Tarif Tak Kunjung Naik, Organda Bogor Protes Rerouting Angkot
Tarif Tak Kunjung Naik, Organda Bogor Protes Rerouting Angkot
A
A
A
BOGOR - DPC Organda Kota Bogor memprotes kebijakan Pemkot Bogor terkait uji coba rerouting atau penataan ulang rute trayek angkot di Kota Bogor. Pasalnya hingga kini usulan dua tarif yang diajukan Organda belum disetujui Pemkot Bogor.
Rerouting angkot yang sudah berjalan hampir sepekan ini diterapkan terhadap ratusan unit angkot di tiga trayek Trans Pakuan Koridor (TPK) 2 dan 3, yakni, Angkot 02 (Ciawi-Sukasari-Bubulak), 03 (Ciawi-Baranangsiang-Bubulak) dan 01 (Ciawi-Barangsiang-Bubulak). Trayek Angkot 02 dan 03 diperpanjang hingga Ciawi, sedangkan trayek angkot 01 juga diperpanjang hingga Terminal Bubulak.
"Kami protes karena hingga saat ini janji Pemkot Bogor yang hendak menyesuaikan tarif, seperti yang sudah kami ajukan untuk dua tarif berbeda yakni tarif jarak menengah dan jauh, tak juga disetujui," kata Wakil Ketua DPC Organda Kota Bogor Freddy Djuhardi, Jumat, 26 Mei 2017 kemarin.
Freddy menjelaskan, Organda mengusulkan untuk tarif jauh dari ujung ke ujung (Ciawi-Bubulak) Rp7.000, sedangkan untuk tarif jarak menengah (Bubulak-Baranangsiang) atau (Baranangsiang-Ciawi) Rp3.500."Kami bingung hingga kini usulan itu belum mendapat jawaban dari Pemerintah Kota Bogor. Kita enggak berani menaikan tarif sepihak khawatir menimbulkan konflik, maka dari itu para sopir menunggu sampai saat ini masih menunggu keputusan dinas (Dishub) atau Wali Kota," ucapnya.
Organda menyayangkan, sejak diberlakukan uji coba rerouting angkot yang bertujuan untuk mengurai kemacetan ini, sudah dilakukan pertemuan beberapa kali tapi tak memiliki kemajuan atau win-win solution bagi para sopir. Hingga saat ini, uji coba pemberlakuan program rerouting angkot masih belum efektif mengurai kemacetan di pusat Kota Bogor.
Selain belum dilengkapi infrastruktur dan moda transportasi massal pengganti berupa bus ukuran 3/4 (TransPakuan), kurangnya sosialisasi juga membuat sebagian warga yang biasa menggunakan angkot kebingungan.
Sementara itu, untuk mengisi kekosongan jabatan Direktur PD Jasa Transportasi Trans Pakuan (PDJT), Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menugaskan Kepala Dishub Kota Bogor Rakhmawati sebagai Plt Direktur PDJT, kemarin.
Bima menjelaskan, ditunjuknya Kadishub sebagai Plt untuk mengkoordinasikan agar PDJT mengusahakan armadanya (bus Trans Pakuan) sebagai tindak lanjut dari program rerouting bisa beroperasi.
"Saya meminta Plt PDJT melakukan dialog dengan karyawan dan memperhatikan apa saja yang dibutuhkan karyawan untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Bagian Perekonomian Setda Kota Bogor. Dalam mempersiapkan armada, tentunya membutuhkan waktu terutama 10 armada bus yang merupakan hibah dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Kepala Dishub Kota Bogor Rakhmawati menambahkan, langkah utama yang akan dibahas adalah tentang keberlangsungan PDJT ke depan, dimulai dari pembahasan gaji pegawai dan pengoperasian bus Trans Pakuan. "Secara bertahap kami akan mengoperasionalkan bus Trans Pakuan, tetapi nanti teknisnya akan dirapatkan dulu," katanya
Pihaknya berjanji akan konsisten melakukan uji coba program mengatasi kemacetan ini. Kebijakan baru pasti ada evaluasi selama proses uji coba ini.
Rerouting angkot yang sudah berjalan hampir sepekan ini diterapkan terhadap ratusan unit angkot di tiga trayek Trans Pakuan Koridor (TPK) 2 dan 3, yakni, Angkot 02 (Ciawi-Sukasari-Bubulak), 03 (Ciawi-Baranangsiang-Bubulak) dan 01 (Ciawi-Barangsiang-Bubulak). Trayek Angkot 02 dan 03 diperpanjang hingga Ciawi, sedangkan trayek angkot 01 juga diperpanjang hingga Terminal Bubulak.
"Kami protes karena hingga saat ini janji Pemkot Bogor yang hendak menyesuaikan tarif, seperti yang sudah kami ajukan untuk dua tarif berbeda yakni tarif jarak menengah dan jauh, tak juga disetujui," kata Wakil Ketua DPC Organda Kota Bogor Freddy Djuhardi, Jumat, 26 Mei 2017 kemarin.
Freddy menjelaskan, Organda mengusulkan untuk tarif jauh dari ujung ke ujung (Ciawi-Bubulak) Rp7.000, sedangkan untuk tarif jarak menengah (Bubulak-Baranangsiang) atau (Baranangsiang-Ciawi) Rp3.500."Kami bingung hingga kini usulan itu belum mendapat jawaban dari Pemerintah Kota Bogor. Kita enggak berani menaikan tarif sepihak khawatir menimbulkan konflik, maka dari itu para sopir menunggu sampai saat ini masih menunggu keputusan dinas (Dishub) atau Wali Kota," ucapnya.
Organda menyayangkan, sejak diberlakukan uji coba rerouting angkot yang bertujuan untuk mengurai kemacetan ini, sudah dilakukan pertemuan beberapa kali tapi tak memiliki kemajuan atau win-win solution bagi para sopir. Hingga saat ini, uji coba pemberlakuan program rerouting angkot masih belum efektif mengurai kemacetan di pusat Kota Bogor.
Selain belum dilengkapi infrastruktur dan moda transportasi massal pengganti berupa bus ukuran 3/4 (TransPakuan), kurangnya sosialisasi juga membuat sebagian warga yang biasa menggunakan angkot kebingungan.
Sementara itu, untuk mengisi kekosongan jabatan Direktur PD Jasa Transportasi Trans Pakuan (PDJT), Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menugaskan Kepala Dishub Kota Bogor Rakhmawati sebagai Plt Direktur PDJT, kemarin.
Bima menjelaskan, ditunjuknya Kadishub sebagai Plt untuk mengkoordinasikan agar PDJT mengusahakan armadanya (bus Trans Pakuan) sebagai tindak lanjut dari program rerouting bisa beroperasi.
"Saya meminta Plt PDJT melakukan dialog dengan karyawan dan memperhatikan apa saja yang dibutuhkan karyawan untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Bagian Perekonomian Setda Kota Bogor. Dalam mempersiapkan armada, tentunya membutuhkan waktu terutama 10 armada bus yang merupakan hibah dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Kepala Dishub Kota Bogor Rakhmawati menambahkan, langkah utama yang akan dibahas adalah tentang keberlangsungan PDJT ke depan, dimulai dari pembahasan gaji pegawai dan pengoperasian bus Trans Pakuan. "Secara bertahap kami akan mengoperasionalkan bus Trans Pakuan, tetapi nanti teknisnya akan dirapatkan dulu," katanya
Pihaknya berjanji akan konsisten melakukan uji coba program mengatasi kemacetan ini. Kebijakan baru pasti ada evaluasi selama proses uji coba ini.
(whb)
Explore More