Tinjau Lokasi Longsor, Aher Sebut Bogor 90% Rawan Bencana Alam

BOGOR - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau biasa disapa Aher menegaskan, pihaknya bersama kementerian sosial (Kemensos) akan memberikan uang kerohiman maupun menyelesaikan pengurusan jenazah korban meninggal akibat tertimbun longsor di Kampung Maseng, Desa Warung Menteng, Cijeruk, Kabupaten Bogor, Selasa (6/2/2018).

Kemudian, bagi korban selamat, pihaknya sudah menyediakan medis dan psikolog yang diperuntukan untuk memulihkan rasa trauma atau psikologi para korban. (Baca Juga: Longsor di Puncak, 1 Korban Tertimbun Kembali Ditemukan
"Dalam mengantisipasi agar peristiwa serupa tidak menimbulkan korban jiwa. Pihaknya sudah melakukan mitigasi bencana, bahwa wilayah Bogor itu 90%-nya rawan bencana. Maka dari itu, kewajiban kita untuk terus memberikan kesadaran dan pemahaman bahwa kita itu tinggal di daerah rawan bencana. Maka dari itu, kita harus selalu waspada," terangnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan menegakan aturan secara tegas jika masih banyak masyarakat yang nekat membangun pemukiman di dataran tinggi atau tebingan rawan longsor seperti di Bogor.

"Pemerintah harus tegas menegakan aturan terkait daerah-daerah yang rawan bencana, khususnya tebing atau dataran tinggi itu tidak boleh dibangun, apalagi sampai dijadikan pemukiman," katanya.

Dalam kesempatan yang sama Bupati Nurhayanti mengatakan, yang perlu digaris bawahi bahwa, benar adanya Kabupaten Bogor ini daerah rawan bencana.

"Dari 40 kecamatan yang ada di kabupaten Bogor, 24 kecamatan adalah rawan bencana. Khususnya bencana longsor ketika curah hujan tinggi," katanya.

Upaya Pemkab Bogor adalah selalu intensif mensosialisasikan menyangkut kesiapsiagaan yang sewaktu-waktu bencana alam mengancam. (Baca Juga: Ayah Dianti: Kami Ikhlas, tapi Kalau Bangun Infrastruktur yang Benar
"Khususnya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, selalu siaga ketika memasuki musim penghujan seperti sekarang ini," katanya.

Ia juga menjelaskan, paska bencana pihaknya akan terus bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun pusat dalam melakukan relokasi terhadap masyarakat yang tinggal di dataran tinggi rawan bencana.

"Saya kira relokasi adalah upaya paska bencana yang sudah diprogramkan dan itu solusi terkahir dalam mengantisipasinya terjadinya bencana hingga menimbulkan korban jiwa," terangnya.