Pimpin BKSP Jabodetabekjur, Anies Fokus Penataan Puncak
Pimpin BKSP Jabodetabekjur, Anies Fokus Penataan Puncak
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipercaya menjabat Ketua Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Cianjur (Jabodetabekjur). Selain pembangunan dan penataan infrastruktur, hal yang mendesak untuk menjadi perhatian bersama adalah penataan ruang, salah satunya penataan kawasan Puncak, Bogor.
Dengan penataan di area tersebut, Anies berharap bisa mengembalikan fungsi Puncak sebagai kawasan resapan air. Untuk itu, ke depan BKSP perlu melakukan evaluasi sekaligus merumuskan kembali kebijakan-kebijakan pembangunan yang berkeadilan dan berguna bagi kesejahteraan warga Jabodetabekjur.
"Kalau kita hanya mengelola berdasarkan ego kewilayahan, hanya mengurusi wilayahnya sendiri tanpa koordinasi dengan yang lain, maka terobosan yang dilakukan bisa jadi tidak memiliki dampak yang diharapkan," ujar Anies, Senin (8/1/2018).
Anies menjelaskan, misi dari BKSP Jabodetabekjur meliputi dua aspek, yaitu aspek pemerintahan dan sosial ekonomi. Dari sisi aspek pemerintahan, BKSP dituntut untuk mampu meningkatkan dukungan dan mewujudkan kebijakan pembangunan yang lebih sinergis di wilayah Jabodetabekjur.
Dengan begitu, dalam merumuskan kebijakan perlu koordinasi integrasi sinkronisasi dan implikasi pada kepala daerah di wilayah Jabodetabekjur. Sementara dari sisi aspek sosial ekonomi, diharapkan peran BKSP Jabodetabekjur dapat menunjang perekonomian daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Untuk menunjang perekonomian daerah, kata Anies, dapat diwujudkan melalui peningkatan program pembangunan berkelanjutan di bidang agribisnis, koperasi, usaha kecil menengah, industri kreatif, serta perdagangan dan investasi.
Sementara itu, pengamat perkotaan dar Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menyarankan agar Pemprov DKI dapat memaksimalkan BKSP untuk bekerjasama langsung dengan Pemerintah Kota (Pemkot) atau Kabupaten (Pemkab) mitranya, termasuk pemberian bantuan hibah yang jelas peruntukannya.
Terutama untuk penanggulangan banjir, mengurangi kemacetan, dan pengelolaan sampah. Sebab keberadaan BKSP selama ini dinilai kurang efektif dan tidak punya dampak apa-apa terhadap kebijakan yang diberikan kepada anggotanya.
"Sebagai Ketua BKSP, Gubernur DKI harusnya bisa memantau langsung kegiatan untuk mengatasi permasalahan utama, seperti banjir, macet dan sampah," ungkapnya. (Baca: Anies Baswedan Jabat Ketua BKSP Jabodetabekjur )
Dengan bekerja sama langsung dengan pemerintah mitra daerahnya, lanjut Nirwono, Pemprov DKI dapat menyusun rencana induk Jabodetabekjur berikut bantuan dana hibah ke depannya.
Dengan penataan di area tersebut, Anies berharap bisa mengembalikan fungsi Puncak sebagai kawasan resapan air. Untuk itu, ke depan BKSP perlu melakukan evaluasi sekaligus merumuskan kembali kebijakan-kebijakan pembangunan yang berkeadilan dan berguna bagi kesejahteraan warga Jabodetabekjur.
"Kalau kita hanya mengelola berdasarkan ego kewilayahan, hanya mengurusi wilayahnya sendiri tanpa koordinasi dengan yang lain, maka terobosan yang dilakukan bisa jadi tidak memiliki dampak yang diharapkan," ujar Anies, Senin (8/1/2018).
Anies menjelaskan, misi dari BKSP Jabodetabekjur meliputi dua aspek, yaitu aspek pemerintahan dan sosial ekonomi. Dari sisi aspek pemerintahan, BKSP dituntut untuk mampu meningkatkan dukungan dan mewujudkan kebijakan pembangunan yang lebih sinergis di wilayah Jabodetabekjur.
Dengan begitu, dalam merumuskan kebijakan perlu koordinasi integrasi sinkronisasi dan implikasi pada kepala daerah di wilayah Jabodetabekjur. Sementara dari sisi aspek sosial ekonomi, diharapkan peran BKSP Jabodetabekjur dapat menunjang perekonomian daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Untuk menunjang perekonomian daerah, kata Anies, dapat diwujudkan melalui peningkatan program pembangunan berkelanjutan di bidang agribisnis, koperasi, usaha kecil menengah, industri kreatif, serta perdagangan dan investasi.
Sementara itu, pengamat perkotaan dar Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menyarankan agar Pemprov DKI dapat memaksimalkan BKSP untuk bekerjasama langsung dengan Pemerintah Kota (Pemkot) atau Kabupaten (Pemkab) mitranya, termasuk pemberian bantuan hibah yang jelas peruntukannya.
Terutama untuk penanggulangan banjir, mengurangi kemacetan, dan pengelolaan sampah. Sebab keberadaan BKSP selama ini dinilai kurang efektif dan tidak punya dampak apa-apa terhadap kebijakan yang diberikan kepada anggotanya.
"Sebagai Ketua BKSP, Gubernur DKI harusnya bisa memantau langsung kegiatan untuk mengatasi permasalahan utama, seperti banjir, macet dan sampah," ungkapnya. (Baca: Anies Baswedan Jabat Ketua BKSP Jabodetabekjur )
Dengan bekerja sama langsung dengan pemerintah mitra daerahnya, lanjut Nirwono, Pemprov DKI dapat menyusun rencana induk Jabodetabekjur berikut bantuan dana hibah ke depannya.
(thm)
Explore More