Rumah Sakit di Jakarta Krisis Obat

JAKARTA - Sejumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Jakarta mengalami krisis obat. Kondisi ini memaksa keluarga pasien harus membeli obat di luar dengan harga mahal karena beberapa obat tidak bisa didapat di rumah sakit.

Kelangkaan obat ini terjadi di RSUD Tarakan, RSUD Cengkareng, dan RSUD Koja. Bahkan, krisis obat juga dirasakan beberapa rumah sakit swasta seperti RS Sumber Waras.

Di RSUD Tarakan, Gambir, Jakarta Pusat misalnya, banyak pasien yang mengeluhkan kekosongan stok obat. Akibatnya, keluarga pasien terpaksa membeli obat di luar dengan harga sebesar Rp500.000 –Rp750.000 per paketnya. ”Bila di rumah sakit, kita bisa mendapatkan gratis melalui pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),” ucap Petrus Siahaan (56 tahun), di RSUD Tarakan, kemarin.

Petrus menyebut, kelangkaan obat ini terjadi sejak dua bulan lalu dan puncaknya pada akhir Oktober dan awal November dimana hampir semua obat saraf seperti Aspilets tidak ada.

Hal sama diungkapkan pasien lainnya oleh Ina (44 tahun). Dia mengaku, obat untuk tulang dan sarafnya sulit didapat di RSUD Tarakan maupun RSUD Cengkareng. Namun, ketika anaknya,Yanto (21 tahun), membelikan obat secara regular tanpa asuransi pihak rumah sakit memberikannya. ”Saya juga heran kenapa demikian,” keluhnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Koesmedi Priharto membenarkan krisis obat di Jakarta. Informasi ketidaktersediaan stok obat di RSUD terjadi akibat belum adanya klaim pencairan dari BPJS. Salah satunya di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Namun, hal itu tidak menggangu gangguan pelayanan. ”Solusinya meminjam obat dari RS ke RS. Cuma di RSUD Tarakan sudah habis sejak satu bulan lalu. Tapi saya jamin tidak ganggu pelayanan," katanya, kemarin.

Dia menyebut, banyak rumah sakit yang menolak memberikan obat ke pasien agar operasional dan gaji pegawai rumah sakit bisa terpenuhi.

”Tapi yang jelas masalah ini tidak hanya terjadi di Jakarta, secara nasional terjadi. Kami sudah menanyakan kepada BPJS Jabodetabek. Katanya hanya Koja. Nah teman-teman di RSUD Tarakan sebut ada beberapa tagihan yang belum dicairkan. Kami akan tanyakan kembali dan duduk bersama menyelesaikan masalah ini. Kalau managemen RS sudah bagus, masalah ini tidak akan terjadi," ungkapnya.

Kedepan, Koesmedi berharap Pemprov DKI memberikan kewenangan kepada RSUD yang juga merupakan Badan Layan Umum (BLU) untuk melakukan pinjaman ke bank apabila penagihan tidak kunjung selesai. ”Saya sudah bicara dengan Pak Gubernur Anies. Sebab, obat itu kalau 45 hari tidak dibayar itu ngelock, akibatnya beli di apotik, atau pengadaan di luar dan biasanya lebih mahal," ungkapnya.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jabodetabek Mariamah mengaku hanya RSUD Koja yang belum dicairkan lantaran penagihan bulan ini melebihi batas waktu 17 November. Dia menargetkan proses pencairan RS Koja selesai dalam beberapa hari ke depan. ”Penagihan itu kan setiap bulan tanggal 1-17. Semuanya yang sebelum tanggal 17 sudah dibayarkan semua. Lewat dari itu, pencairan agak lambat. Nah data kami hanya RSUD Koja yang terlambat,” ungkapnya.

Mariamah menjelaskan, BPJS kesehatan terus berupaya percepat proses pencairan sesuai waktu. Namun, seperti yang diketahui bersama, tidak semua RSUD menyerahkan penagihan secara benar. Khususnya masalah waktu.

Sayangnya, Mariamah enggan menjelaskan perihal apa yang sering menjadi kesalahan proses penagihan RSUD kepada BPJS hingga berakibat terlambatnya pencairan dan kehabisan stok obat.

Dirut RSUD Tarakan Togi Tasman Sinaga mengakui krisis obat terjadi di rumah sakitnya. Hanya saja, kondisi itu terjadi pada pasien yang berobat pada poli saraf. ”Obat syaraf memang kosong distribusinya. Tapi sekarang sudah ada," ucap Togi.

Wakil Direktur RSUD Cengkareng Dwi Yani Mahastuti mengatakan krisis obat tidak terjadi di rumah sakitnya. Berdasarkan laporan Bagian Obat, krisis tak terjadi. (Bima Setiyadi/Yan Yusuf)