi sebanyak 4.000 orang per hari dengan headway rangkaian kereta selama 10 menit.

Masyarakat pengguna MRT, lanjutkan William, bisa menitipkan kendaraan pribadinya di park and ride yang disesuaikan. Di antaranya yaitu, di area depo Lebak Bulus dan di stasiun Fatmawati. Kemudian, untuk melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuan, pengguna MRT bisa menggunakan layanan intgerasi bus TransJakarta atau angkutan online yang sudah disiapkan tempat titik penjemputan di damping sekitar stasiun.

"Secara fisik pengerjaan seluruh stasiun sudah selesai. Saat ini kami fokus menyelesaikan pekerjaan pendestrian dan sekitarnya serta arsitektur seperti kanopi masuk ke stasiun," ungkapnya.

Izin Dikebut
Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta Silvia Halim mengatakan, ada beberapa perizinan telah mendapatkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Di antaranya uji delapan kereta, stasiun MRT, kemudian sistem persinyalan yang semua sudah dilakukan ujicoba

Selain itu, Silvia juga menyebutkan bahwa proses perizinan bukan hanya di Kementerian Perhubungan, melainkan juga di lingkungan Pemprov DKI. Di antaranya yaitu izin mendirikan bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF).

“Untuk IMB berkaitan dengan pembangunan. Apakah struktur sudah sesuai dengan aturan di Indonesia, kemudian dengan desain awal dan sebagainya,” ujar dia.

Dia menambahkan, pengerjaan lainnya juga sudah memenuhi sertifikat laik fungsi (SLF) yakn eskalator, dan lift. Kedua fasilitas ini dinyatakan aman untuk digunakan yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

"Yang dari DKI sedang berproses. Dua dokumen yakni dari Pemprov DKI dan Dirjen Perkeretaapian ini yang akan disampaikan ke Gubernur. Nanti baru Dinas Perhubungan akan mengeluarkan izin operasi," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike meminta PT MRT segera menyelesaikan permasalahan proyek pembangunan MRT fase II, khusunya soal depo. Sehingga, ketika MRT fase I beroperasi, MRT fase II langsung dikerjakan dan selesai sesuai target.

"MRT Utara-Selatan itu idealnya dari Lebak Bulus ke utara Jakarta. Jelang operasi all fase I, pembangunan fase II Belum juga dimulai. Jadi selain mempersiapkan operasional fase I, MRT harus segera membangun fase II," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Yuke, Pemprov DKI seharusnya sudah mempersiapkan, membahas bersama legislatif dan mengumumkan integrasi tarif. Sehingga, masyarakat sudah mengerti dan paham ketika MRT beroperasi Maret 2019 nanti.

"Integrasi itu bukan hanya fisik. Tapi pembayaran dan manajemenya harus terintegrasi. Jadi jadwal kekeberangkatan dan kedatangan bisa diprediksi," tegasnya. (Bima Setiyadi/Ichsan Amin)