Inisiator Sesalkan Acara CFD untuk Kampanye Politik
Inisiator Sesalkan Acara CFD untuk Kampanye Politik
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah Inisiator Car Free Day (CFD) menyesalkan tindakan pembajakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) yang dilakukan sejumlah elit politik dalam kegiatan aksi 'Kita Indonesia' atau aksi 412 pada Minggu 4 Desember 2016 kemarin.
Menurut Inisiator CFD, Ahmad Safrudin pihaknya menyesalkan bahwa pelaksanaan pelaksanaan CFD telah direbut dari posisi HBKB sebagai ruang publik yang harmonis, tempat beraktivitas olahraga, bersosialisasi dan media kampanye lingkungan hidup yang netral dari berbagai kepentingan politik.
"Kami juga menyesalkan tiadanya tindakan oleh pimpinan dan aparat Pemda DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya untuk menertibkan acara itu," ujar Safrudin saat jumpa pers di kantor CFD Indonesia, Gedung Sarinah, Thamrin Jakarta, Senin (5/12/2016).
Safrudin sangat berharap semua komponen masyarakat termasuk elit politik sadar akan perlunya mengembalikan fungsi CFD dari tujuan awal. Menurutnya, pelaksanaan aksi 412 kemarin dianggap telah melanggar ketentuan yang diatur dalam CFD.
Diantaranya, menurut Safrudin, peraturan Gubernur (Pergub) No 12/2016 tentang HBKB pasal 7 jo Perda no 2/2005 tentang pengendalian pencemaran udara, sebagai bentuk penerapan dari UU no 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup dan PP no 41/1999 tentang pengendalian pencemaran udara.
Di mana, kata Safrudin dalam CFD dilarang penggunaan atribut partai politik, penempatan panggung di bundaran HI yang merupakan area steril dari panggung, penggunaan genset sebagai power suplai dari kegiatan di area HBKB, pengabaian pengelolaan sampah hingga sampah bertebaran, penggunaan sound system melebihi standar HBKB dan sebagainya.
"Dalam kontek ini kami menggugat politisasi, atau menggungat agar CFD di kembalikan (ke tujuan) semula. Dengan begitu masyarakat akan berkontribusi secara sukarela dalam kegiatan setiap hari minggu itu," katanya.
Menurut Inisiator CFD, Ahmad Safrudin pihaknya menyesalkan bahwa pelaksanaan pelaksanaan CFD telah direbut dari posisi HBKB sebagai ruang publik yang harmonis, tempat beraktivitas olahraga, bersosialisasi dan media kampanye lingkungan hidup yang netral dari berbagai kepentingan politik.
"Kami juga menyesalkan tiadanya tindakan oleh pimpinan dan aparat Pemda DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya untuk menertibkan acara itu," ujar Safrudin saat jumpa pers di kantor CFD Indonesia, Gedung Sarinah, Thamrin Jakarta, Senin (5/12/2016).
Safrudin sangat berharap semua komponen masyarakat termasuk elit politik sadar akan perlunya mengembalikan fungsi CFD dari tujuan awal. Menurutnya, pelaksanaan aksi 412 kemarin dianggap telah melanggar ketentuan yang diatur dalam CFD.
Diantaranya, menurut Safrudin, peraturan Gubernur (Pergub) No 12/2016 tentang HBKB pasal 7 jo Perda no 2/2005 tentang pengendalian pencemaran udara, sebagai bentuk penerapan dari UU no 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup dan PP no 41/1999 tentang pengendalian pencemaran udara.
Di mana, kata Safrudin dalam CFD dilarang penggunaan atribut partai politik, penempatan panggung di bundaran HI yang merupakan area steril dari panggung, penggunaan genset sebagai power suplai dari kegiatan di area HBKB, pengabaian pengelolaan sampah hingga sampah bertebaran, penggunaan sound system melebihi standar HBKB dan sebagainya.
"Dalam kontek ini kami menggugat politisasi, atau menggungat agar CFD di kembalikan (ke tujuan) semula. Dengan begitu masyarakat akan berkontribusi secara sukarela dalam kegiatan setiap hari minggu itu," katanya.
(ysw)
Explore More