Kementerian LH dan Kehutanan Kritik Cara DKI Lakukan Normalisasi Sungai

JAKARTA - Upaya Pemprov DKI melakukan normalisasi bantaran sungai dan kali dengan cara dibeton menuai kritik. Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mengkritik, seharusnya Pemprov DKI tidak menutup seluruh bantaran kali dengan beton.

Dirjen Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hilman Nugroho mengatakan, betonisasi pada normalisasi kali yang dipercaya DKI dapat menghilangkan banjir justru kontraproduktif dengan konsep peningkatan air bersih.

"Kalau hujan turun yang harus dilakukan pertama kali itu meresapkanya ke halaman rumah. Perbanyak sumur resapan, jangan langsung mengalirkanya ke laut. Jadi kalau musim panas, tidak kekeringan," kata Hilman saat memperingati hari air sedunia di Sarana Penampungan Air PAM Jaya, Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu 25 Maret 2017.

Hilman menjelaskan, untuk mendapatkan air bersih, ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah itu sedikitnya harus sekitar 30 persen. Sayangnya, RTH di Jakarta saat ini baru mencapai sekitar 11 persen.

Untuk itu, sosialisasi masyarakat peduli lingkungan harus terus dilakukan. Khususnya menanam pohon dan mengurangi aspal pada halaman rumah dan perkantoran.

Selain itu, kata Hilman, dalam normalisasi kali atau sungai di Jakarta, betonisasi tidak boleh dilakukan seluruhnya. Minimal, lanjut dia, betonisasi tanggul dilakukan sebagian saja dan sisanya menggunakan alam seperti pohon bambu dan sebagainya. Sehingga, biota sungai masih bisa menjaga suplai air bersih di Jakarta.

"Air itu akan tersimpan apabila ada pohon, manusia itu hidup karena oksigen dari pohon dan bila itu semua terpenuhi, berarti ada kehidupan. Bila ada kehidupan itu berarti ada kesejahteraan," ujarnya.