Atasi Banjir, Harus Jadi Penyambung Informasi Hulu ke Hilir

BOGOR - Kepala Pengawas Petugas Jaga Bendung Katulampa Andi Sudirman menegaskan yang terpenting dalam mengatasi banjir kiriman dari Bogor ke DKI Jakarta harus ada keselarasan komunikasi dan informasi dari hulu sampai hilir.

“Saya kira sangat penting intensifnya koordinasi pemerintah daerah maupun pusat, baik hulu maupun hilir, dalam mengatasi banjir DKI Jakarta yang diakibatkan meluapnya Sungai Ciliwung,” tutur Andi ditemui di pos jaga Bendung Katulampa, Bogor Timur, Kota Bogor, kemarin.

Menurut dia, kawasan Bendung Katulampa yang merupakan barometer pemberi peringatan banjir tidaknya DKI Jakarta harus dilakukan perawatan dan diberi perhatian khusus.

“Misalnya saat air Sungai Ciliwung tinggi, dipastikan banyak menyisakan sampah dan sedimentasi tanah sehingga terjadi pendangkalan. Selama ini dalam mengangkut sedimentasi dan sampah di Bendung Katulampa masih manual,” ujarnya. Selain itu, dia menambahkan, tentang pentingnya penegakan aturan sekitar Bendung Katulampa dan sarana penunjang lain. “Beberapa peralatan pendukung atau penunjang di Bendung Katulampa harus dioptimalkan. Seperti kamera CCTV yang bisa terpantau online , mulai Katulampa hingga Manggarai itu seharusnya bisa diakses oleh warga Jakarta dan sekitarnya, khususnya yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung. Selama ini kan hanya kalangan instansi tertentu,” ujarnya.

Tak hanya itu, pihaknya berharap koordinasi DKI dan Jabar dalam mengatasi banjir dengan memaksimalkan kawasan resapan air. “Selain membangun waduk untuk menampung aliran Sungai Ciliwung agar tak langsung mengalir ke Jakarta, juga penting merawat atau mempertahankan eksistensi situ atau danau yang ada di Jabodetabek ini jangan sampai alih fungsi,” paparnya. Menurut dia, jika beralih fungsi, air hujan yang mestinya meresap ke tanah jadi mengalir langsung ke sungai.

“Saya kira itu yang terpenting dan perlu perhatian serius. Perlu diingat juga pihaknya berharap para pejabat yang melakukan kunjungan ke Bendung Katulampa jangan hanya sebatas monitoring saat menjelang kampanye, juga harus memberikan kontribusi melalui kebijakannya dalam menunjang operasional pemberian informasi dan koordinasi terkait banjir itu sendiri,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Komunitas Pencinta Ciliwung (KPC) Een Irwan menjelaskan, penyelesaian masalah sungai hingga saat ini sangat rumit dan parsial dari segi pengelolaannya. “Bahkan, saya pernah berkesempatan menyampaikan hal itu ke Presiden Jokowi untuk Ciliwung. Ada banyak badan terkait yang mengurusi seperti Bappeda, Kehutanan, Badan Wilayah Sungai, dan Dinas Sumber Daya Air,” kata Een. Menurut dia, pengelolaan seperti itu tidak efektif dan rumit. Badan-badan itu justru overlapping dan terjebak dengan skema proyek yang bersifat pembangunan fisik.

“Pembangunan seperti turap atau bendungan seharusnya tidak menjadi prioritas karena tidak akan bertahan lama yang ada malah justru banyak menimbulkan masalah baru. Saya kira tiga sampai empat tahun juga akan selesai,” tandasnya. Beberapa badan pemerintah yang mengelola Ciliwung seharusnya mengedepankan program-program berkelanjutan. Sebut saja pembangunan dan penataan alami dengan memperbanyak pohon dan ruang terbuka hijau di pinggir sungai. “Saya kira ini jauh lebih kuat dan efektif,” tutur Een. (Haryudi)