6 Poin Kesepakatan Dewan Pertimbangan MUI Terkait Kasus Ahok

JAKARTA - Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyepakati enam poin hasil tausiyah kebangsaan yang digelar di Gedung MUI, Jakarta. Salah satu poin kesepakatan ialah ucapan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Pumama (Ahok) terkait Alquran Surat Al Maidah ayat 51 menunjukkan intolerasi dan rendahnya tenggang rasa terhadap keyakinan orang lain.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin mengatakan, pendapat ini disepakati oleh 70 Ketua Umum Organisasi Islam, 29 tokoh ulama, zuama, dan cendekiawan muslim yang tergabung dalam Dewan Pertimbangan MUI. Pendapat ini, lanjut Din, untuk mencermati dinamika kehidupan nasional seputar kasus penistaan agama oleh Ahok.

"Jadi kami rapat untuk menyatukan pendapat, atas dinamika yang ada dari kasus penistaan dan aksi damai 4 November yang kemarin," kata Din Syamsuddin di Kantor MUI, Rabu (9/11/2016).

Berikut adalah isi dari tausiyah kebangsaan yang dikeluarkan oleh Dewan Pertimbangan MUI dan disepakati oleh 99 anggota dan para pengurus:

1. Memperkuat pendapat keagamaan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penistaan Agama, dan seharusnya menjadi rujukan utama dalam menangani proses hukum masalah dugaan penistaan agama, sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan selama ini. Juga mendukung pernyataan sikap PBNU dan PP Muhammadiyah yang merupakan pendapat dan sikap sesuai ajaran Islam berdasarkan Alquran dan Alhadits.

Pendapat Keagamaan tersebut dikeluarkan sebagai kewajiban para ulama dalam menjaga agama dan mendorong kehidupan duniawi yang tertib, harmonis, penuh maslahat, serta memelihara kerukunan hidup antarumat beragama demi persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Menyesalkan ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu ("Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak itu enggak bisa bisa pilih saya. Ya kan. Dibohongin pakai Surat Al Maidah 51, macam-macam ini. Itu hak bapak ibu. Jadi bapak ibu perasaan enggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya") yang beredar luas di masyarakat.

Ucapan tersebut jelas dirasakan umat Islam sebagai penghinaan terhadap Agama Islam, Alquran, dan ulama, karena memasuki wilayah keyakinan pemeluk agama lain dengan memberikan penilaian (judgment) dan pemahaman yang diberikan para ulama, dan dengan memakai kata yang bersifat negatif, pejoratif. dan mengandung kebencian (hate speech).

Ucapan Gubernur Basuki Tjahaja Pumama tersebut menunjukkan intolerasi dan rendahnya tenggang rasa terhadap keyakinan orang lain dan sangal potensial menciptakan kegaduhan sosial dan politik yang dapat mengarah kepada terganggunya stabilitas nasional.

3. Memberikan apresiasi kepada umat Islam dan beberapa elemen bangsa yang menggelar aksi damai 4 November 2016 sebagai reaksi yang telah berlangsung dengan aman dan damai yang dipimpin oleh para ulama, habaib dan para tokoh islam. Aksi damai tersebut yang menunjukkan kesatuan dan kebersamaan semua elemen bangsa, merupakan ekspresi demokrasi yang konstitusional dan positif untuk mendorong penegakan hukum di negeri yang menganut supremasi hukum. Insiden yang terjadi diluar waktu unjuk rasa adalah ulah provokator yang hanya ingin menciderai aksi damai tersebut.

4. Menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang mendalam atas jatuhnya korban (yang terluka maupun yang meninggal dunia), baik dari kalangan peserta aksi dan peserta keamanan dan diharapkan pada masa yang akan datang aksi damai tidak dihadapi dengan tindakan represif.

5. Karena kasus penistaan agama bukan masalah kecil, maka diminta agar proses hukum dijalankan secara berkeadilan, transparan, cepat, dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat luas.

6. Menyerukan kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk tidak terpancing dengan isu-isu yang menyesatkan dan provokatif serta memecah belah kehidupan umat dan bangsa Indonesia. Seraya menyerukan dan mengajak umat Islam Indonesia untuk tetap menjaga ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathoniyah, dan terus memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa.