Pembatasan Motor Diperluas, Pengamat: Jangan Dibalik Logikanya
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI mewacanakan perluasan pembatasan sepeda motor di beberapa jalan protokol di Jakarta. Adapun wacana ini digulirkan untuk memaksa pengendara pribadi berpindah ke angkutan massal.
Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan menilai, sebelum melakukan pembatasan kendaraan bermotor itu seharusnya pemerintah mempersiapkan terlebih dahulu pembangunan angkutan massal yang baik dan nyaman.
"Jadi jangan ketika mau pengendalian baru menyiapkan, katanya ada feeder angkutan umum. Jangan dibalik logikanya, angkutan umumnya disiapin dulu bukannya feeder," katanya kepada wartawan, Kamis (24/8/2017).
Sejauh ini, katanya, Pelayanan angkutan umum yang ada dinilainya belum berjalan dengan baik dan belum dapat menjadi magnet untuk menarik masyarakat menggunakan angkutan massal.
"Kalau macet berarti angkutan umumnya belum bagus, makanya kita berbicara soal itu pelayanan angkutan massal. Sekarang kan gini mau membatasi sepeda motor, mereka bilang nanti kita siapkan feeder, siapkan penghubungnya dan lain-lain, lah kenapa baru sekarang, adakan dulu itu (angkutan umum massal) baru tadi kebijakan pengendalian," katanya.
Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan menilai, sebelum melakukan pembatasan kendaraan bermotor itu seharusnya pemerintah mempersiapkan terlebih dahulu pembangunan angkutan massal yang baik dan nyaman.
"Jadi jangan ketika mau pengendalian baru menyiapkan, katanya ada feeder angkutan umum. Jangan dibalik logikanya, angkutan umumnya disiapin dulu bukannya feeder," katanya kepada wartawan, Kamis (24/8/2017).
Sejauh ini, katanya, Pelayanan angkutan umum yang ada dinilainya belum berjalan dengan baik dan belum dapat menjadi magnet untuk menarik masyarakat menggunakan angkutan massal.
"Kalau macet berarti angkutan umumnya belum bagus, makanya kita berbicara soal itu pelayanan angkutan massal. Sekarang kan gini mau membatasi sepeda motor, mereka bilang nanti kita siapkan feeder, siapkan penghubungnya dan lain-lain, lah kenapa baru sekarang, adakan dulu itu (angkutan umum massal) baru tadi kebijakan pengendalian," katanya.
(ysw)