Listrik 26 Sekolah Diputus PLN, Plt Gubernur DKI: Harus Segera Dibayar
Listrik 26 Sekolah Diputus PLN, Plt Gubernur DKI: Harus Segera Dibayar
A
A
A
JAKARTA - Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, mengaku prihatin dengan adanya penghentian aliran listrik di 26 SMA/SMK di Jakarta, karena tunggakan yang belum dibayar. Melihat kejadian itu, pria yang kerap disapa Soni ini akan memanggil pihak terkait.
Selain itu, ia memerintahkan Pemprov DKI Jakarta untuk menyelidiki penyebab kesalahan yang diduga karena kesalahan input anggaran pada APBD.
"Nanti akan saya panggil. Saya sudah perintahkan kepada Suku Dinas (Sudin) terkait untuk segera menghadap PLN kalau ada yang belum dibayar segera dibayar, minimal ada perjanjian untuk segera dibayar. Tapi listrik tidak boleh mati," kata Soni di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/11/2016).
Selain itu, ia menjelaskan bahwa hal pertama yang harus dilakukan adalah menghidupkan kembali listrik tersebut, kemudian baru mencari tahu penyebabnya. Ia pun menyayangkan hal seperti itu bisa terjadi.
"Tapi dalam situasi pelayanan publik, listrik tidak berjalan maka langkah utama buka administrasinya dulu untuk mencari kesalahan. Tapi bagaimana sekolah-sekolah itu supaya listriknya menyala. Jadi, mencari kesalahan nomor 10. Nomor satu adalah segera nyalakan listrik," paparnya.
Ia menduga terdapat kesalahan input yang membuat PLN memutuskan aliran listrik. Sehingga, anggaran untuk pembayaran kebutuhan listrik tidak teralokasikan.
"Jadi matinya listrik kemarin karena ada konsep e-budgeting dalam tahap perencanaan itu salah input. Itulah kelemahan teknologi, kalau input salah maka output-nya juga salah. Jadi input-nya setelah dicek loh kok enggak ada. Kebutuhan listrik bulanan itu belum dimasukkan. Nah ini prosesnya. Jadi kalau belum dimasukkan output-nya mau bayar apa," terangnya.
Atas kejadian ini, ia pun ingin membuat nota kesepahaman (Mou) antara pihak PLN dan Pemprov DKI agar kejadian pemutusan listrik di sekolah tidak terulang kembali.
"Kemudian untuk menjaga ini ke depan agar jangan terulang kembali, maka saya sudah langsung perintahkan pada Biro Tapem dan Biro Hukum untuk menyiapkan MoU dengan PLN, agar tidak ada lagi sekolah yang dimatikan listriknya," tutupnya.
Selain itu, ia memerintahkan Pemprov DKI Jakarta untuk menyelidiki penyebab kesalahan yang diduga karena kesalahan input anggaran pada APBD.
"Nanti akan saya panggil. Saya sudah perintahkan kepada Suku Dinas (Sudin) terkait untuk segera menghadap PLN kalau ada yang belum dibayar segera dibayar, minimal ada perjanjian untuk segera dibayar. Tapi listrik tidak boleh mati," kata Soni di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/11/2016).
Selain itu, ia menjelaskan bahwa hal pertama yang harus dilakukan adalah menghidupkan kembali listrik tersebut, kemudian baru mencari tahu penyebabnya. Ia pun menyayangkan hal seperti itu bisa terjadi.
"Tapi dalam situasi pelayanan publik, listrik tidak berjalan maka langkah utama buka administrasinya dulu untuk mencari kesalahan. Tapi bagaimana sekolah-sekolah itu supaya listriknya menyala. Jadi, mencari kesalahan nomor 10. Nomor satu adalah segera nyalakan listrik," paparnya.
Ia menduga terdapat kesalahan input yang membuat PLN memutuskan aliran listrik. Sehingga, anggaran untuk pembayaran kebutuhan listrik tidak teralokasikan.
"Jadi matinya listrik kemarin karena ada konsep e-budgeting dalam tahap perencanaan itu salah input. Itulah kelemahan teknologi, kalau input salah maka output-nya juga salah. Jadi input-nya setelah dicek loh kok enggak ada. Kebutuhan listrik bulanan itu belum dimasukkan. Nah ini prosesnya. Jadi kalau belum dimasukkan output-nya mau bayar apa," terangnya.
Atas kejadian ini, ia pun ingin membuat nota kesepahaman (Mou) antara pihak PLN dan Pemprov DKI agar kejadian pemutusan listrik di sekolah tidak terulang kembali.
"Kemudian untuk menjaga ini ke depan agar jangan terulang kembali, maka saya sudah langsung perintahkan pada Biro Tapem dan Biro Hukum untuk menyiapkan MoU dengan PLN, agar tidak ada lagi sekolah yang dimatikan listriknya," tutupnya.
(ysw)
Explore More