Pemkot Bogor Susun Enam Langkah Naturalisasi Sungai Ciliwung

BOGOR - Pemkot Bogor menyiapkan enam langkah naturalisasi daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung yang melintasi wilayah setempat. Langkah ini dilakukan karena Pemkot Bogor ingin menjadikan DAS Ciliwung sebagai destinasi wisata.

Pemkot Bogor sedang mematangkan rencana naturalisasi DAS Ciliwung dengan cara menyusun enam langkah strategis agar mimpi tersebut terwujud.
"Enam langkah naturalisasi itu yakni, kampanye dan sosialisasi, penegakan hukum (mulai dari sampah rumah tangga hingga pelaku usaha), aksi bebersih, yang akan di mulai Rabu, 17 Oktober 2018 ini," ungkap Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto pada Selasa (16/10/2018).

Bima menuturkan, selain penegakan hukum adalah microaction seperti pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (R3). Kemudian makroaction pembangunan fisik, seperti turap, saluran air, IPAL dan monev (monitoring dan evaluasi) paling tidak sebulan dua kali. "Saya minta agar di wilayah memetakan kondisi dan mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada. Jadi kita bisa menginventarisir mana yang bisa dilakukan oleh APBD Kota, Provinsi dan APBN," katanya.

Bima menuturkan, upaya naturalisasi DAS Ciliwung ini yang bersifat jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek semua titik akan dibersihkan, kemudian jangka menengah infrastruktur dibangun seperti, IPAL komunal, TPS, septic tank, bangunan yang tidak berizin dibongkar, sampah-sampah dikelola lebih terintegrasi.

"Dan jangka panjangnya bisa mengadopsi konsep penataan bantaran sungai Badung di Bali yang menjadi destinasi wisata," ujarnya. Namun demikian, banyak persoalan yang ada saat ini adalah keterbatasan lahan pembuangan sampah, akses jalan sempit, kurangnya IPAL komunal, tidak ada tempat pembuangan sampah (TPS), kurangya septic tank komunal, adanya limbah pabrik, bangunan tidak berizin, sanitasi yang langsung ke Ciliwung dan sampah misterius.

"Harapan saya langsung dikoordinasikan dengan Bappeda dan dinas terkait karena sudah ada usulan-usulan yang tadi sudah dipetakan. Mana saja yang bisa berjalan sekarang, tahun depan dan beberapa tahun lagi," jelasnya.
Bima juga meminta agar para pelaku usaha bisa membantu melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam program naturalisasi DAS Ciliwung. Sebab, jika tertata dengan baik maka akan mendatangkan keuntungan bagi para pelaku usaha.

Sementara itu, Komandan Korem 061/Suryakancana Kol Inf Muhammad Hasan mengaku sangat mendukung upaya pemerintah daerah yang muka serius melakukan normalisasi atau naturalisasi DAS Ciliwung. Pihaknya akan ikut terlibat diantaranya dalam pengawalan dan bahkan keterlibatannya akan diperjelas.

"Bahkan, saya sudah tiga kali dipanggil ke Wantanas (Dewan Ketahanan Nasional) untuk ikut normalisasi Ciliwung dan keterlibatan TNI akan diperjelas karena sekarang belum ada PP-nya untuk mengatur pengawalan Ciliwung secara keseluruhan," katanya.

Terkait pencemaran di Ciliwung, Hasan sepakat bahwa sampah harus segera ditangani meskipun Kota Bogor berada di tengah aliran Ciliwung bukan di hulu sungai. "Penyelesaiannya memang harus secara menyeluruh, hulu, tengah, dan hilir. Saya pastikan, kegiatan ini akan terus berkelanjutan," ucapnya.