Trotoar Penunjang MRT Harus Nyaman

Rabu, 01 November 2017 - 13:41 WIB
Trotoar Penunjang MRT Harus Nyaman
Trotoar Penunjang MRT Harus Nyaman
A A A
JAKARTA - PT Mass Rapid Transit Jakarta (MRT) Jakarta menekankan pentingnya trotoar atau jalur pedestrian yang baik dan nyaman di jalur perlintasan MRT.

Pembenahan trotoar sangat penting guna menunjang operasional moda transportasi massal tersebut. Direktur Utama PT Mass Rapid Transit Jakarta (MRTJ) William Sabandar menjelaskan, keberadaan MRT bukan hanya seba tas menjawab persoalan trans portasi dan kemacetan di Ibu Kota, akan tetapi juga bag ian dari proses mengubah budaya, perilaku dan gaya hidup.

”Memang langkah-langkah yang kita lakukan sekarang adalah bagian dari proses mengubah bu daya dari bertransportasi pribadi, ke jalan kaki, lari untuk berkantor seperti yang sudah dan akan kita lakukan bersama Pemprov DKI Jakarta adalah pembenahan trotoar,” kata William usai menutup Fellowship Programme Journalists MRTJ di Wisma Nusantara, Jakarta.

Dia menjelaskan pentingnya keberadaan trotoar atau jalur pedestrian di DKI Jakarta, khususnya di jalur yang dilintasi MRT. Sebab, hal itu merupakan salah satu elemen penunjang perubahan gaya hidup bertransportasi.

”Trotoar kita kan masuk dalam pelebaran jalur pe destrian yang akan dilaksanakan pada November 2017 sampai dengan Juli tahun depan. Itu sudah mulai dilakukan. Ja karta ingin pengguna transportasi itu mulai berubah memanfaatkan jalur pedestrian ini secara maksimal,” ungkapnya.

Sehingga nanti, Agustus 2018, pihaknya berharap masyarakat sudah bisa menggunakan jalur pedestrian jalan raya Thamrin-Sudirman.

”Jadi ada aspek-aspek yang tidak harus menunggu beroperasinya MRT Jakarta yang mulai kita kenalkan atau sosialisasikan bagaimana menggunakan kereta, bagaimana mengintegrasikan kereta dengan transportasi lain,” katanya. Namun, tentu proses perkenalan secara menyeluruh terkait sistem operasinya baru akan dilakukan tahun depan. ”Kita baru akan perkenalkan ten tang spesifikasi fungsinya Ke reta MRT Jakarta kepada publik di 2018,” tandas William.

Dia juga kembali menerangkan pentingnya peran pemerintah selaku pengambil kebijakan, khususnya Pemprov DKI Jakarta agar keberadaan MRT Jakarta dapat sesuai harapan. ”Jadi yang paling utama adalah dukungan kebijakan yang mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik, sebanyak-banyaknya meninggalkan transportasi pribadi,” ucapnya. Seperti tahapan yang sekarang dilakukan terkait upaya memaksimalkan fungsi trotoar atau jalur pedestrian dibutuhkan dukungan dari Pemprov DKI. Misalnya, memastikan jalur-jalur pedestrian yang baik dan indah untuk masyarakat.

”Bukan hanya di Sudirman-Thamrin, tapi juga seluruh bagian lain. Kemudian yang kedua melalui pengembangan kawasan transit terpadu. Ini sudah dimulai melihat berapa sih kebutuhan ideal yang akan mendorong penggunaan transportasi publik dengan baik,” paparnya. Saat ini masih belum teratur. Setiap gedung masih punya tempat parkir masing-masing. Jika dibiarkan, tentu dapat men g hambat proses perubahan itu. Maka dari itu, pihaknya sedang membuat desain tentang park and ride guna menunjang kawasan Transit Oriented Development (TOD) sekaligus meminimalisasi fasilitas parkir di setiap gedung.

”Nah, rencana bentuk dukungan itu yang akan kita angkat. Tak hanya itu, nanti terkait penentuan tarif parkirnya. Jadi ada justice yang diberikan, kalau orang naik transportasi publik ha rusnya ada insentif. Begitu pun bagi orang yang menggunakan kendaraan pribadi masuk ke pintu-pintu utama yang harus dimahalkan,” ungkapnya. Kemudian, pihaknya juga membutuhkan dukungan dalam pengalokasian anggaran untuk pembangunan sejumlah fasilitas penunjang. ”Kita juga mem butuhkan dukungan DKI da lam anggaran pembangunan fa silitas pendukung terkait park and ride, seperti di Stasiun MRT Du kuh Atas, Lebak Bulus, dan Blok M,” paparnya.

Pakar transportasi Universitas Gajah Mada (UGM) Danang Pa rikesit menyatakan, suksesnya sebuah pengembangan kawasan transit terpadu yang saat ini gencar dilakukan Pemrov DKI Jakarta melalui PT MRT Jakarta dan pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN adalah tergantung pada kemampuan menciptakan atau menarik crowded atau kepadatan orang. ”Jadi, sukses dari sebuah pem bangunan kawasan itu adalah bagaimana kawasan itu menarik orang. Menarik (menciptakan) itu ukurannya adalah crowded. Siapa sebenarnya yang ber tugas membawa crowded itu di dalam pengembangan kawasan TOD itu menjadi unik karena berbeda dengan mal, dimana pembawa crowdednya property development,” kata Danang.

Konsep TOD itu bagian dari upaya pemerintah daerah dalam rangka mengatasi kemacetan dengan cara melakukan pembatasan kendaraan pribadi, tapi tetap dapat menunjang pembangunan. ”Hampir semua daerah pendapatan terbesarnya dari sektor pajak kendaraan bermotor. Jika kendaraan dibatasi maka pendapatan dari pajak PKB berkurang, maka harus ditingkatkan pendapatan di sektor nonpajak kendaraan bermotor, yakni bisnis seperti pajak bumi dan bangunan, hotel dan restoran,” tandasnya.

Pihaknya saat ini memahami alasan pe merintah daerah mulai membatasi kendaraan pribadi. Bahkan, sempat jadi per tanyaan juga untuk menghidupi pembangunan yang selama ini mengandalkan dari pajak kendaraan bermotor dari mana. (Haryudi)
(nfl)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.7445 seconds (0.1#10.140)