Tak Dilaporkan Wali Kota Jakbar, Anies Bakal Cek Loksem Asemka
Tak Dilaporkan Wali Kota Jakbar, Anies Bakal Cek Loksem Asemka
A
A
A
JAKARTA - Merasa tak dilaporkan oleh Walikota Jakarta Barat (Jakbar) Anas Effendi, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan bakal mengecek langsung keberadaan Loksem Asemka di kawasan Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat.
"Wah, Nanti kita cek ke sana," ujar Anies di acara Haul KH Mansyur, Tambora, Jakarta Barat, Minggu (22/10/2017).
Anies sendiri terlihat terkejut dengan keberadaan PKL itu. Ia mengakui dirinya tidak mendapatkan laporan dari Wali Kota Jakbar mengenai keberdaan Loksem di sana, termasuk proses izin yang disetujui wali kota.
Meski enggan menegaskan hal itu salah atau tidak, namun Anies berencana secepatnya melihat kondisi Loksem Asemka yang dianggapnya menjadi biang macet di tempat itu.
Sebelumnya, kondisi PKL Asemka makin tak terkendali usai PKL mulai berdagang di kawasan. Mereka kemudian menempati lapak bangunan permanen setelah mendapatkan persetujuan dari Wali Kota Jakbar.
Pedagang di sana kemudian dibebankan retribusi sebesar Rp25 ribu perhari dengan biaya sewa Rp50 juta per tahun. Sementara, bila merujuk aturan Loksem, retribusi per bulannya hanya dikenakan tarif Rp3 ribu per harinya dengan disetorkan melalui Bank DKI.
Sementara itu, Wali Kota Jakbar Anas Effendi mengaku penertiban di Asemka serta relokasinya tak lepas dari keberadaan PKL di bahu jalan. Karena berbahaya makanya kawasan itu dipindahkan.
Terlebih dahulu di Asemka juga terkena proses pembangunan penjernihan air untuk kawasan Kalibaru Timur. "Nah dari pada menjadi semak belukar makanya di tata," kilah Anas menanggapi keberadaan PKL Asemka.
Anas mengaku pembangunan di kawasan kolong jembatan bukanlah pelanggaran aturan. Ia kemudian membandingkan kawasan Asemka dengan kolong tol Prof Soedatmo di seberang RTH Kalijodo. Nantinya, kata Anas, di kawasan itu akan dibangun taman dan arena olahraga.
Mengenai soal tarikan retribusi, ia membantah bahwa hal itu merupakan ide dirinya. Ia meminta agar pedagang agar tidak membayar retribusi yang diminta dari retribusi sebesar Rp3 ribu.
"Nah lebih baik nabung aja," tuturnya. Ditambahkannya, dirinya akan melakukan penataan terhadap kawasan parkir liar di kawasan itu.
"Wah, Nanti kita cek ke sana," ujar Anies di acara Haul KH Mansyur, Tambora, Jakarta Barat, Minggu (22/10/2017).
Anies sendiri terlihat terkejut dengan keberadaan PKL itu. Ia mengakui dirinya tidak mendapatkan laporan dari Wali Kota Jakbar mengenai keberdaan Loksem di sana, termasuk proses izin yang disetujui wali kota.
Meski enggan menegaskan hal itu salah atau tidak, namun Anies berencana secepatnya melihat kondisi Loksem Asemka yang dianggapnya menjadi biang macet di tempat itu.
Sebelumnya, kondisi PKL Asemka makin tak terkendali usai PKL mulai berdagang di kawasan. Mereka kemudian menempati lapak bangunan permanen setelah mendapatkan persetujuan dari Wali Kota Jakbar.
Pedagang di sana kemudian dibebankan retribusi sebesar Rp25 ribu perhari dengan biaya sewa Rp50 juta per tahun. Sementara, bila merujuk aturan Loksem, retribusi per bulannya hanya dikenakan tarif Rp3 ribu per harinya dengan disetorkan melalui Bank DKI.
Sementara itu, Wali Kota Jakbar Anas Effendi mengaku penertiban di Asemka serta relokasinya tak lepas dari keberadaan PKL di bahu jalan. Karena berbahaya makanya kawasan itu dipindahkan.
Terlebih dahulu di Asemka juga terkena proses pembangunan penjernihan air untuk kawasan Kalibaru Timur. "Nah dari pada menjadi semak belukar makanya di tata," kilah Anas menanggapi keberadaan PKL Asemka.
Anas mengaku pembangunan di kawasan kolong jembatan bukanlah pelanggaran aturan. Ia kemudian membandingkan kawasan Asemka dengan kolong tol Prof Soedatmo di seberang RTH Kalijodo. Nantinya, kata Anas, di kawasan itu akan dibangun taman dan arena olahraga.
Mengenai soal tarikan retribusi, ia membantah bahwa hal itu merupakan ide dirinya. Ia meminta agar pedagang agar tidak membayar retribusi yang diminta dari retribusi sebesar Rp3 ribu.
"Nah lebih baik nabung aja," tuturnya. Ditambahkannya, dirinya akan melakukan penataan terhadap kawasan parkir liar di kawasan itu.
(kri)
Explore More