Ini Skenario Sistem Transportasi Jabodetabek yang Disiapkan BPTJ
Ini Skenario Sistem Transportasi Jabodetabek yang Disiapkan BPTJ
A
A
A
JAKARTA - Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dan Dokumen Raperpres Rancangan Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (1/8/2017).
Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah, dengan penandatangan MoU tersebut BPTJ secara resmi membuat rencana induk pola transjabodetbaek. Selain terdapat perluasan larangan sepeda motor dan ganjil genap, di dalamnya terdapat sistem integrasi moda transportasi di Dukuh Atas, design integrasi 17 stasiun, serta integrasi sistem satu pengelolaan transportasi berikut dengan satu single card.
Untuk integrasi Dukuh Atas, kata Andri, Pemprov DKI diminta menyiapkan lahan milik PD Pasar Jaya yang berada di depan Stasiun KA Sudirman sebagai tempat integrasi. Pembangunan akan dilakukan oleh PD Pasar Jaya, PT Mass Rapid Transit (MRT) dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Sembari menunggu pembangunan tersebut, lahan seluas 4.000 meter yang saat ini kosong dari bangunan di kawasan itu akan dimanfaatkan sementara sebagai lahan parkir. "Jalan di atas Stasiun Sudirman rencananya untuk pelebaran trotoar dari empat meter jadi enam meter. Begitu penumpang keluar tidak numpuk dan disediakan bus yang siap jalan," ungkapnya.
Terkait sistem integrasi tiket, lanjut Andri, BPTJ telah menyerahkan sepenuhnya kepada Bank Indonesia untuk mengkaji pengunaan satu tiket. Pemprov DKI mengusulkan bernama Jakarta One.
Dengan di bawah koordinasi Bank Indonesia, Andri berharap semua perbankan bisa menyatukan sistem pembayaran elektroniknya dalam satu tiket. "DKI ingin pengelolaan transportasi di bawah satu badan berikut dengan pengelolaan tiketnya. Jadi para operator tinggal tunggu hitungan tiket dari badan tersebut," pungkasnya.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah, dengan penandatangan MoU tersebut BPTJ secara resmi membuat rencana induk pola transjabodetbaek. Selain terdapat perluasan larangan sepeda motor dan ganjil genap, di dalamnya terdapat sistem integrasi moda transportasi di Dukuh Atas, design integrasi 17 stasiun, serta integrasi sistem satu pengelolaan transportasi berikut dengan satu single card.
Untuk integrasi Dukuh Atas, kata Andri, Pemprov DKI diminta menyiapkan lahan milik PD Pasar Jaya yang berada di depan Stasiun KA Sudirman sebagai tempat integrasi. Pembangunan akan dilakukan oleh PD Pasar Jaya, PT Mass Rapid Transit (MRT) dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Sembari menunggu pembangunan tersebut, lahan seluas 4.000 meter yang saat ini kosong dari bangunan di kawasan itu akan dimanfaatkan sementara sebagai lahan parkir. "Jalan di atas Stasiun Sudirman rencananya untuk pelebaran trotoar dari empat meter jadi enam meter. Begitu penumpang keluar tidak numpuk dan disediakan bus yang siap jalan," ungkapnya.
Terkait sistem integrasi tiket, lanjut Andri, BPTJ telah menyerahkan sepenuhnya kepada Bank Indonesia untuk mengkaji pengunaan satu tiket. Pemprov DKI mengusulkan bernama Jakarta One.
Dengan di bawah koordinasi Bank Indonesia, Andri berharap semua perbankan bisa menyatukan sistem pembayaran elektroniknya dalam satu tiket. "DKI ingin pengelolaan transportasi di bawah satu badan berikut dengan pengelolaan tiketnya. Jadi para operator tinggal tunggu hitungan tiket dari badan tersebut," pungkasnya.
(thm)
Explore More