Dianggap Mendesak, DPRD DKI Tagih Ranperda Ruang Bawah Tanah
Dianggap Mendesak, DPRD DKI Tagih Ranperda Ruang Bawah Tanah
A
A
A
JAKARTA - DPRD mendukung sepenuhnya keinginan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menuturkan, ruang bawah tanah memang perlu diatur agar pemda tidak merugi. Untuk itu, ia mendesak Pemprov DKI segera menyampaikan rancangan perdanya ke DPRD agar bisa secepatnya dibahas.
"Kita minta segera pemda melengkapi naskah akademisnya, kita rugi loh (tidak diatur). Sekarang basement gedung-gedung di Jakarta ada berapa lantai? Bisa tiga sampai empat, dan itu enggak diatur. Engak ada pemasukan buat pemda," ujar Taufik di Jakarta, Kamis (7/12/2017)
M Taufik mengatakan, di luar negeri sudah banyak negara memanfaatkan ruang bawah tanah sebagai sarana interaksi sosial. "Memang, di luar negeri itu ruang bawah tanah sudah menjadi ruang interaksi masyarakat dan ketika ada interaksi di situ maka akan ada berbagai macam kebutuhan," kata Taufik.
Oleh karena itu, Taufik merasa Jakarta sebagai etalase Indonesia perlu menjadi contoh dalam pengelolaan pemanfaatan ruang bawah tanah. "Sesuai dengan pernyataan Pak Wagub (Sandiaga Uno) bahwa pemberdayaan UMKM dapat dilaksanakan di ruang bawah tanah itu, dan saya kira perlu ya," tuturnya.
Diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno kemarin memberikan arahan dalam workshop bertema "Underground Government Study: MRT Jakarta" atau "Studi pemerintahan ruang bawah tanah: MRT Jakarta". Workshop dihadiri oleh pakar akademisi, anggota DPRD, pelaku UMKM dan masyarakat.
"Yang ada di benak Pak Anies dan saya adalah bagaimana underground ini bisa berpihak pada usaha kecil sehingga penciptaan lapangan kerja itu tinggi. Jadi UMKM, ekonomi kreatif bisa mengisi ruang-ruang bawah tanah," ujar Sandi.
Meski demikian, Sandi menegaskan bahwa ruang bawah tanah MRT tidak hanya bicara aspek ekonomi tapi juga aspek sosial. Ia berharap ruang bawah MRT nantinya menjadi ruang berinteraksi untuk menyatukan warga Jakarta. Termasuk integrasi dengan antarmoda transportasi.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menuturkan, ruang bawah tanah memang perlu diatur agar pemda tidak merugi. Untuk itu, ia mendesak Pemprov DKI segera menyampaikan rancangan perdanya ke DPRD agar bisa secepatnya dibahas.
"Kita minta segera pemda melengkapi naskah akademisnya, kita rugi loh (tidak diatur). Sekarang basement gedung-gedung di Jakarta ada berapa lantai? Bisa tiga sampai empat, dan itu enggak diatur. Engak ada pemasukan buat pemda," ujar Taufik di Jakarta, Kamis (7/12/2017)
M Taufik mengatakan, di luar negeri sudah banyak negara memanfaatkan ruang bawah tanah sebagai sarana interaksi sosial. "Memang, di luar negeri itu ruang bawah tanah sudah menjadi ruang interaksi masyarakat dan ketika ada interaksi di situ maka akan ada berbagai macam kebutuhan," kata Taufik.
Oleh karena itu, Taufik merasa Jakarta sebagai etalase Indonesia perlu menjadi contoh dalam pengelolaan pemanfaatan ruang bawah tanah. "Sesuai dengan pernyataan Pak Wagub (Sandiaga Uno) bahwa pemberdayaan UMKM dapat dilaksanakan di ruang bawah tanah itu, dan saya kira perlu ya," tuturnya.
Diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno kemarin memberikan arahan dalam workshop bertema "Underground Government Study: MRT Jakarta" atau "Studi pemerintahan ruang bawah tanah: MRT Jakarta". Workshop dihadiri oleh pakar akademisi, anggota DPRD, pelaku UMKM dan masyarakat.
"Yang ada di benak Pak Anies dan saya adalah bagaimana underground ini bisa berpihak pada usaha kecil sehingga penciptaan lapangan kerja itu tinggi. Jadi UMKM, ekonomi kreatif bisa mengisi ruang-ruang bawah tanah," ujar Sandi.
Meski demikian, Sandi menegaskan bahwa ruang bawah tanah MRT tidak hanya bicara aspek ekonomi tapi juga aspek sosial. Ia berharap ruang bawah MRT nantinya menjadi ruang berinteraksi untuk menyatukan warga Jakarta. Termasuk integrasi dengan antarmoda transportasi.
(thm)
Explore More