DPRD DKI Harap Pansus Penggusuran DPR Wujudkan Keinginan Warga

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam menatan kota Jakarta dengan melakukan penggusuran selama ini keluar dari komite perjanjianya. Dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun Joko Widodo (Jokowi)-Ahok pada 2012, pengusuran dilakukan setelah ada tempat tinggal pengganti berikut dengan fasilitasnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana menuturkan, bila penggusuran yang dilakukan Ahok selama ini keluar dari komit peranjiannya. Dimana dijanjikan akan ada tempat tinggal pengganti berikut dengan fasilitasnya sebelum melakukan penggusuran. Nyatanya, setiap penggusuran yang dilakukan dengan alasan untuk menata kota Jakarta, Ahok kerap menggunakan kekuasannya tanpa memikirkan kelanjutan hidup warga korban penggusuran.

Pria yang biasa disapa Haji Lulung ini meminta, agar Ahok memahami kembali bagaimana cara menata lingkungan di atas tanah negara yang menjadi aset pemerintah, seperti kantor kelurahan dan tanah negara dikelola oleh warga puluhan tahun lamanya yang didalamnya terdapat nilai ekonomis.

"Warga di atas tanah negara memiliki nilai-nilai ekonomi yang harus diperhatikan. Jadi kalau mau digusur, warga itu harus dapat dahulu pengganti ekonomi kehidupanya nanti. Jangan cuma siapain rusun. Apalagi rusun yang dibuat tidak cukup untuk warga," katanya saat dihubungi, Jumat 23 september 2016.

‎Politikus PPP itu mengapresiasi apabila DPR RI ingin membentuk Pansus penggusuran. Terpenting, pansus tersebut dapat mewujudkan keinginan warga korban penggusuran. Dia berharap, pemerintah daerah dapat mematuhi hasil panset tersebut.

"Kami harap DPR RI bentuk pansus penggusuran agar penggusuran itu harus sesuai dengan keinginan masyarakat‎," kata Lulung.

‎Wakil DPRD DKI Jakarta ini menyarakan, apabila ingin melakukan percepatan pembangunan, Ahok harus mengerti nilai-nilai kehidupan warga yang terkena penggusuran. Sehingga, warga yang digusur tetap bisa melanjutkan kehidupanya dengan sejahtera.

"Saya juga berharap agar rusn-rusun yang dibangun pengembang diserahterimakan secepatnya menjadi aset Pemprov. Sehingga, warga korban penggusuran bisa memanfaatkan sesuai dengan komit Pemprov DKI," ujarnya.

Senada dengan Lulung, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarief berjanji akan mengecek lokasi rusun-rusun yang digunakan Pemprov DKI Jakarta sebagai relokasi warga korban penggusuran. Dimana, Ahok menyatakan telah menyediakan fasilitas dan mata pencaharian korban penggusuran.

Menurutnya, apa yang dikatakan Gubernur Ahok barulah rencana dan tidak bisa langsung dirasakan manfaatnya ketika warga dipindahkan. Dia pun meminta agar sebaiknya Pemprov DKI menghentikan pembongkaran terlebih dahulu sebelum rencaa-rencana itu terealisasikan.

Selain itu, politikus Partai Gerindra ini meminta agar Ahok langsung turun ke warga yang menjadi korban penggusuran sebelum melakukan pembongkaran. Seperti apa yang dilakukan Gubernur sebenarnya, Joko widodo yang kini mejabat sebagai Presiden. Dengan begitu, kata dia, kericuhan dipastikan tidak akan ada lagi saat pembongkaran dilakukan.

"Beberapa kali kami turun ke lokasi pembongkaran, mereka mengaku hanya diberikan surat tanpa sosialisasi dua arah. Jadi jangan cuma bicara di media, paparkan wacana-wacana Gubernur langsung ke warga," ujarnya.

Sementara itu, Ahok mengklaim, bila penggusuran yang dilakukan selama kepemimpinannya sudah sesuai dengan aturan dan sangat manusiawi. Rusunawa diberikan sebagai pengganti tempat tinggal warga lengkap dengan fasilitas bus, Kartu Jakarta Pintar (KJP), kesehatan dan mata pencaharian.

"Ya kami sudah kasih yang terbaik. Kalau kamu tinggal di rusun, naik bus tidak bayar, dikasih dokter, dikasih perawat, dikasih bidan, anak Anda dapat KJP, operasi pasar jual beras murah semua di rusun, anakmu di kasih bus sekolah, KTP diurusin, Mau dagang kita bantuin, mau bercocok tanam kita kasih bibit, jadi mau apalagi?" paparnya.