Juni, BPTJ Batasi Operasional Truk di Seluruh Tol Jabodetabek
Juni, BPTJ Batasi Operasional Truk di Seluruh Tol Jabodetabek
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akan memberlakukan pembatasan operasional kendaraan jenis truk mulai bulan depan. Operasional truk angkutan barang hanya diperbolehkan melintas mulai mulai pukul 22.00-05.00 WIB dan berlaku di seluruh ruas jalan tol di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan, untuk mengantisipasi kemacetan saat pelaksanaan Asian Games 2018, pihaknya melakukan uji coba pembatasan truk di ruas jalan tol. Selama ini truk hanya diperbolehkan lewat sisi barat ring road Jakarta Outer Ring Road (JORR). Nantinya, semua sisi ring road akan dikenakan pembatasan operasional.
"Kita uji coba Juni 2018 mendatang. Truk hanya boleh melitas pukul 22.00-05.00 WIB," kata Bambang Prihartono di Balai Kota Jakarta pada Jumat (18/5/2018). Dia menjelaskan, pelaksanaan Asian Games ini belum tentu terjadi 50 tahun sekali di Jakarta dan di Indonesia.
Begitu juga dengan perhelatan Paragames. Artinya, apabila terjadi kegagalan, khususnya dalam transportasi, wajah Indonesia akan menjadi taruhannya. Kepada para pengusaha truk, Bambang meminta untuk berkoordinasi dengan cara mengikuti uji coba pembatasan tersebut.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Sigit Widiatmoko menuturkan, sedikitnya ada empat rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan untuk menempuh waktu 30 menit. Salah satunya yakni membatasi pergerakan angkutan barang atau truk.
Menurutnya, saat ini pembatasan truk untuk lalu-lalang baru diterapkan di ruas tol Cawang, Tomang, Pluit, dan Kembangan. Untuk mengurangi kemacetan di tengah kota, Sigit pun mengajukan beberapa ruas tol agar diterapkan kebijakan yang sama.
"Kami berencana menambah pembatasan truk barang di Tol Cawang-Tanjung Priok, Cawang-TMII, dan Cawang-Cikunir. Truk hanya boleh melintas pukul 22.00-05.00 WIB," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike meminta agar dalam rapat rekayasa lalu lintas, Pemprov DKI mengajak DPRD DKI. Menurutnya, kebijakan rekaysa lalu lintas memang harus dilakukan, tetapi harus melalui sejumlah kajian pembahasan.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai bahwa kebijakan rekayasa lalu lintas harus dipersiapkan hingga sampai ke jalur alternatif yang dipersiapkan. Sehingga, ketika kebijakan diberlakukan, kemacetan tidak terjadi di tempat lain yang justru membuat malu pelaksanaan Asian Games mendatang."Sosialisasi dan rambu harus dipersiapkan dengan matang," tegasnya.
Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan, untuk mengantisipasi kemacetan saat pelaksanaan Asian Games 2018, pihaknya melakukan uji coba pembatasan truk di ruas jalan tol. Selama ini truk hanya diperbolehkan lewat sisi barat ring road Jakarta Outer Ring Road (JORR). Nantinya, semua sisi ring road akan dikenakan pembatasan operasional.
"Kita uji coba Juni 2018 mendatang. Truk hanya boleh melitas pukul 22.00-05.00 WIB," kata Bambang Prihartono di Balai Kota Jakarta pada Jumat (18/5/2018). Dia menjelaskan, pelaksanaan Asian Games ini belum tentu terjadi 50 tahun sekali di Jakarta dan di Indonesia.
Begitu juga dengan perhelatan Paragames. Artinya, apabila terjadi kegagalan, khususnya dalam transportasi, wajah Indonesia akan menjadi taruhannya. Kepada para pengusaha truk, Bambang meminta untuk berkoordinasi dengan cara mengikuti uji coba pembatasan tersebut.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Sigit Widiatmoko menuturkan, sedikitnya ada empat rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan untuk menempuh waktu 30 menit. Salah satunya yakni membatasi pergerakan angkutan barang atau truk.
Menurutnya, saat ini pembatasan truk untuk lalu-lalang baru diterapkan di ruas tol Cawang, Tomang, Pluit, dan Kembangan. Untuk mengurangi kemacetan di tengah kota, Sigit pun mengajukan beberapa ruas tol agar diterapkan kebijakan yang sama.
"Kami berencana menambah pembatasan truk barang di Tol Cawang-Tanjung Priok, Cawang-TMII, dan Cawang-Cikunir. Truk hanya boleh melintas pukul 22.00-05.00 WIB," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike meminta agar dalam rapat rekayasa lalu lintas, Pemprov DKI mengajak DPRD DKI. Menurutnya, kebijakan rekaysa lalu lintas memang harus dilakukan, tetapi harus melalui sejumlah kajian pembahasan.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai bahwa kebijakan rekayasa lalu lintas harus dipersiapkan hingga sampai ke jalur alternatif yang dipersiapkan. Sehingga, ketika kebijakan diberlakukan, kemacetan tidak terjadi di tempat lain yang justru membuat malu pelaksanaan Asian Games mendatang."Sosialisasi dan rambu harus dipersiapkan dengan matang," tegasnya.
(whb)
Explore More