DKI Desak BBWSCC Percepat Pemasangan Sheet Pile

JAKARTA - Belum selesainya program normalisasi kali Ciliwung dinilai jadi penyebab masih adanya banjir di kawasan sekitar kali. DKI meminta Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pembangunan sheet Pile.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Teguh Hendrawan mengatakan, sejumlah wilayah yang masih banjir saat ini rata-rata berada di aliran sungai ciliwung yang belum terpasang sheet Pile.

Diantaranya yakni di Kampung Pulo, Bukit Duri, dan Gang Arus, Cawang, Jakarta Timur. Sedangkan di kawasan Cipinang Melayu itu, selain karena program normalisasi kali Sunter yang belum selesai, penyebab banjir di sana karena jebolnya tanggul di Perumahan Villa Nusa Indah yang terletak di wilayah Bekasi, Jawa Barat.

"Cipinang Melayu sekitar 1,2 meter karena memang lokasinya ini program kali sunter yang memang belum rampung. sama seperti kali ciliwung. Kami sudah kordinasi dengan Kepala BBWSCC, Iskandar supaya segera lakukan percepatan sheet Pilenya," kata Teguh Hendrawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/2/2017).

Teguh menjelaskan, di Cipinang Melayu saat ini ada 100 Kepala Keluarga (KK) yang mengungsi di samping Universitas Borodubur. Saat ini, kata dia, pihaknya baru menyelesaikan 33 bidang yang direlokasi ke Rumah Susun Sewa (rusunawa) Pulogebang, dan Komaruddin lantaran berada dekat dengan bibir kali Sunter.

Untuk mengerjakan normalisasi di kali Sunter dan Ciliwung, kata Teguh, memang kewenangan Kementrian PU. DKI, lanjutnya hanya berkewajiban membebaskan lahan dan saat ini tengah di proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menurutnya, pembebasan lahan tersebut terkendala belum sedianya Rusunawa mengingat perintah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah memerintahkan tidak boleh relokasi sebelum tersedianya Rusunawa.

"Tahun keempat ini baru sekitar 40 persen program normalisasi. Di bukit Duri masih ada 4 RT di RW 12 dan berproses di PTUN. kemudian juga yang di Gang Arus, ini masih proses dalam tahap pemetaan dari BPN Jakarta Timur. Kalau angaran tidak ada masalah," ungkapnya.

Mantan Camat Pulogadung itu menyebutkan total anggaran pembebasan lahan tidak pernah kurang setiap tahunnya. Pada tahun ini saja, ada sekitar Rp200 miliar untuk pembebasan normalisasi sungai dan Rp400 miliar untuk pembebasan waduk, situ dan embung.

Total anggaran tersebut diberikan secara glondongan agar dapat dimanfaatkan bagi titik mana yang terlebih dahulu siap dibayarkan. Artinya, kata dia, titik pembebasan lahan tidak spesifik di lokasi tertentu, asal administrasinya lengkap, itu akan dibayar terlebih dahulu.

Teguh berharap agar pembebasan lahan itu bisa cepat terselesaikan. Beruntung, lanjutnya, Gubernur Ahok setuju untuk menggelontorkan dana Bantuan Operasional (BOP) seperti apa yang diminta BPN di lima wilayah DKI Jakarta dalam masalah pembebasan lahan.

"Itung-itunganya sudah ada. Pak gubernur setuju karena legalita jelas. Kami pastikan banjir akan surut tidak lebih dari tiga jam. Semua petugas stanby dan bekerja di lapangan. Di Cipinang Melayu sementara ini baru dilakukan dengan menutup tanggul jebol menggunakan bronjong batu kali," katanya.