Istimewakan Pendukung Ahok, Polri Terus Dikritik

JAKARTA - Kritikan terus mengalir kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang dianggap tidak tegas dalam menjalankan amanat Undang-undang terkait waktu unjuk rasa. Alasannya, Polri dianggap mengistimewakan pendukung Ahok yang melakukan aksi unjuk rasa melebihi waktu yang ditentukan UU yakni pukul 18.00 WIB.

Wakil Ketua DPR koordinator Infrastruktur dan Pembangunan (Korinbang) Agus Hermanto mengatakan, Polri tidak tegas dalam menindak unjuk rasa pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berunjuk rasa lewat dari pukul 18.00 WIB. Bahkan, jika tidak mau aksi itu akan dibubarkan paksa. Namun, kata dia, hal tersebut tak berlaku untu para pendukung Ahok yang demo hingga larut malam tanpa ada pembubaran paksa dari polisi.

"Ini ungkapan dari pendukungnya Pak Ahok, semua dipersilakan selama tidak melanggar koridor Undang-undang. Misal pada saat unjuk rasa waktunya disesuaikan tidak boleh malam hari. Selama teratur dalam undang-undang ini adalah hak hakiki warga negara," kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (12/5/2017).

Agus menjelaskan, pengunjuk rasa tidak diperkenankan untuk berdemo lebih dari pukul 18.00 WIB. Karena, itu merupakan batasan waktu yang harus dipatuhi. Seharusnya, aparat keamanan menertibkan aksi itu, jangan sampai ada kesan pembiaran.

"Seandainya yang betul harusnya saat itu aparat keamanan menindak tegas membubarkan," sesal politikus Partai Demokrat ini.

Dan berdasarkan aturan, lanjut Agus, jika melebihi waktu yang ditentukan maka aparat diperkenankan untuk membubarkan massa. Karena, itu sudah menjadi protap yang harus dipatuhi oleh aparat tanpa memandang pihak manapun yang berunjuk rasa.

"Barangkali awalnya dengan peringatan, peringatan kedua. Baru terkahir pembubaran paksa," tegasnya. (Baca Juga: Fadli Zon Minta Polisi Tak Istimewa Aksi Pendukung Ahok(mhd)