Pemkot Depok Persiapkan Sistem Merit

DEPOK - Pemerintah Kota Depok terus melakukan perbaikan untuk menempatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten untuk ditempatkan di posisi yang tepat.

Hal itu dilakukan untuk mendukung kinerja lebih baik serta menghasilkan output yang sesuai target. Tujuannya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga dan mewujudkan Depok sebagai kota yang unggul, ramah, dan religius.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok Supian Suri mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan segala keperluan untuk mendukung diterapkannya sistem merit di lingkungan Pemkot Depok.

Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan ras, agama, asal usul, jenis kelamin, maupun kondisi kecacatan.

Atau, dengan kata lain, sistem merit menjadi landasan manajemen sumber daya manusia ASN dari proses perekrutan, penempatan, hingga pemberhentian agar tercipta birokrasi yang profesional dan bersih. “Kami sedang berupaya untuk ke arah sana (sistem merit). Tentunya ini sedang kami koordinasikan dengan pusat dan pemerintah provinsi,” katanya.

Sistem merit berbeda dengan lelang jabatan. Jika nanti Depok sudah menerapkan sistem merit, otomatis lelang jabatan sudah tidak perlu dilakukan. Karena, dengan sistem merit sudah ada ketentuan untuk seseorang menduduki suatu posisi jabatan tertentu berdasarkan kualifikasi.

“Memang selama ini Depok masih menerapkan lelang jabatan. Nah ke depan kami akan menuju sistem merit. Namun, ini berproses ya. Persiapan dan koordinasi sudah dilakukan,” ungkapnya. Komunikasi tahap awal dengan Komisi ASN sudah dilakukan pihaknya.

Kemudian koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun sudah dilakukan, baik Komisi ASN dan Pemprov Jabar, kata Supian, mendukung diterapkannya sistem merit di Depok. “Target kami insya Allah tahun 2020. Karena itu, kami sedang melakukan banyak persiapan, baik teknis dan yang lainnya. Jika berjalan lancar, bisa sesuai target. Tentunya harapan kami ya bisa berjalan tanpa kendala,” tuturnya.

Menurutnya, dengan sistem merit ini maka proses rotasi dan mutasi dalam proses pengisian posisi jabatan tinggi pratama (eselon II) bisa lebih baik lagi sehingga ini akan dapat dipantau juga oleh banyak kalangan.

Selain itu, dari sisi waktu pun lebih efisien. Dia mencontohkan pada proses lelang jabatan memerlukan waktu cukup lama. “Karena tidak semua orang ternyata mau ikut proses lelang jabatan. Pada dasarnya mereka siap. Namun, kalau ikut proses ini mereka masih merasa sungkan. Ini yang menjadi kendala dalam proses lelang jabatan. Dengan sistem merit ini waktunya menjadi lebih singkat dibandingkan lelang jabatan,” ujarnya.

Selain itu, sistem ini juga bisa menghemat dari sisi biaya. Karena waktunya lebih singkat maka biaya pun dapat lebih efisien.

Dengan demikian, kinerja mesin pemerintahan pun bisa lebih cepat. Pelayanan publik menjadi efektif jika semuanya berjalan lancar. “Kalau sudah tepat waktu maka otomatis biaya pun bisa dihemat. Jadi memang sistem ini efisien secara waktu, biaya, dan mempercepat kinerja pemerintahan. Kami ingin adanya penyegaran di lingkungan kami bisa menunjang kinerja yang cepat,” ucapnya.

Menurutnya, dari pemerintah pusat sebenarnya sudah mendorong daerah untuk menerapkan sistem merit. Hanya memang banyak persiapan yang harus dilakukan sehingga pihaknya memerlukan waktu untuk mempersiapkan. Ada sejumlah langkah teknis yang diperlukan untuk menerapkan sistem ini.

Misalnya saja soal ketersediaan SDM yang berkompeten sesuai posisi jabatan yang akan diisi. Kemudian pola karier SDM yang juga harus mendukung serta dipersiapkan SDM yang juga berkompeten untuk menggantikan SDM yang telah menduduki posisi jabatan tersebut. “Ke arah sana memerlukan effort . Kami juga tidak diam saja. Kami sudah berupaya dan perlu komunikasi lebih sering dengan pihak terkait. Target kami 2020 Depok sudah bisa menerapkan sistem merit,” sebutnya. (R Ratna Purnama)