Ribuan Ruang Kelas Sekolah di Bekasi Rusak
A
A
A
BEKASI - Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi mengklasifikasikan ribuan ruang kelas di wilayahnya dalam kondisi rusak sedang dan berat. Dari ribuan ruang kelas sekolah yang rusak berat tersebut didominasi berada di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
"Setelah kami data semua sekolah, ternyata hampir ribuan ruang kelas SD dan SMP dalam kondisi rusak sedang dan berat, fenomena kerusakan itu terjadi hampir di 23 Kecamatan," ujar Kepala Dinas Kependidikan Kabupaten Bekasi, M A Supratman, Senin (3/4/2017).
Walaupun rusak, kata dia, kelas tersebut masih digunakan untuk proses belajar mengajar. Kondisi kelas rusak ringan untuk jenjang sekolah dasar ada sekitar 3978 kelas, rusak sedang 457 ruang, dan rusak berat sekitar 362 kelas.
"Untuk ruang kelas rusak sedang terbanyak berada di Tambun Selatan 55 kelas, dan rusak berat di Cikarang Utara 39 kelas," katanya.
Sedang untuk jenjang SMP, ruang kelas rusak itu terdata rusak ringan sebanyak 5.708 kelas, rusak sedang 534, dan rusak berat sebanyak 481 kelas. Sementara ruang kelas dalam kondisi baik dan layak sebanyak 3.198 kelas.
"Data ruang kelas rusak dari tingkat SD hingga SMP itu tercatat hingga Maret lalu," ungkapnya.
Supratman menjelaskan, ruang kelas yang rusak tersebut akibat banyak faktor, mulai dari sekolah yang sudah tua. Selain itu, ada sebagian sekolah yang tergerus akibat banjir yang menerjang wilayah Kabupaten Bekasi.
"Bangunan sekolah itu ada yang dibangun tahun 1980, dan belum pernah direhab total, melainakn hanya rehab kecil saja pada bagian tertentu," jelasnya.
Saat ini, kata dia, Dinas Pendidikan sudah mengusulkan perbaikan ruang kelas tersebut pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017.
Untuk tekhnis perbaikanya, lanjut dia, kewenangan perbaikan ruang kelas tersebut ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR). Hanya saja, intansinya hanya mengusulkan, mana saja yang menjadi prioritas untuk segera diperbaiki. Karena, untuk memperbaiki secara keseluruhan membutuhkan anggaran besar.
Supratman menambahkan, intansi masih fokus terhadap infrastruktur sekolah di wilayahnya yang kebanjiran bila hujan turun. Bahkan, sekolah yang kebanjiran tersebut mencapai puluhan sekolah. Ditahun ini, pihaknya ingin memberikan fasilitas ruang kelas aman dan nyaman bagi siswa.
Apabila dibiarkan maka dikhawatirkan bisa menganggu kegiatan belajar mengajar. Untuk itu, pihaknya masih koordinasi dengan intansi terkait dan pemerintah pusat membantu perbaikan sekolah rusak di Bekasi. "Selain dari anggaran daerah, perbaikan juga harus dibantu oleh pemerintah pusat," tegasnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Adang Sutrisno mengatakan, perbaikan ruang kelas dan prasarana sekolah dianggarkan kurang lebih Rp 400 miliar ditahun ini.
"Anggaran sebesar itu untuk perbaikan ruang kelas, maupun pengadaan meubeler sekolah," katanya.
Rencananya, kata dia, perbaikan akan mulai dilaksanakan pada Mei mendatang. Saat ini, pihaknya masih melakukan tahapan pelelangan untuk perbaikan prasarana sekolah dan infrastruktur lainya. Sementara perbaikan sekolah tersebut memang dilakukan secara bertahap. "Perbaikan dilakukan bertahap," ujarnya.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar menegaskan, persoalan infrastruktur pendidikan memang sudah harus dijadikan prioritas oleh pemerintah daerah.
"Karena kebutuhanya sangat mendesak, selain untuk kebutuhan infrastruktur jalan, pendidikan juga harus diprioritaskan," tegasnya.
Setiap tahun, kata dia, alokasi pendidikan memang dialokasikan besar dengan porsi kedua dari APBD. Namun, kondisi keterbatasan anggaran dan jumlah sekolah rusak yang banyak, perbaikan sarana dan prasarana pendukungnya harus dilakukan secara bertahap. "Kondisi sekolah di Bekasi sangat memprihatinkan," ujarnya.
"Setelah kami data semua sekolah, ternyata hampir ribuan ruang kelas SD dan SMP dalam kondisi rusak sedang dan berat, fenomena kerusakan itu terjadi hampir di 23 Kecamatan," ujar Kepala Dinas Kependidikan Kabupaten Bekasi, M A Supratman, Senin (3/4/2017).
Walaupun rusak, kata dia, kelas tersebut masih digunakan untuk proses belajar mengajar. Kondisi kelas rusak ringan untuk jenjang sekolah dasar ada sekitar 3978 kelas, rusak sedang 457 ruang, dan rusak berat sekitar 362 kelas.
"Untuk ruang kelas rusak sedang terbanyak berada di Tambun Selatan 55 kelas, dan rusak berat di Cikarang Utara 39 kelas," katanya.
Sedang untuk jenjang SMP, ruang kelas rusak itu terdata rusak ringan sebanyak 5.708 kelas, rusak sedang 534, dan rusak berat sebanyak 481 kelas. Sementara ruang kelas dalam kondisi baik dan layak sebanyak 3.198 kelas.
"Data ruang kelas rusak dari tingkat SD hingga SMP itu tercatat hingga Maret lalu," ungkapnya.
Supratman menjelaskan, ruang kelas yang rusak tersebut akibat banyak faktor, mulai dari sekolah yang sudah tua. Selain itu, ada sebagian sekolah yang tergerus akibat banjir yang menerjang wilayah Kabupaten Bekasi.
"Bangunan sekolah itu ada yang dibangun tahun 1980, dan belum pernah direhab total, melainakn hanya rehab kecil saja pada bagian tertentu," jelasnya.
Saat ini, kata dia, Dinas Pendidikan sudah mengusulkan perbaikan ruang kelas tersebut pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017.
Untuk tekhnis perbaikanya, lanjut dia, kewenangan perbaikan ruang kelas tersebut ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR). Hanya saja, intansinya hanya mengusulkan, mana saja yang menjadi prioritas untuk segera diperbaiki. Karena, untuk memperbaiki secara keseluruhan membutuhkan anggaran besar.
Supratman menambahkan, intansi masih fokus terhadap infrastruktur sekolah di wilayahnya yang kebanjiran bila hujan turun. Bahkan, sekolah yang kebanjiran tersebut mencapai puluhan sekolah. Ditahun ini, pihaknya ingin memberikan fasilitas ruang kelas aman dan nyaman bagi siswa.
Apabila dibiarkan maka dikhawatirkan bisa menganggu kegiatan belajar mengajar. Untuk itu, pihaknya masih koordinasi dengan intansi terkait dan pemerintah pusat membantu perbaikan sekolah rusak di Bekasi. "Selain dari anggaran daerah, perbaikan juga harus dibantu oleh pemerintah pusat," tegasnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Adang Sutrisno mengatakan, perbaikan ruang kelas dan prasarana sekolah dianggarkan kurang lebih Rp 400 miliar ditahun ini.
"Anggaran sebesar itu untuk perbaikan ruang kelas, maupun pengadaan meubeler sekolah," katanya.
Rencananya, kata dia, perbaikan akan mulai dilaksanakan pada Mei mendatang. Saat ini, pihaknya masih melakukan tahapan pelelangan untuk perbaikan prasarana sekolah dan infrastruktur lainya. Sementara perbaikan sekolah tersebut memang dilakukan secara bertahap. "Perbaikan dilakukan bertahap," ujarnya.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar menegaskan, persoalan infrastruktur pendidikan memang sudah harus dijadikan prioritas oleh pemerintah daerah.
"Karena kebutuhanya sangat mendesak, selain untuk kebutuhan infrastruktur jalan, pendidikan juga harus diprioritaskan," tegasnya.
Setiap tahun, kata dia, alokasi pendidikan memang dialokasikan besar dengan porsi kedua dari APBD. Namun, kondisi keterbatasan anggaran dan jumlah sekolah rusak yang banyak, perbaikan sarana dan prasarana pendukungnya harus dilakukan secara bertahap. "Kondisi sekolah di Bekasi sangat memprihatinkan," ujarnya.
(mhd)