DKI Segera Lakukan Integrasi KWK dengan Transjakarta

JAKARTA - Program revitalisasi angkutan umum di Jakarta juga menyasar kepada bus kecil, yakni Koperasi Wahana Kalpika (KWK). Rencananya PT Transportasi Jakarta akan mengintegrasikan KWK dengan bus Transjakarta.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, revitalisasi angkutan umum terus berjalan untuk mengatasi permasalahan angkutan umum di Jakarta. Bahkan, revitalisasi angkutan umum saat ini tengah menyentuh bus kecil, yakni KWK.

Namun, untuk mengintegrasikan trayek KWK dengan bus Transjakarta, harus terlebih dahulu memiliki peraturan perlintasan trayek dan merevisi beberapa Peraturan Gubernur (Pergub) No 162 Tahun 2017 lantaran penumpang KWK yang terintegrasi dengan bus Transjakarta tidak dipungut bayaran lagi.

"Pergub 162 itu kan hanya mengakomodir 14 item gratis. KWK belum masuk, harus direvisi dahulu. Paling tidak satu bulan lah untuk merevisi," kata Andri Yasnyah saat dihubungi, Rabu, 29 Maret 2017 kemarin.

Andri menjelaskan, revitalisasi angkutan umum itu memang mencangkup rupiah per kilometer dan peremajaan armada. Untuk bus besar, revitalisasi sudah hampir menggantikan bus besar yang ada sebelumnya. Sedangkan untuk bus sedang baru Kopaja.

Sementara untuk bus kecil sedang dipersiapkan kepada KWK yang baru terdaftar dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk penunjukan operator serta rupiah per kilometernya. Nantinya, untuk perlintasan trayek akan diatur agar tidak terjadi tumpang tindih trayek dengan bus kecil.

"Kalau KWK mau uji coba dahulu ya paling menggunakan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perhubungan. Tapi mekanisme pembayarannya diatur oleh PT Transportasi Jakarta. Kita lihat saja nanti," ungkapnya.

Humas PT Transportasi Jakarta Prasetyo Budi menuturkan, belum dapat menjelaskan bagaimana mekanisme pembayaran KWK yang terintegrasi dengan Transjakarta. Namun, Prasetyo memastikan bila operasional KWK yang terintegrasi dengan Transjakarta akan berjalan pada 3 April mendatang.

Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Izzul Waro menuturkan, revitalisasi angkutan umum di Jakarta dibawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di akhir kepemimpinannya belum terwujud. Apalagi revitalisasi angkutan umum bus kecil yang menyasar ke KPK. Dia menilai integrasi KWK dengan TransJakarta hanyalah sebuah kebijakan yang bertujuan untuk pencitraan Ahok di masa kampanye.

"Sekarang konsepnya saja tidak jelas. Revitalisasi angkutan umum itu kan peremajaan dan pembayarannya rupiah perkilometer. ini baru dikerjasamakan semasa kampanye," ungkapnya.

Izzul menuturkan, Peraturan Daerah (Perda) No 5 Tahun 2014 itu mengamanatkan pengguna angkutan umum semakin bertambah hingga target penumpang mencapai 1 Juta perhari pada 2017. Target penumpang itu sendiri adalah pengendara kendaraan pribadi. Sayangnya, hingga akhir 2016, kenaikan penumpang hanya 6 persen dari tahun lalu. Padahal, selain mendatangkan ratusan bus sendiri, DKI juga mendapatkan bantuan 678 bus dari pemerintah pusat.

"Penambahan bus sejak empat tahun terakhir hampir 100 persen. Tapi kok jumlah penumpang hanya sekitar 400.000 perhari. Angka itu pernah terjadi tiga-empat tahun lalu. Idealnya bisa 600.000 ribu perhari. Berarti ada yang salah kalau tidak sebanding," ungkapnya.

Izzul menjelaskan, tidak bertambahnya jumlah penumpang seiring pengadaan bus itu disebabkan oleh pendekatan program yang dilakukan Pemprov DKI. Dimana, pendekatan yang dilakukan hanya penambahan bus dan pembangunan fisik jalan. Sedangkan pendekatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi ujung tombak pelayanan tidak terlihat.

Pendekatan SDM kuncinya itu, kata Izzul adalah pramudi. Peningkatan SDM pramudi bukan hanya menaikan gaji hingga tiga kali Upah Minimum Provinsi (UMP), melainkan ada kualifikasi jenjang profesionalitas. Sehingga, orang-orang memiliki cita-cita menjadi sopir, bukan hanya menjadi pilot, nahkodah ataupun masinis yang memang ada pendidikannya. Kedua, penindkatan SDM khusus perawatan dan pelayanan tiket. Selama ini, kata dia, SDM perawatan dan pelayanan tidak pernah tereskpose dan mendapat pembinaan. Mereka hanya disuruh bekerja saja.

"Bagaimana bisa memperbaiki kalau bus banyak, pembangunan fisik dibenerin tapi SDM tidak diatur," ujarnya.

Kemudian, lanjut Izzul, pendukung lainnya untuk memperbaiki angkutan umum adalah membatasi kendaraan dan mengintegrasikan satu tiket antar moda transportasi. Upaya Pemprov DKI mengintegrasikan dengan tarif murah ke penyangga dan pemukiman warga tidak melalui pendekatan komunikasi dan rekayasa perbankan untuk merangkul operator existing sebagai integrasi bus TransJakarta ke pemukiman warga.

Sehingga, operator existing seperti metromini dan sebagainya bisa segera terintegrasi melayani penumpang transjakarta ke pemukiman. Bukan dengan mengambil trayeknya seperti yang terjadi saat ini.

"Kendalanya ini kan operator existing kesulitan meremajakan dan bergabung dengan Transjakarta lantaran tidak sanggup membayar uang muka bus. Pemerintah sebaai regulator harus merekayasa financial bekerjasama dengan Perbankan. Misalnya TransJakarta kontrak dengan operator selama tujuh tahun, berapa ratus ribu kilometer, itu bisa jaminan buat Pemprov pinjam ke Perbankan," tegasnya.