Siswa SD-SMP Kurang Mampu di Depok dapat Dana Pendidikan Rp2 Juta
A
A
A
DEPOK - Pemkot Depok mengalokasikan anggaran Rp10 miliar dari APBD untuk bantuan pendidikan siswa kurang mampu dari SD hingga SMP. Tiap siswa mendapat bantuan bervariasi tergantung jenjang pendidikan yang dienyamnya.
“Besaran bantuan penidikan sekitar Rp2 juta untuk siswa SD dan Rp3 juta untuk siswa SMP per siswa per tahun. Adanya bantuan ini diharapkan mau dimana pun siswa melaksanakan pendidikan dapat dibebaskan dari biaya,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Mohamad Thamrin, Kamis (4/10/2018)
Bagi siswa jenjang SMA pun, lanjut Thamrin, Disdik juga telah melakukan bantuan sosial khusus siswa miskin. Bantuan secara langsung yang akan mereka terima setiap tahunnya untuk SMA nilainya Rp2 juta per tahun untuk setiap siswa.
“Itu kami kirim ke tiap sekolah yang ada di kota. Sehingga dana BOS yang berasal dari APBD ini maka akan lebih tepat sasaran,” ujarnya. Thamrin
menuturkan, sebelumnya diperkirakan bantuan untuk siswa miskin diberikan, namun belum dibebaskan biaya.
Sedangkan untuk 2018 ini langsung tanpa dipungut biaya. Bantuan tersebut diberikan kepada sekolah-sekolah yang memang menerima anak tidak mampu sehingga mereka bisa bebas biaya sekolah. “Data siswa sudah kami minta setiap sekolah. Nanti kalau sudah ada datanya akan disampaikan, karena datanya itu bervariasi dan sifatnya tidak subsidi silang. Benar-benar anak ini dibebaskan dari biaya apapun di sekolah tersebut,” tuturnya.
Dia merinci jumlah siswa SMP miskin sekitar 2.500 orang. Data itu diambil dari tiap sekolah yang mengeluarkan surat keterangan tidak mampu siswanya. “Karena permintaan awalnya siswa miskin ini ingin ditempatkan di sekolah negeri, namun daya tampung sekolah negeri hanya 20%. Yang 20 persen itu hanya sekitar 1.200-an. Sisanya itu kemarin ke sekolah swasta,”
Bantuan pendidikan tersebut bersumber dari APBD Depok. Dia mengklaim penyaluran bantuan pendidikan ini lebih tepat sasaran. Dia berharap dengan adanya program ini sekolah swasta dapat lebih awal menerima siswa miskin untuk di sekolahnya digratiskan.
“Kemarin kita bulan Juni baru kita informasikan. Kan ada yang Februari yang sudah tutup pendafatarannya. Kami harapkan dengan informasi yang lebih cepat kami harap sekolah mau berbagi,” ucapnya.
Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo menambahkan bantuan pendidikan siswa tidak mampu harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan warga Depok. Sehingga nantinya tidak ada lagi siswa yang tidak bersekolah hanya karena tidak bisa membayar uang sekolah.
“Selama ini kan banyak yang mau ke negeri karena di swasta dianggap mahal. Nah ini kan persoalan dan harus diatasi. Mereka mau sekolah tapi terkendala biaya. Di sinilah kami hadir untuk membantu mereka,” ujarnya.
“Besaran bantuan penidikan sekitar Rp2 juta untuk siswa SD dan Rp3 juta untuk siswa SMP per siswa per tahun. Adanya bantuan ini diharapkan mau dimana pun siswa melaksanakan pendidikan dapat dibebaskan dari biaya,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Mohamad Thamrin, Kamis (4/10/2018)
Bagi siswa jenjang SMA pun, lanjut Thamrin, Disdik juga telah melakukan bantuan sosial khusus siswa miskin. Bantuan secara langsung yang akan mereka terima setiap tahunnya untuk SMA nilainya Rp2 juta per tahun untuk setiap siswa.
“Itu kami kirim ke tiap sekolah yang ada di kota. Sehingga dana BOS yang berasal dari APBD ini maka akan lebih tepat sasaran,” ujarnya. Thamrin
menuturkan, sebelumnya diperkirakan bantuan untuk siswa miskin diberikan, namun belum dibebaskan biaya.
Sedangkan untuk 2018 ini langsung tanpa dipungut biaya. Bantuan tersebut diberikan kepada sekolah-sekolah yang memang menerima anak tidak mampu sehingga mereka bisa bebas biaya sekolah. “Data siswa sudah kami minta setiap sekolah. Nanti kalau sudah ada datanya akan disampaikan, karena datanya itu bervariasi dan sifatnya tidak subsidi silang. Benar-benar anak ini dibebaskan dari biaya apapun di sekolah tersebut,” tuturnya.
Dia merinci jumlah siswa SMP miskin sekitar 2.500 orang. Data itu diambil dari tiap sekolah yang mengeluarkan surat keterangan tidak mampu siswanya. “Karena permintaan awalnya siswa miskin ini ingin ditempatkan di sekolah negeri, namun daya tampung sekolah negeri hanya 20%. Yang 20 persen itu hanya sekitar 1.200-an. Sisanya itu kemarin ke sekolah swasta,”
Bantuan pendidikan tersebut bersumber dari APBD Depok. Dia mengklaim penyaluran bantuan pendidikan ini lebih tepat sasaran. Dia berharap dengan adanya program ini sekolah swasta dapat lebih awal menerima siswa miskin untuk di sekolahnya digratiskan.
“Kemarin kita bulan Juni baru kita informasikan. Kan ada yang Februari yang sudah tutup pendafatarannya. Kami harapkan dengan informasi yang lebih cepat kami harap sekolah mau berbagi,” ucapnya.
Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo menambahkan bantuan pendidikan siswa tidak mampu harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan warga Depok. Sehingga nantinya tidak ada lagi siswa yang tidak bersekolah hanya karena tidak bisa membayar uang sekolah.
“Selama ini kan banyak yang mau ke negeri karena di swasta dianggap mahal. Nah ini kan persoalan dan harus diatasi. Mereka mau sekolah tapi terkendala biaya. Di sinilah kami hadir untuk membantu mereka,” ujarnya.
(whb)