100 Hari Program Anies-Sandi Berupa Rekonsiliasi

JAKARTA - 100 Hari Program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno hanya berupa rekonsiliasi untuk mempersatukan warga Jakarta. Program kerja Anies-Sandi hanya masuk di 2018 dan masih dalam pembahasan.

Ketua Tim sinkronisasi Anies-Sandi, Sudirman Said mengatakan, pada program 100 hari pertama kerja menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur pada Oktober mendatang, Anies-Sandi akan fokus berkonsiliasi dengan birokrat di 100 hari pertama masa jabatannya. Konsiliasi bukan hanya dilakukan terhadap DPRD DKI Jakarta dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tapi juga terhadap masyarakat yang terpecah belah akibat Pilgub DKI 2017.

"Hal utama yang akan dilakukan kita dorong rekonsiliasi supaya komunikasi lebih kondusif, begitu juga dengan legislatif dan masyarakat karena sempat terbelah karena Pilgub," kata Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Sudirman Said, di Gedung Blok G, Balai Kota, Jumat 2 Juni 2017.

Sudirman menuturkan, dalam waktu 100 hari, Anies-Sandi akan bersilaturahmi dengan seluruh mantan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk selanjutnya membentuk forum gubernur wakil gubernur sebagai wadah komunikasi yang berkelanjutan. Anies-Sandi juga akan memulai pertemuan kota (town hall meeting) di tingkat kecamatan sejak minggu pertama menjabat sebagai gubernur. Termasuk menjadikan Balai Kota sebagai rumah rembug warga dengan mengadakan kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur Mendengar.

Sudirman mengakui, bila program Anies-Sandi hanya masuk di 2018, namun dia tetap menjalankan langkah awal tiga bidang program prioritas sesuai janji kerja saat kampanye silam pada anggaran perubahan. Di antaranya, menciptakan lapangan kerja untuk menciptakan wirausahawan baru (Oke Oce/ One Kecamatan, One Centre for Enterpreneurship) dan mewujudkan biaya hidup terjangkau meliputi bahan pangan pokok, hunian (rumah DP Rp0) dan transportasi serta mengonsolidasi birokrasi Pemprov DKI.

"Kita akan memulai langkah awal dengan tadi sudah diinisiasi Oke Oce masuk dalam program 100 hari kerja. Ini baru mulai, selesainya kan nanti panjang. Yang paling penting konsolidasi birokrasi supaya kompak," pungkasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Saefullah menuturkan, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) hingga saat ini belum rampung. Dia berjanji akan menyelesaikan RKPD waktu 1-2 hari ke depan. Setelah selesai akan diterjemahkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) untuk dijadikan KUA-PPAS.

Menurut Saefullah, saat ini usulan tim sinkronisasi sudah mulai dimasukan ke sistem e-budgeting. Hanya beberapa program yang perlu ada perbaikan nomenklatur. Dalam beberapa hal ada perbaikan mengenai target sasaran yang bisa dipersempit atau diperluas

"Setelah itu kita dorong ke dewan. Setelah di dewan baru berbahas. Itupun panjang ada tahapan fraksi baru masuk ke Badan Anggaran (Banggar)," ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI telah memasukan 12 kegiatan baru ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018 yang diusulkan tim sinkronisasi senilai Rp12,35 miliar. Di antaranya, kegiatan Community Action Plan untuk peningkatan kualitas kawasan permukiman, kegiatan penyusunan peraturan penataan ruang, kegiatan pesta rakyat, pembelian dua angkutan laut senilai Rp6 miliar dan pendampingan kewirausahaan.

Selanjutnya, Tuty menerangkan, untuk Kartu Jakarta Pintar (Plus) sudah diantisipasi bersumber dari belanja tidak langsung yang total anggarannya Rp46 miliar. Untuk program KJP plus itu mekanismenya akan diberikan uang senilai Rp500 ribu setiap bulan selama tiga bulan kepada siswa kelas enam SD untuk biaya les tambahan jelang Ujian Nasional.

"Kalau yang belum sekolah, kami akan kasih pembinaan supaya mau sekolah. Kalau sudah sekolah baru kami kasih KJP. Makanya setelah ini kami dengar lagi detail programnya," pungkasnya‎.