Bekasi Akan Bangun Rusunawa dari Dana Kompensasi Sampah
Bekasi Akan Bangun Rusunawa dari Dana Kompensasi Sampah
A
A
A
BEKASI - Setelah gagal membangun rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) pada 2016 lalu. Pemkot Bekasi merencanakan pembangunan rusunawa pada akhir 2017 mendatang.
Batalnya pembangunan rusunawa pada 2016 lalu dikarenakan belum adanya alokasi anggaran APBD tahun lalu. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi Dadang Ginanjar mengatakan, rusunawa itu akan dibangun pada tahun jamak oleh Pemkot Bekasi.
”Rusunawa itu akan kami bangun diakhir 2017 dan 2018,” ujar Dadang Ginanjar, Senin, 30 Januari 2017 kemarin. Menurut Dadang, untuk pembangunan enam tower dengan konsep dua blok tersebut dibutuhkan anggaran sebesar Rp75 miliar.
Rencananya, dua blok tersebut bakal dibangun di Kecamatan Mustikajaya dan Bantar Gebang. Satu blok memiliki satu tower dengan kapasitas 96 kamar.
"Jika semua sudah dibangun maka akan ada sebanyak 576 kamar yang disewakan dengan harga rendah kepada warga tak mampu. Bahkan, harga sewa nantinya dimulai dari Rp100.000 per bulan. Awal 2019 nanti rusunawa ini sudah digunakan warga tak mampu Bekasi,” katanya.
Dadang menjelaskan, tengah membahas anggaran pembangunan rusunawa dengan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi. Kemungkinan, anggaran dialokasikan di APBD Perubahan 2017 mendatang, sehingga pembangunannya bisa diselesaikan 2018 dengan pembangunan multi years.
Saat ini, lanjut Dadang, konsep hunian vertikal memang salah satu solusi permukiman di Bekasi, lantaran lahan permukiman semakin menipis. Selain itu, konsep ini pun sebagai bentuk dari perwujudan aturan menyediakan hunian berimbang di wilayahnya.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menambahkan, pembangunan rusunawa itu akan dibangun menggunakan anggaran kompensasi swakelola TPST Bantar Gebang dari Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp143 miliar.
"Dari anggaran tersebut sebanyak Rp34 miliiar akan dialokasikan untuk pembangunan rusun," ucapnya. Selain mengunakan dana hibah dari DKI Jakarta, pembangunan rusunawa juga akan dialokasikan dari APBD Kota Bekasi.
Batalnya pembangunan rusunawa pada 2016 lalu dikarenakan belum adanya alokasi anggaran APBD tahun lalu. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi Dadang Ginanjar mengatakan, rusunawa itu akan dibangun pada tahun jamak oleh Pemkot Bekasi.
”Rusunawa itu akan kami bangun diakhir 2017 dan 2018,” ujar Dadang Ginanjar, Senin, 30 Januari 2017 kemarin. Menurut Dadang, untuk pembangunan enam tower dengan konsep dua blok tersebut dibutuhkan anggaran sebesar Rp75 miliar.
Rencananya, dua blok tersebut bakal dibangun di Kecamatan Mustikajaya dan Bantar Gebang. Satu blok memiliki satu tower dengan kapasitas 96 kamar.
"Jika semua sudah dibangun maka akan ada sebanyak 576 kamar yang disewakan dengan harga rendah kepada warga tak mampu. Bahkan, harga sewa nantinya dimulai dari Rp100.000 per bulan. Awal 2019 nanti rusunawa ini sudah digunakan warga tak mampu Bekasi,” katanya.
Dadang menjelaskan, tengah membahas anggaran pembangunan rusunawa dengan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi. Kemungkinan, anggaran dialokasikan di APBD Perubahan 2017 mendatang, sehingga pembangunannya bisa diselesaikan 2018 dengan pembangunan multi years.
Saat ini, lanjut Dadang, konsep hunian vertikal memang salah satu solusi permukiman di Bekasi, lantaran lahan permukiman semakin menipis. Selain itu, konsep ini pun sebagai bentuk dari perwujudan aturan menyediakan hunian berimbang di wilayahnya.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menambahkan, pembangunan rusunawa itu akan dibangun menggunakan anggaran kompensasi swakelola TPST Bantar Gebang dari Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp143 miliar.
"Dari anggaran tersebut sebanyak Rp34 miliiar akan dialokasikan untuk pembangunan rusun," ucapnya. Selain mengunakan dana hibah dari DKI Jakarta, pembangunan rusunawa juga akan dialokasikan dari APBD Kota Bekasi.
(whb)
Explore More