Penataan Pedagang Kota Tua Diprediksi Bakal Mangkrak

JAKARTA - Penataan pusat kuliner dan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Kota Tua, Jalan Cengkeh, Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat dipastikan mangkrak. Kondisi ini membuat sejumlah PKL menjadi terkatung-katung.

Mereka mengeluhkan dengan ketidakjelasan nasibnya. Sebab selain harus bercampur dengan pedagang non resmi, pihak KUMKMP tidak menyediakan lahan untuk berdagang. Mereka kemudian menjadi terkatung karena harus di usir sejumlah preman yang lebih dahulu mengusai kawasan sekitar kota tua.

"‎Mereka (PKL liar) itu bayar ke preman sama oknum," kata Koordinator PKL Jalan Cengkeh, Budi Prawira, di Jalan Cengkeh, Senin (8/5/2017).

Kata Budi, saat ini ada sekitar 287 PKL yang tak jelas nasibnya. Semenjak pemindahan bulan Februari 2017 lalu, mereka kemudian menempati sejumlah jalanan seperti Jalan Kunir, yang tak jauh dari cengkeh.

Namun, para pedagang sempat mendapat intimidasi dari PKL liar yang menguasai jalan kunir untuk berjualan. ‎Karena diintimidasi, para pedagang kemudian berpindah-pindah untuk berjualan.

"Ya pindah-pindah saja sambil menunggu selesia di Cengkeh," ujar Gilang, PKL yang terdaftar di Jalan Cengkeh

Pantauan di lokasi, saat ini belum terlihat bentuk pembangunan di kawasan Jalan Cengkeh yang memiliki luas 1,6 hektare itu. Hanya beberapa pondasi dari bata sekitar dua meter di sisi tengah lahan. ‎
Pembangunan pusat PKL Jalan Cengkeh memang dilakukan menggunakan dana kewajiban kelebihan koefisien lantai bangunan Sampoerna Land.

Sampoerna Land menggelontorkan dana sebesar Rp14 milliar untuk pembangunan pusat PKL Jalan Cengkeh. PT Ciria Jasa Cipta Mandiri dan PT MAU kemudian ditunjuk oleh Sampoerna Land untuk menjadi kontraktor pembangunan.

Awalnya, proyek ini ditargetkan selesai pada Desember 2016 namun pengerjaannya molor. Kemudian ditargetkan kembali pengerjaan selesai pada April 2017. Target itu lagi-lagi meleset.

"Ini katanya mau diselesaikan akhir Mei atau 10 hari sebelum Lebaran cuma sepertinya molor lagi. Mereka (PT Ciria Jasa Cipta Mandiri) sebut 55%, tapi saya enggak yakin, itu baru 30% saja," kata Kepala Dinas KUMKMP DKI Jakarta, Irwandi.

Irwandi melanjutkan, beberapa faktor menjadi kendala pengerjaan diantaranya di lahan itu terdapat tumpukan sampah yang perlu diangkut agar pengerjaan bisa berjalan.

"Itu kan lahan bekas tempat pembuangan sampah. Jadi itu diangkut dulu. Bagaimana lagi, namanya pembangunan dari CSR (corporate social responsibility)," keluh Irwandi

‎Terkait soal keluhan para pedagang. Irwandi mengaku akan berkoordinasi bersama instansi terkait untuk bisa menertibkan PKL liar yang membuat kawasan kota tua semerawut.

"Kami akan carikan jalan keluarnya. Memang itu PKL liar sudah masuk unsur premanisme," kata Irwandi

Keberadaan PKL liar di sepanjang jalan kunir hingga jalan Pos atau depan Imigrasi jika malam hari terlihat semrawut. Mereka memakan bahu jalan hingga menduduki trotoar jalan membuat macet kendaraan melintas.