Pakar Informatika Sebut Buzzer Ada untuk Kepentingan Politik

JAKARTA - Pakar informatika, Heru Sutadi mengatakan, fenomena buzzer itu pertama menggema pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 silam dan lebih ramai lagi saat ada Pilpres di tahun 2014 lalu.

Namun, kata dia, ada dua ciri buzzer berdasarkan pengamatannya, yakni buzzer volunteer dan nonvolunteer. Buzzer volunteer merupakan buzzer yang tak menginginkan bayaran, tapi mengharapkan sesuatu, seperti jabatan bila orang yang diikutinya itu memenangkan kontestasi.

"Sudah terbukti, saat calonnya itu menang, dia mendapatkan jabatan di komisaris atau ada juga yang menjadi pejabat pemerintah. Jadi, memang fenomena buzzer itu tak bisa disembunyikan," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Rabu (25/7/2018).

Menurutnya pria yang juga sebagai Direktur Indonesia ICT Institute itu, buzzer nonvolunteer tak mengharapkan jabatan, tapi bayaran secara profesional. Namun, semua buzzer itu memang ada untuk kepentingan politik. (Baca: The Guardian Bongkar Permainan Buzzer Ahok Selama Pilkada )

Maka itu, bebernya, jangan heran bila semua kubu yang turut dalam kontestasi Pilkada ataupun Pilpres ada buzzer meski para buzzer itu menggunakan metode yang berbeda-beda untuk memenangkan pihak yang diikutinya.