Angkot Modern Beroperasi, Sopir Angkutan Konvensional Ancam Demo

BOGOR - Hari ketiga pengoperasian angkutan kota (angkot) modern yang dikelola badan hukum Koperasi Duta Jasa Angkutan Mandiri (Kodjari) terus menuai kontroversi. Bahkan penolakan dari kalangan sopir angkot konvensional di Kota Bogor mulai bermunculan.

Sejumlah sopir angkot konvensional yang rutenya bersinggungan dengan angkot modern, tepatnya trayek Trans Pakuan Koridor 4 (Ciawi-Ciparigi) mengaku khawatir penghasilannya semakin berkurang."Secara tak langsung, pastilah keberadaan mereka (angkot modern) berdampak, karena penumpang banyak yang beralih. Angkot kita jadi sepi, sebelum ada angkot modern saja sudah sepi karena banyak ojek online," ungkap Saftari (45) sopir angkot 01 Ciawi-Baranangsiang.

Hal senada diungkapkan Erwin (36), sopir angkot 09 Sukasari-Warung Jambu. Menurutnya, sejak dioperasikan angkot modern pada Senin, 29| Oktober 2018 lalu pendapatannya terus menurun.

"Pasti dong berdampak. Sekarang lihat saja Kang, banyak bangku kosong karena sepi penumpang. Saya inginnya ada sosialisasi dan kelompok kerja sub-unit angkot dilibatkan juga, ini main beroperasi saja," katanya.

Tak hanya itu, Herman, sopir angkot 08 Pasar Anyar - Citeureup mengaku sepakat dengan rekan-rekan sopir lainnya mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa atas keberadaan angkot modern.

"Sebab, sekarang saja sudah ada ojek online dampaknya terasa banget. Meski angkot modern ini baru tiga unit dan satu jurusan atau trayek saja, namun ke depan kan akan makin banyak, pokoknya ini harus di demo," ungkapnya saat ditemui di Warung Jambu, Bogor Utara, Kota Bogor, Rabu (31/10).

Angkot modern jenis Suzuki APV yang dilengkapi WiFi, AC, CCTV ini sudah mengaspal sejak Senin (29/10) melayani TPK 4 (Ciawi-Ciparigi) melintasi Tajur-Pajajaran-Otista-Bogor Trade Mall-Sempur-Warung Jambu-Pomad-Ciparigi.

TPK 4, meru­pakan rute merger trayek angkot konvesional 09 sepertiga dari trayek 21, trayek 03, trayek 02, dan trayek 07.

"Untuk sementara tiga unit dulu, sebetulnya Kodjari sudah siap 11 unit beroperasi di TPK 4," ung­kap Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhu­bungan (Dishub) Kota Bogor, Jimmy Hutapea, kemarin.

Untuk mengantisipasi gesekan dengan angkot konvesional, selama beberapa minggu ke depan pihaknya akan fokus melakukan pengawasan dan pengendalian atas beroperasinya angkot modern di lapangan.

"Sebab, TPK 4 ini banyak bersinggungan dengan angkutan konvensional lainnya. Kapasitas Dishub lebih kepada pengaturan dan pengawasan kendaraan agar berjalan sesuai trayek. Kami lakukan pengawasan dengan menempatkan petugas di enam titik, mulai dari Pomad, Jalan Baru, Warung Jambu, Tugu Kujang, Sukasari, dan Ciawi," katanya.

Dalam operasional hari ketiga ini angkutan modern TPK 4 berjalan dengan lancar. Pihaknya ber­ha­rap, langkah ini bisa diikuti badan usaha lainnya untuk menjadi bagian dalam penataan transportasi di Kota Hujan.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Kodjari Dewi Jani Tjandra menyebutkan ada beberapa kendala teknis di lapangan yang menghambat pengoperasian angkot modern. Diantaranya, saat hari pertama pengoperasian tiga unit angkot modern, beberapa kali diusir oleh angkot konvensional. Kemudian ada juga aspirasi dari Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU) angkot konvensional yang merupakan anggota dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) minta dilibatkan.

"Kita inikan sama-sama dibawah naungan organisasi angkutan darat (organda) yang bertujuan menjalankan program Pemkot Bogor, tapi mereka sama seperti Dinas Perhubungan (Dishub), terkesan lepas tanggungjawab dan tak mau tahu jika terjadi gesekan atau hal-hal yang tak diinginkan," jelasnya.

Jadi, lanjut dia, Organda Kota Bogor itu ingin diikutsertakan juga dalam pengoperasian ini, diantaranya meminta dana kordinasi untuk anggotanya dilapangan yang ikut melakukan pengawalan dan pengawasan.

"Kata mereka supaya aman dan terkendali, mereka inginnya KKSU dilibatkan, untuk menjaga titik-titik dimana KKSU berada. Bagi kita itu tak masalah, bukan kita minta pengawalan polisi atau dishub, Koramil dan lain-lainnya. Mereka (Organda/KKSU) ini lebih tahu lapangan, butuh uang lelah dan makan. Masalah itu juga yang sampai saat ini belum didukung Dishub. Masa kita yang harus mengeluarkan biaya itu," keluhnya.