Utilitas Jadi Masalah Utama Pembangunan Underpass

JAKARTA - Proyek pembangunan enam simpang jalan tak sebidang di Jakarta telah mencapai 60 hingga 70%. Selain traffic lalu lintas, banyaknya utilitas juga menjadi kendala pengerjaan proyek tersebut.

Kepala Seksi Pembangunan Jalan Tidak sebidang Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hananto Krisna mengatakan, progres pengerjaan tiga jalan simpang tak sebidang underpass sudah masuk dalam pengerjaan secant pile yaitu struktur dinding penahan tanah. Penggalian tanah untuk pembuatan jalan kendaraan yang akan lewat di bawah terowongan pun sudah mulai dilakukan. Menurutnya, pengerjaan underpass rata-rata sudah sekitar 60%.

Semetara untuk tiga flyover, kata Hananto, progres pekerjaan sudah mencapai struktur atas yaitu berupa pengangkatan balok (girder) jembatan untuk diletakkan pada dudukannya.

"Kendala utama kita yakni utilitas. Khususnya dalam pengerjaan underpass. Kalau utilitas belum dipindah, akan berat untuk mencapai target di akhir 2017. Kami terus berupaya melakukan percepatan," kata Hananto Krisna melalui pesan singkatnya, Senin (25/9/2017).

Hananto menjelaskan, pengerjaan utilitas merupakan tanggung jawab dari masing-masing pemiliknya. Pengerjaan underpass saat ini, kata dia, sementara dilaksanakan pada lokasi-lokasi yang bebas dari utilitas. Dia berharap, agar utilitas yang melintang keberadaannya segera dipindahkan lantaran mengganggu pengerjaan.

Berdasarkan laporan yang diterima pemilik utilitas, lanjut Hananto, baru selesai dipindahkan pada November mendatang, yakni jaringan pipa PDAM di Underpass Kartini, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sementara utilitas milik PLN di Underpass Matraman baru akan selesai dipindahkan pada April 2018.

"Tetap kita upayakan percepatan-percepatan di lapangan untuk capai target. kita lakukan galian open cut untuk menggeser kabel PLN tersebut dan juga pekerjaan-pekerjaan yang tidak terkait dengan utilitas kita lakukan percepatan pekerjaan. Kita lakukan juga rekayasa teknis di lapangan," pungkasnya.

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Rifkoh Abriani meminta agar Dinas Bina Marga bersama pemilik utilitas berkoordinasi mempercepat pemindahan utilitas yang menjadi kendala pembangunan. Menurutnya, hal tersebut akibat kurangnya perencanaan dalam pembangunan.

Kurangnya perencanaan itu, lanjut Rifkoh sangat terlihat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan infrastruktur yang berbarengan, termasuk dengan pembangunan infrastrukt yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Kalau terlalu lama pengerjaan, dampak kemacetan akan semakin panjang dan kerugian sosial ekonomi masyarakat juga menjadi panjang," katanya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menyatakan, akan segera berkoordinasi dengan pemilik utilitas yang menjadi kendala dalam pengerjaan underpass. Sebab, pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara berbarengan dengan pemerintah pusat dan masive bertujuan mendukung pelaksanaan Asian Games 2018.

"Pembangunan itu juga mendukung program pembangunan strategis nasional, khususnya transportasi," ungkapnya.