Reformasi Birokrasi, Kemenkumham Janji Laksanakan Tujuh Poin Penting
Reformasi Birokrasi, Kemenkumham Janji Laksanakan Tujuh Poin Penting
A
A
A
JAKARTA - Pada 2017 ini, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menitik-beratkan pada beberapa poin untuk menyukseskan “Reformasi Hukum dan program e-Government PASTI Nyata” di kementerianya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) DKI Jakarta, Endang Sudirman menyebut, ada tujuh tahapan untuk menjalankan reformasi birokrasi.
Pertama, melakukan penataan regulasi di semua bidang tugas. Hal ini penting, untuk mendapatkan regulasi hukum yang berkualitas. regulasi yang selama ini tumpang-tindih perlu ditata kembali sehingga tidak membingungkan ataupun merepotkan masyarakat.
Kedua, lakukan peningkatan kapasitas SDM sehingga mampu memperkuat koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya dalam rangka suksesnya reformasi hukum. Reformasi di lembaga hukum yang diperlukan untuk mencegah tumbuhnya pungli (pungutan liar, mafia hukum).
"Ketiga, lakukan juga penguatan budaya hukum, ini menjadi prioritas di tengah maraknya sikap-sikap intoleransi, premanisme, tindak kekerasan, serta aksi main hakim sendiri. hukum tetap harus selalu ditegakkan," lanjutnya.
Langkah keempat, seluruh aparatur sipil negara (ASN) Kemenkumham di tingkat pusat dan daerah harus mempunyai kepedulian, serta mampu memahami dan melakukan perubahan, menyesuaikan dengan kondisi nasional maupun global, untuk menjaga kinerja agar tidak ketinggalan zaman dan selalu meningkat setiap tahunnya.
Kelima, bagi seluruh jajaran harus tahu dan paham tentang perencanaan penganggaran, tentang manajemen ASN dan mampu berinovasi dalam hal peningkatan kualitas layanan publik.
"Keenam, mari kita jadikan janji kinerja ini sebagai salah satu pedoman dalam bekerja dan berkinerja, sehingga pada 2017 prestasi Kemenkumham semakin meningkat," terangnya.
Ketujuh, terkait target kinerja yang telah disepakati bersama agar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Mulai sekarang harus sudah dipetakan dan dipersiapkan. Menurut Endang, keberhasilan pencapaian target kinerja akan menjadi indikator keberhasilan kinerja.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) DKI Jakarta, Endang Sudirman menyebut, ada tujuh tahapan untuk menjalankan reformasi birokrasi.
Pertama, melakukan penataan regulasi di semua bidang tugas. Hal ini penting, untuk mendapatkan regulasi hukum yang berkualitas. regulasi yang selama ini tumpang-tindih perlu ditata kembali sehingga tidak membingungkan ataupun merepotkan masyarakat.
Kedua, lakukan peningkatan kapasitas SDM sehingga mampu memperkuat koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya dalam rangka suksesnya reformasi hukum. Reformasi di lembaga hukum yang diperlukan untuk mencegah tumbuhnya pungli (pungutan liar, mafia hukum).
"Ketiga, lakukan juga penguatan budaya hukum, ini menjadi prioritas di tengah maraknya sikap-sikap intoleransi, premanisme, tindak kekerasan, serta aksi main hakim sendiri. hukum tetap harus selalu ditegakkan," lanjutnya.
Langkah keempat, seluruh aparatur sipil negara (ASN) Kemenkumham di tingkat pusat dan daerah harus mempunyai kepedulian, serta mampu memahami dan melakukan perubahan, menyesuaikan dengan kondisi nasional maupun global, untuk menjaga kinerja agar tidak ketinggalan zaman dan selalu meningkat setiap tahunnya.
Kelima, bagi seluruh jajaran harus tahu dan paham tentang perencanaan penganggaran, tentang manajemen ASN dan mampu berinovasi dalam hal peningkatan kualitas layanan publik.
"Keenam, mari kita jadikan janji kinerja ini sebagai salah satu pedoman dalam bekerja dan berkinerja, sehingga pada 2017 prestasi Kemenkumham semakin meningkat," terangnya.
Ketujuh, terkait target kinerja yang telah disepakati bersama agar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Mulai sekarang harus sudah dipetakan dan dipersiapkan. Menurut Endang, keberhasilan pencapaian target kinerja akan menjadi indikator keberhasilan kinerja.
(pur)
Explore More