Over Kapasitas, DKI Bakal Pindahkan Tahanan ke Luar Jakarta

JAKARTA - Jelang akhir tahun 2018, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta menggelar refleksi akhir tahun dan mengevaluasi berbagai capaiannya dalam bidang pelayanan dan penegakan hukum di wilayah hukumnya.

Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Bambang Sumardiono menyatakan, tantangan ke depan termasuk di dalamnya pertarungan menuju era revolusi industri 4.0, tantangan peningkatan kualitas SDM, menjadi perhatian di jajaran Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Bambang menjelaskan, sepanjang 2018 ini berbagai masalah yang dihadapi dan menjadi fokusnya yakni Lapas dan Rutan dengan semakin meningkatkan jumlah tahanan dan wargabinaan.

Selain itu, pengawasan orang asing yang berada di wilayah Jakarta memerlukan imigrasi untuk merespon lebih cepat terhadap tingkah laku warga asing yang berada di ibu kota.

"Hingga akhir tahun 2018, totalnya ada 17.629 orang wargabinaan yang ada di lapas dan rutan yang ada di DKI Jakarta, dengan kondisi kelebihan kapasitas sebesar 301% dari kapasitas yang seharusnya dihuni sebanyak 5,851 orang WBP," kata Bambang di Jakarta.

Pihaknya pun melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan) di DKI Jakarta.

Upaya pertama yang dilakukan adalah melakukan pergeseran atau pemindahan napi dan tahanan dari Jakarta ke luar Jakarta.

"Melakukan pergeseran atau perpindahan dari Jakarta ke luar Jakarta, bisa ke Jawa Tengah, Lampung atau di Banten," lanjutnya.

Selanjutnya adalah Kemenkumham merencanakan agar tahanan dan napi kasus narkoba untuk direhabilitasi tanpa harus ditahan.

"Hal ini lantaran dari 17.629 total napi dan tahanan di DKI Jakarta 78 persennya adalah tahanan kasus narkoba," katanya.