Soal Lelang Terbuka, DKI Akan Berkoordinasi dengan Komisi ASN
Soal Lelang Terbuka, DKI Akan Berkoordinasi dengan Komisi ASN
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memastikan lelang terbuka yang dilakukan DKI tak bermasalah.
“Kami akan berkoordinasi dengan ASN,” ungkap Sekretaris Daerah, Saefullah usai meresmikan Pompa Tekan dan Reservoir Sunter di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (15/8/2018).
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan akan melelang sebanyak 39 jabatan eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Lelang dilakukan secara terbuka, artinya kepala dinas DKI nantinya tidak harus dari orang PNS.
Kebijakan yang telah diputuskan dan ditanda tangani oleh Saefullah sendiri menjadi polemik. Beberapa kepala dinas kemudian merasa heran dengan kebijakan ini. Meskipun kini lelang telah dilakukan, namun Saefullah mengatakan, masih merapikan beberapa aturan yang ada.
Dia tak ingin, setelah lelang selesai nantinya akan menjadi masalah.“Masih proses lelangnya. Tapi lagi di rapikan dulu (aturannya),” ucap Saefullah.Saefullah optimistis sekalipun kebijakan ini menimbulkan polemik, namun hal itu tidak akan menimbulkan masalah. Termasuk mengganti sejumlah Plt Kepala Dinas yang kini menjabat di sejumlah SKPD.
“Kami akan berkoordinasi dengan ASN,” ungkap Sekretaris Daerah, Saefullah usai meresmikan Pompa Tekan dan Reservoir Sunter di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (15/8/2018).
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan akan melelang sebanyak 39 jabatan eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Lelang dilakukan secara terbuka, artinya kepala dinas DKI nantinya tidak harus dari orang PNS.
Kebijakan yang telah diputuskan dan ditanda tangani oleh Saefullah sendiri menjadi polemik. Beberapa kepala dinas kemudian merasa heran dengan kebijakan ini. Meskipun kini lelang telah dilakukan, namun Saefullah mengatakan, masih merapikan beberapa aturan yang ada.
Dia tak ingin, setelah lelang selesai nantinya akan menjadi masalah.“Masih proses lelangnya. Tapi lagi di rapikan dulu (aturannya),” ucap Saefullah.Saefullah optimistis sekalipun kebijakan ini menimbulkan polemik, namun hal itu tidak akan menimbulkan masalah. Termasuk mengganti sejumlah Plt Kepala Dinas yang kini menjabat di sejumlah SKPD.
(whb)
Explore More