Pemkot Bakal Bangun RTH Terintegrasi Dekat Stasiun Bogor

Jum'at, 24 Agustus 2018 - 01:43 WIB
Pemkot Bakal Bangun...
Pemkot Bakal Bangun RTH Terintegrasi Dekat Stasiun Bogor
A A A
BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bakal membangun ruang terbuka hijau (RTH) yang terintegrasi dengan Stasiun Bogor, sarana ibadah Masjid Agung, serta infrastruktur lainnya di atas lahan bekas Plaza Kapten Muslihat seluas 2,3 hektar.

Rencana tersebut menyusul habisnya masa kontrak PT Exotica selaku pengelola Plaza Kapten Muslihat yang merupakan aset Pemkot Bogor pada Desember 2018.

Wali Kota Bogor Bima Arya memastikan pengelolaan aset Plaza Kapten Muslihat atau yang dikenal dengan Taman Topi akan berakhir pada Desember 2018.

"Kita tidak akan memperpanjang lagi pengelolaannya pada PT Exotica. Sehingga ke depan, Pemkot akan menyulap Taman Topi sebagai RTH yang terintegrasi dengan area Stasiun Bogor, Masjid Agung dan infrastruktur lainnya," kata Bima Arya di Bogor, Kamis 23 Agustus 2018.

Lebih lanjut, Bima yang sempat meninjau setiap sudut Plaza Kapten Muslihat yang didalamnya terdapat kios berbentuk Topi atau Taman Topi, serta Taman Irma Ade Suryani, sarana bermain anak itu mengajak pengelola untuk mensosialisasikan kepada para pedagang.

Menurutnya, Plaza Kapten Muslihat ini memiliki luas 2,3 hektar, RTH yang bakal dibangun juga memiliki lorong bawah tanah menuju Stasiun Bogor. Lorong tersebut akan ditempati pula oleh para UMKM dan PKL yang selama ini berdagang di kawasan tersebut.

"Habis pada Desember 2018 ini. Rencana jangka panjang ini menjadi bagian yang terintegrasi dengan stasiun dan Masjid Agung. Jadi ini akan menjadi Taman Raya Bogor. Ini semua harus terintegrasi, tidak boleh masing-masing jalan sendiri dengan desain berbeda-beda. Nanti ini akan menjadi kawasan publik yang nyaman," ungkapnya.

Saat ini, sambil mematangkan konsep RTH terintegrasi dan menunggu Detail Engineering Design (DED)-nya selesai, pihaknya akan langsung mengambil alih pengelolaan pada Desember 2018.

"Yang jelas nanti kita akan ambil alih dulu, nanti kita lihat mana tenant yang bisa lanjut, mana yang tidak. Karena kemungkinan kita akan menempatkan UMKM di sini. Dekranasda kita akan fasilitasi di sini. Jadi nanti berikutnya akan ada pertemuan lagi dengan pengelola, apa saja yang bisa kita koordinasikan di masa transisi nanti," paparnya.

Dalam masa transisi itu, pihaknya juga akan banyak membahas terkait tenant atau kios yang selama ini berjualan, bisa diakomodir atau tidak serta dipikirkan juga 37 orang karyawan Taman Bermain Ade Irma Suryani.

"Nanti akan kita lihat semuanya. Saya dapat informasi bahwa setiap akhir pekan pengunjung Taman Topi atau Taman Ade Irma Suryani ini bisa mencapai 2.000 orang," jelasnya.

Tapi, lanjut dia, hanya 30% pengunjung yang warga Bogor, sisanya dari luar Bogor. Inikan potensi PAD. "Semoga bisa lebih maksimal kalau kita kelola ke depannya. Mungkin taman bermainnya kita pertahankan dulu, tapi yang lain dibagian topi-topi itu kita bisa fasilitasi untuk UMKM sambil menunggu pembangunan yang permanen menjadi ruang terbuka hijau," tambahnya.

Terkait pendanaan, Bima mengatakan bahwa segala bentuk pendanaan bisa dari APBD Kota Bogor, bantuan provinsi hingga bantuan pemerintah pusat.

"Segala bentuk pendanaan masih memungkinkan. Ada alokasi bantuan juga dari Pemprov, dari Kang Emil (Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat Terpilih) tapi jumlahnya belum memadai untuk semuanya. Mungkin nanti dikombinasikan juga ada dari APBD Kota, mungkin juga ada bantuan pusat," tandasnya.

Sementara itu, Humas PT Exotica Pengelola Plaza Kapten Muslihat, Basiran mengakui, pengambilalihan aset milik Pemkot yang selama dikelolanya memang sudah akan habis masa kerjasamanya dan itu semua telah dikomunikasikan sejak jauh-jauh hari.

"Namun, banyak tenant yang menginginkan diperpanjang kontraknya. Kami akan mengusahakan untuk bisa dilanjut tapi itu tergantung Pemerintah Kota Bogor," katanya.

Alasan tenant meminta untuk diperpanjang karena mereka mengaku sudah berjualan sejak 15-20 tahun lalu. "Jadi pelanggan sudah menetap ya. Pelanggan hafal, kalau beli ini ke sini. Tapi kami kembalikan lagi kepada kebijakan Pemkot," pungkasnya.
(mhd)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.9308 seconds (0.1#10.140)