DKI Pertimbangkan Relokasi Korban Kebakaran Taman Kota

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan merelokasi korban kebakaran Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat. Kondisi lahan yang telah menjadi fasos dan fasum menjadi masalah bangunan.

Bantuan logistik tak henti-hentinya disalurkan pemerintah, swasta, hingga perorangan di tempat itu. Bahkan, Kemensos memberikan bantuan senilai Rp735 juta untuk para korban kebakaran.

Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan, bantuan berupa barang senilai Rp735 juta telah diberikan. Bantuan logistik tersebut dinilai telah cukup. Dan dari hasil komunikasi dari warga, mereka meminta untuk disediakan tempat tinggal, baik direlokasi ke flat atau kembali dibangun di lokasi kebakaran.

Namun diketahui sebanyak 300 rumah yang terbakar berdiri di atas tanah pemerintah. Dengan kondisi yang terjadi, Idrus telah memerintahkan Asisten Deputi Pengendalian Pemukiman DKI Jakarta untuk melaporkan kondisi yang terjadi kepada Gubernur DKI.

"Intinya kebijakan apapun yang akan diambil oleh Pemprov Jakarta, tidak merugikan rakyat. Jangan sampai rakyat sesangsara dengan musibah ini," ujar Idrus di lokasi kebakaran, Selasa (3/4/2018).

Bersamaan, Asisten Deputi Pengendalian Pemukiman DKI Jakarta Bambang Sugiyono membenarkan kalau lahan Taman Kota merupakan milik Pemprov DKI Jakarta. Oleh karena itu seharusnya tidak lagi diperbolehkan bangunan berdiri di lokasi tersebut.

Di mana lahan fasos-fasum tersebut seharusnya dijadikan taman atau fasilitas umum. Tidak diperuntukan untuk bangunan tempat tinggal. Namun disatu sisi, pihaknya tidak bisa melantarkan warga begitu saja. Khusususnya korban kebakaran.

"Solusi yang terbaik merelokasi mereka ke flat. Tapi masalahnya semua flat di Jakarta telah penuh, dan belum bisa menampung mereka," ujar Bambang di lokasi. Oleh karena itu, Bambang akan melaporkan hal ini ke Gubernur terkait kondisi yang terjadi.

Sebab, sampai saat ini Bambang belum menemukan solusi yang tepat. Dia pun menyerahkan kebijakan sepenuhnya kepada gubernur, apakah nantinya di relokasi ke flat, atau tanah disitu di bangun kembali."Seharusnya 50.000 unit bisa dibangun setiap tahunnya. Tapi saat ini belum bisa berjalan maksimal. Kurangnya lahan dan anggaran menjadi penyebabnya. Oleh karena itu flat yang ada belum bisa menampung semua warga Jakarta yang membutuhkan," ungkapnya.

Sementara itu, salah satu korban, Sariati (59) mengaku tak tahu lagi mau tinggal dimana. Rumah yang telah dihuninya sejak puluhan tahun tersebut telah ludes terbakar. Himpatan ekonomi membuatnya tidak bisa mengontrak, membeli atau membangun rumah.

"Kalau bantuan makanan dan pakaian sudah cukup. Saat ini, saya cuma butuh tempat tinggal. Entah pemerintah mau kembali membangun rumah saya di lokasi bekas kebakaran, atau di relokasi ke flat. Keduanya saya setuju. Yang penting punya tempat tinggal," keluh Sariati.

Sariati menjelaskan kalau dirinya sudah tingal di Taman Kota RW 16, Kembangan, Jakarta Barat, sejak tahun 1981. Ketika itu, Taman Kota hanyalah sebuah lahan kosong. "Saya melihat ada orang lain yang membangun rumah. Jadi saya ikut-ikutan saja. Tapi selama tinggal, saya selalu membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). PBB saya lunasi melalui koordinator di sini," kata Sariati.