Soal Sengketa Lahan, Pengembang Sebut SGU Langgar Perjanjian
A
A
A
TANGERANG - Dalam kasus sengketa lahan kampus Swiss German University (SGU) di Tangerang, PT Sinar Mas Land menuding pihak SGU melanggar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).
Managing Director President Office Sinar Mas Land Dhony Rahajoe mengatakan, pada pemberitaan pihaknya disebutkan seolah PT BSD yang telah melakukan wanprestasi. “Ini kami lebih dari 100 persen justru menyelesaikannya (pembangunan). Mereka (SGU) yang menyalahi aturan dari PPJB yang sudah disepakati bersama sejak mereka pakai tanah dan gedung tahun 2010," ujar Dhony di kantornya, Jumat (27/5/2016).
Dia menuturkan, sejak ada kerjasama dengan PT SGU belum ada kewajiban satu pun yang dipenuhi oleh pihak SGU. Padahal SGU sepakat untuk menyicil uang lahan dan bangunan yang telah dibangun oleh SinarMas Land.
Pembangunan itu terbagi ke dalam dua tahap, yakni tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama telah diselesaikan oleh Sinar Mas Land lebih cepat dari tenggat waktu yang disepakati di perjanjian, yakni akhir Januari 2010. SGU pun langsung menggunakan gedung tersebut yang sampai saat ini dipakai untuk kegiatan perkuliahan.
Tiga tahun berlalu, hingga 2016 ini belum ada pembayaran cicilan yang seharusnya dilakukan SGU kepada Sinar Mas Land.
Padahal, dalam perjanjian tertera setelah pembangunan tahap pertama diselesaikan, pihak SGU wajib membayar kepada Sinar Mas Land. Setelahnya, baru dilakukan kesepakatan kembali oleh kedua pihak untuk membangun stage kedua.
"Jadi kalau kita dibilang wanprestasi, itu tidak benar. Kami tidak mengubah apapun terhadap pandangan kami kepada pendidikan. Kami dengan ITB dan berbagai kerjasama dengan dunia pendidikan berjalan mulus dengan transparan dan saling menghormati. Harga satu juta per meter adalah harga khusus," tutur Dhony.
Pada perjanjian di awal, pihak Sinar Mas Land mengenakan harga lahan sebesar Rp1 juta per meter persegi untuk keperluan pembangunan gedung SGU. Jika dibandingkan dengan pemasukan SGU dari kegiatan perkuliahannya selama ini, Dhony menilai, tidak sewajarnya pihak SGU mengabaikan pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian di awal.
Managing Director President Office Sinar Mas Land Dhony Rahajoe mengatakan, pada pemberitaan pihaknya disebutkan seolah PT BSD yang telah melakukan wanprestasi. “Ini kami lebih dari 100 persen justru menyelesaikannya (pembangunan). Mereka (SGU) yang menyalahi aturan dari PPJB yang sudah disepakati bersama sejak mereka pakai tanah dan gedung tahun 2010," ujar Dhony di kantornya, Jumat (27/5/2016).
Dia menuturkan, sejak ada kerjasama dengan PT SGU belum ada kewajiban satu pun yang dipenuhi oleh pihak SGU. Padahal SGU sepakat untuk menyicil uang lahan dan bangunan yang telah dibangun oleh SinarMas Land.
Pembangunan itu terbagi ke dalam dua tahap, yakni tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama telah diselesaikan oleh Sinar Mas Land lebih cepat dari tenggat waktu yang disepakati di perjanjian, yakni akhir Januari 2010. SGU pun langsung menggunakan gedung tersebut yang sampai saat ini dipakai untuk kegiatan perkuliahan.
Tiga tahun berlalu, hingga 2016 ini belum ada pembayaran cicilan yang seharusnya dilakukan SGU kepada Sinar Mas Land.
Padahal, dalam perjanjian tertera setelah pembangunan tahap pertama diselesaikan, pihak SGU wajib membayar kepada Sinar Mas Land. Setelahnya, baru dilakukan kesepakatan kembali oleh kedua pihak untuk membangun stage kedua.
"Jadi kalau kita dibilang wanprestasi, itu tidak benar. Kami tidak mengubah apapun terhadap pandangan kami kepada pendidikan. Kami dengan ITB dan berbagai kerjasama dengan dunia pendidikan berjalan mulus dengan transparan dan saling menghormati. Harga satu juta per meter adalah harga khusus," tutur Dhony.
Pada perjanjian di awal, pihak Sinar Mas Land mengenakan harga lahan sebesar Rp1 juta per meter persegi untuk keperluan pembangunan gedung SGU. Jika dibandingkan dengan pemasukan SGU dari kegiatan perkuliahannya selama ini, Dhony menilai, tidak sewajarnya pihak SGU mengabaikan pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian di awal.
(ysw)