Cikampek Semrawut, Tol Jakarta-Cikampek Selatan Dikebut
Cikampek Semrawut, Tol Jakarta-Cikampek Selatan Dikebut
A
A
A
JAKARTA - Di tengah sejumlah proyek besar di tol Jakarta–Cikampek (Japek) yang belum tuntas, pemerintah segera membangun ruas baru untuk memecah kemacetan parah tol ini. Jalan tol baru bernama Japek II Selatan ini diklaim akan memberikan solusi signifikan karena langsung tembus ke Sadang, Purwakarta.
Pemerintah pun tak mau menunda-nunda agar proyek ini segera berjalan. Pembebasan tengah dikebut. Februari nanti ditargetkan bisa dimulai pengerjaan konstruksi. Jika pembebasan lahan lancar seperti beberapa ruas di trans-Jawa, tol sepanjang 62 km yang membentang mulai dari Jati Asih, Kota Bekasi hingga Sadang ini bisa selesai pada 2021 mendatang.
Japek II Selatan ini juga dianggap tol yang dinanti-nanti kalangan pengusaha selama ini. Tol ini diharapkan bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari sisi waktu dan biaya logistik. Selain akan terhindar dari kemacetan di tol Jakarta–Cikampek saat ini, jalur Japek Selatan sangat berdekatan dengan beberapa kawasan industri. Tak hanya di sekitar rute, jalur ini memudahkan akses logistik sejumlah kawasan industri di Jawa bagian selatan.
Tol ini akan terintegrasi dengan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) serta tol Purwakarta–Bandung–Padaleunyi (Purbaleunyi). Nantinya terdapat tujuh gerbang tol (GT) di tol Japek II Selatan. Ketujuh GT tersebut adalah GT Jati Asih, Bantar Gebang, Setu, Sukaragam, Taman Mekar, Kutanegara, dan Sadang.
Meski begitu penyelesaian kemacetan dengan pembuatan ruas baru seperti Japek II Selatan dianggap bukan solusi mutlak. Kelancaran lalu lintas di jalur baru biasanya tak berlangsung lama, paling sekitar lima tahun saja. Di sisi lain pertumbuhan industri kendaraan yang pesat membuat solusi ini tidak akan optimal.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna berharap, jika proses pembebasan lahan berjalan lancar, bukan tidak mungkin penyelesaian tol Jakarta–Cikampek Layang (elevated) yang kini tengah dalam masa pengerjaan dan Japek Selatan bisa difungsikan tahun ini. “Kita berharap tidak ada masalah, apalagi untuk Japek II Elevated sepanjang 36 km konstruksinya sudah di atas 60% dan kita target berfungsi pada Lebaran tahun ini,” ujar Herry.
Harapan Herry agar proses pembebasan lahan berjalan lancar juga bukan tanpa alasan. Sebab Jasa Marga melalui anak usahanya PT Jasamarga Japek Selatan (JJS) sudah mengantongi modal duit pembebasan lahan. “Modalnya itu ditalangi sementara oleh BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) untuk kemudian nanti diganti oleh pemerintah melalui dana Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN),” papar dia.
Direktur Utama PT JJS Dedi Krisnariawan Sunoto juga mengaku telah mendapatkan fasilitas pembiayaan melalui sindikasi dana talangan lahan sebesar Rp4,162 triliun pada akhir Desember lalu dari sejumlah lembaga keuangan. Ini membuat langkah PT JJS menjadi makin lapang.
Bahkan per 30 November 2018, penetapan lokasi untuk pembebasan lahan Japek II Selatan telah diterbitkan pemerintah daerah Jawa Barat. Penetapan lokasi mencakup empat kabupaten dan satu kota madya yang terdiri atas 37 kelurahan/desa. Cakupan penetapan lokasi mencakup Kota Bekasi, yakni Cikunir dan Jati Asih, hingga Kabupaten Bekasi. Kemudian berlanjut ke arah timur menuju Karawang dan Sadang. “Setelah penetapan lokasi terbit dilanjutkan proses tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. Penetapan ini menjadi modal utama untuk menuntaskan pembebasan lahan dari pemda setempat,” ungkap Dedi optimistis.
Pembangunan konstruksi tol Japek II Selatan terbagi dalam tiga paket, yaitu paket I STA 00 sd STA 9+300 (Jati Asih–Setu), paket II STA 9+300 sd STA 34+500 (Setu–Taman Mekar), dan paket III dari STA 34+500 sd STA 62+00 (Taman Mekar–Sadang).
Saat ini PT JJS sedang melakukan lelang pengadaan jasa pemborongan untuk paket III. Pekerjaan konstruksi dimulai dari paket III mengingat kondisi lahan yang bukan perumahan sehingga proses pengadaan tanahnya dapat lebih cepat.
Selain itu pada paket III juga terdapat lokasi tanah dalam penguasaan Jasa Marga di Simpang Susun (SS) Sadang dan lokasi tanah sepanjang sekitar 10,5 km yang dimiliki Perum Perhutani.
Setali tiga uang, jajaran Pemerintah Provinsi Jabar juga kompak ingin segera menyukseskan tol ini. Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar Iwa Karniwa, pengembangan tol Cikampek adalah kebutuhan yang mendesak mengingat tingginya volume kendaraan di tol Cikampek lama. Pembangunan tol Japek Selatan juga menjadi solusi kepadatan lalu lintas di tol Cikampek–Purwakarta–Padalarang (Cipularang).
Hasil prastudi juga menunjukkan pertumbuhan lalu lintas di tol Cipularang sangat tinggi. Rasio volume kapasitas tol tersebut sudah mencapai 0,8. Diprediksi, rasio ini akan meningkat menjadi 1 pada 2025 mendatang. Dengan data ini, kemacetan total dipastikan terjadi jika ada kendala di tol Cipularang. "Kebutuhan untuk meningkatkan jalan tol sudah sangat mendesak karena pelebaran jalan tol (Cipularang) menjadi 2x3 jalur pun tidak mungkin dilaksanakan karena ketiadaan lahan," urai Iwa.
Senada dengan Iwa, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar Dedi Taufik pun menilai, pengembangan tol Cikampek akan mampu mengurangi beban tol Cikampek mengingat lalu lintas harian rata-rata (LHR) di tol Cikampek sudah sangat tinggi.
Terlebih tol Cikampek merupakan salah satu jalur transportasi strategis sebagai media pergerakan angkutan orang maupun barang menuju maupun keluar Jakarta dari Jabar dan berlanjut dari atau ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seterusnya. "Gangguan terhadap pergerakan transportasi menuju Jakarta dan sebaliknya berimplikasi adanya gangguan terhadap dinamika perekonomian secara nasional," katanya.
Pemkab Bekasi juga siap membantu pembebasan lahan tol baru ini. "Kalau memang akan dibangun dan melintasi wilayah Bekasi, kami sangat mendukungnya," kata Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Eka Supri Admaja.
Dikerjakan Lebih Cepat
Sejumlah kalangan berharap pembangunan Japek II Selatan bisa selesai lebih cepat. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, penyelesaian jalur selatan Jakarta–Cikampek II mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari sisi waktu dan biaya logistik. "Makanya kami dari Direktorat Darat sangat mendukung percepatan pembangunan ini melalui sertifikasi yang berkaitan dengan Direktorat Darat," ujarnya.
Penyelesaian tol Jakarta Cikampek II Layang maupun sisi selatan diyakini bisa mengurai hambatan yang saat ini terjadi di wilayah tol Jakarta–Cikampek. "Target bulan Maret dan bulan April4 sudah 80% untuk elevated. Yang jelas kami selalu mendukung dari sisi standar keselamatannya," sebut Budi.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Angkutan Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman juga menilai, selesainya Japek Selatan akan membantu pembagian traffic dari jalan tol eksisting Jakarta-Cikampek saat ini. “Setidaknya akan membagi traffic yang besar, baik itu untuk angkutan pribadi maupun logistik,” ucapnya.
Dengan pertumbuhan kendaraan yang sangat tinggi, tol Japek Selatan bisa membantu mengurangi kemacetan di ruas tol Jakarta–Cikampek. Apalagi jalur Japek Selatan yang nanti dibuka ini merupakan jalur menuju ke daerah kawasan industri. “Ini jalur penting, terutama bagi angkutan logistik, sebab arahnya banyak mengarah ke daerah industri di sebelah selatan Jawa,” terangnya.
Namun pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengungkapkan bahwa setiap jalur baru jalan tol yang dibuka pemerintah hanya bisa bertahan paling lama lima tahun. Pemerintah, menurut dia, harus memikirkan kebijakan lain untuk mengatur peningkatan frekuensi perjalanan di jalan tol yang dari tahun ke tahun terus meningkat. “Solusinya, jangan melupakan jalan arteri/jalan nasional atau jalan provinsi dan kabupaten sekalipun. Tentu yang paling utama adalah terus menciptakan angkutan-angkutan transportasi massal baru seperti light rail transit (LRT), Computer, dan angkutan umum BRT (bus rapid transit),” ungkap Djoko.
Manfaat jalan tol tak bisa dimungkiri bisa melahirkan potensi ekonomi baru di suatu daerah melalui koridor-koridor ekonomi suatu daerah potensial. Meski begitu hak masyarakat juga perlu dipertimbangkan dengan memberikan perhatian kepada jalan-jalan arteri. “Perbesar anggaran di sana (infrastruktur jalan), termasuk infrastruktur untuk transportasi massal,” ujarnya.
Menurut Djoko, saat ini akses melalui jalan arteri sudah semakin sedikit. Semuanya diarahkan untuk masuk ke jalan tol. Di sisi lain transportasi massal belum sepenuhnya bisa diwujudkan. “Sedangkan kita tidak bisa membatasi jumlah penggunaan kendaraan di jalan raya. Satu-satunya solusi anggaran masih harus besar di infrastruktur transportasi,” sebutnya.
ichsan amin/agung bakti sarasa/abdullah surjaya
Pemerintah pun tak mau menunda-nunda agar proyek ini segera berjalan. Pembebasan tengah dikebut. Februari nanti ditargetkan bisa dimulai pengerjaan konstruksi. Jika pembebasan lahan lancar seperti beberapa ruas di trans-Jawa, tol sepanjang 62 km yang membentang mulai dari Jati Asih, Kota Bekasi hingga Sadang ini bisa selesai pada 2021 mendatang.
Japek II Selatan ini juga dianggap tol yang dinanti-nanti kalangan pengusaha selama ini. Tol ini diharapkan bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari sisi waktu dan biaya logistik. Selain akan terhindar dari kemacetan di tol Jakarta–Cikampek saat ini, jalur Japek Selatan sangat berdekatan dengan beberapa kawasan industri. Tak hanya di sekitar rute, jalur ini memudahkan akses logistik sejumlah kawasan industri di Jawa bagian selatan.
Tol ini akan terintegrasi dengan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) serta tol Purwakarta–Bandung–Padaleunyi (Purbaleunyi). Nantinya terdapat tujuh gerbang tol (GT) di tol Japek II Selatan. Ketujuh GT tersebut adalah GT Jati Asih, Bantar Gebang, Setu, Sukaragam, Taman Mekar, Kutanegara, dan Sadang.
Meski begitu penyelesaian kemacetan dengan pembuatan ruas baru seperti Japek II Selatan dianggap bukan solusi mutlak. Kelancaran lalu lintas di jalur baru biasanya tak berlangsung lama, paling sekitar lima tahun saja. Di sisi lain pertumbuhan industri kendaraan yang pesat membuat solusi ini tidak akan optimal.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna berharap, jika proses pembebasan lahan berjalan lancar, bukan tidak mungkin penyelesaian tol Jakarta–Cikampek Layang (elevated) yang kini tengah dalam masa pengerjaan dan Japek Selatan bisa difungsikan tahun ini. “Kita berharap tidak ada masalah, apalagi untuk Japek II Elevated sepanjang 36 km konstruksinya sudah di atas 60% dan kita target berfungsi pada Lebaran tahun ini,” ujar Herry.
Harapan Herry agar proses pembebasan lahan berjalan lancar juga bukan tanpa alasan. Sebab Jasa Marga melalui anak usahanya PT Jasamarga Japek Selatan (JJS) sudah mengantongi modal duit pembebasan lahan. “Modalnya itu ditalangi sementara oleh BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) untuk kemudian nanti diganti oleh pemerintah melalui dana Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN),” papar dia.
Direktur Utama PT JJS Dedi Krisnariawan Sunoto juga mengaku telah mendapatkan fasilitas pembiayaan melalui sindikasi dana talangan lahan sebesar Rp4,162 triliun pada akhir Desember lalu dari sejumlah lembaga keuangan. Ini membuat langkah PT JJS menjadi makin lapang.
Bahkan per 30 November 2018, penetapan lokasi untuk pembebasan lahan Japek II Selatan telah diterbitkan pemerintah daerah Jawa Barat. Penetapan lokasi mencakup empat kabupaten dan satu kota madya yang terdiri atas 37 kelurahan/desa. Cakupan penetapan lokasi mencakup Kota Bekasi, yakni Cikunir dan Jati Asih, hingga Kabupaten Bekasi. Kemudian berlanjut ke arah timur menuju Karawang dan Sadang. “Setelah penetapan lokasi terbit dilanjutkan proses tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. Penetapan ini menjadi modal utama untuk menuntaskan pembebasan lahan dari pemda setempat,” ungkap Dedi optimistis.
Pembangunan konstruksi tol Japek II Selatan terbagi dalam tiga paket, yaitu paket I STA 00 sd STA 9+300 (Jati Asih–Setu), paket II STA 9+300 sd STA 34+500 (Setu–Taman Mekar), dan paket III dari STA 34+500 sd STA 62+00 (Taman Mekar–Sadang).
Saat ini PT JJS sedang melakukan lelang pengadaan jasa pemborongan untuk paket III. Pekerjaan konstruksi dimulai dari paket III mengingat kondisi lahan yang bukan perumahan sehingga proses pengadaan tanahnya dapat lebih cepat.
Selain itu pada paket III juga terdapat lokasi tanah dalam penguasaan Jasa Marga di Simpang Susun (SS) Sadang dan lokasi tanah sepanjang sekitar 10,5 km yang dimiliki Perum Perhutani.
Setali tiga uang, jajaran Pemerintah Provinsi Jabar juga kompak ingin segera menyukseskan tol ini. Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar Iwa Karniwa, pengembangan tol Cikampek adalah kebutuhan yang mendesak mengingat tingginya volume kendaraan di tol Cikampek lama. Pembangunan tol Japek Selatan juga menjadi solusi kepadatan lalu lintas di tol Cikampek–Purwakarta–Padalarang (Cipularang).
Hasil prastudi juga menunjukkan pertumbuhan lalu lintas di tol Cipularang sangat tinggi. Rasio volume kapasitas tol tersebut sudah mencapai 0,8. Diprediksi, rasio ini akan meningkat menjadi 1 pada 2025 mendatang. Dengan data ini, kemacetan total dipastikan terjadi jika ada kendala di tol Cipularang. "Kebutuhan untuk meningkatkan jalan tol sudah sangat mendesak karena pelebaran jalan tol (Cipularang) menjadi 2x3 jalur pun tidak mungkin dilaksanakan karena ketiadaan lahan," urai Iwa.
Senada dengan Iwa, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar Dedi Taufik pun menilai, pengembangan tol Cikampek akan mampu mengurangi beban tol Cikampek mengingat lalu lintas harian rata-rata (LHR) di tol Cikampek sudah sangat tinggi.
Terlebih tol Cikampek merupakan salah satu jalur transportasi strategis sebagai media pergerakan angkutan orang maupun barang menuju maupun keluar Jakarta dari Jabar dan berlanjut dari atau ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seterusnya. "Gangguan terhadap pergerakan transportasi menuju Jakarta dan sebaliknya berimplikasi adanya gangguan terhadap dinamika perekonomian secara nasional," katanya.
Pemkab Bekasi juga siap membantu pembebasan lahan tol baru ini. "Kalau memang akan dibangun dan melintasi wilayah Bekasi, kami sangat mendukungnya," kata Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Eka Supri Admaja.
Dikerjakan Lebih Cepat
Sejumlah kalangan berharap pembangunan Japek II Selatan bisa selesai lebih cepat. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, penyelesaian jalur selatan Jakarta–Cikampek II mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari sisi waktu dan biaya logistik. "Makanya kami dari Direktorat Darat sangat mendukung percepatan pembangunan ini melalui sertifikasi yang berkaitan dengan Direktorat Darat," ujarnya.
Penyelesaian tol Jakarta Cikampek II Layang maupun sisi selatan diyakini bisa mengurai hambatan yang saat ini terjadi di wilayah tol Jakarta–Cikampek. "Target bulan Maret dan bulan April4 sudah 80% untuk elevated. Yang jelas kami selalu mendukung dari sisi standar keselamatannya," sebut Budi.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Angkutan Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman juga menilai, selesainya Japek Selatan akan membantu pembagian traffic dari jalan tol eksisting Jakarta-Cikampek saat ini. “Setidaknya akan membagi traffic yang besar, baik itu untuk angkutan pribadi maupun logistik,” ucapnya.
Dengan pertumbuhan kendaraan yang sangat tinggi, tol Japek Selatan bisa membantu mengurangi kemacetan di ruas tol Jakarta–Cikampek. Apalagi jalur Japek Selatan yang nanti dibuka ini merupakan jalur menuju ke daerah kawasan industri. “Ini jalur penting, terutama bagi angkutan logistik, sebab arahnya banyak mengarah ke daerah industri di sebelah selatan Jawa,” terangnya.
Namun pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengungkapkan bahwa setiap jalur baru jalan tol yang dibuka pemerintah hanya bisa bertahan paling lama lima tahun. Pemerintah, menurut dia, harus memikirkan kebijakan lain untuk mengatur peningkatan frekuensi perjalanan di jalan tol yang dari tahun ke tahun terus meningkat. “Solusinya, jangan melupakan jalan arteri/jalan nasional atau jalan provinsi dan kabupaten sekalipun. Tentu yang paling utama adalah terus menciptakan angkutan-angkutan transportasi massal baru seperti light rail transit (LRT), Computer, dan angkutan umum BRT (bus rapid transit),” ungkap Djoko.
Manfaat jalan tol tak bisa dimungkiri bisa melahirkan potensi ekonomi baru di suatu daerah melalui koridor-koridor ekonomi suatu daerah potensial. Meski begitu hak masyarakat juga perlu dipertimbangkan dengan memberikan perhatian kepada jalan-jalan arteri. “Perbesar anggaran di sana (infrastruktur jalan), termasuk infrastruktur untuk transportasi massal,” ujarnya.
Menurut Djoko, saat ini akses melalui jalan arteri sudah semakin sedikit. Semuanya diarahkan untuk masuk ke jalan tol. Di sisi lain transportasi massal belum sepenuhnya bisa diwujudkan. “Sedangkan kita tidak bisa membatasi jumlah penggunaan kendaraan di jalan raya. Satu-satunya solusi anggaran masih harus besar di infrastruktur transportasi,” sebutnya.
ichsan amin/agung bakti sarasa/abdullah surjaya
(mhd)
Explore More