Dituduh Bersekongkol dengan Wali Kota Jakut, Yusril Minta Ahok Gentle
Dituduh Bersekongkol dengan Wali Kota Jakut, Yusril Minta Ahok Gentle
A
A
A
JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengaku sangat bersimpati dengan curhatan Wali Kota Jakarta Utara di jejaring sosial Facebook terkait tudingan keberpihakan ke Yusril.
Menurut Yusril dirinya tidak pernah mengenal Rustam Effendi apalagi dituduh bersekongkol untuk menghambat kebijakan Ahok menggusur warga Luar Batang maupun wilayah lainnya.
"Saya tak mengenal Pak Rustam Effendi secara pribadi, bahkan tidak pernah ada kontak dengan beliau. Jadi tidaklah beralasan Pak Gubernur menuding Pak Wali Kota bersekongkol dengan saya," ujar Yusril dalam rilis yang diterima Sindonews, Sabtu (23/4/2016).
Ketum PBB itu mengimbau Ahok dapat bertindak lebih bijak kepada Wali Kota. Mengingat Rustam sendiri adalah pejabat administratif bawahan Ahok bukan Wali Kota yang berwenang membuat kebijakan. (Baca: Damprat Anak Buah, Ahok Tuding Rustam Berpihak ke Yusril)
"Karena itu, jika memang Gubernur punya kebijakan lakukan penggusuran, maka sebaiknya Gubernur buat surat keputusan, atau paling tidak Surat Perintah Pembongkaran. Dengan demikian, posisi wali kota dan camat tidak terpojok jika berhadapan dengan warga karena mereka hanya pejabat pelaksana belaka," tukasnya.
Dengan cara itu, lanjutnya, Gubernur DKI akan terlihat gagah di mata rakyat karena berani keluarkan perintah penggusuran. "Bukan membuat wali kota dan camat serba salah berhadapan dengan warga, apalagi sampai dituding sekongkol dengan bakal calon gubernur. Kasihan Wali Kota dan Camat," tutupnya.
Menurut Yusril dirinya tidak pernah mengenal Rustam Effendi apalagi dituduh bersekongkol untuk menghambat kebijakan Ahok menggusur warga Luar Batang maupun wilayah lainnya.
"Saya tak mengenal Pak Rustam Effendi secara pribadi, bahkan tidak pernah ada kontak dengan beliau. Jadi tidaklah beralasan Pak Gubernur menuding Pak Wali Kota bersekongkol dengan saya," ujar Yusril dalam rilis yang diterima Sindonews, Sabtu (23/4/2016).
Ketum PBB itu mengimbau Ahok dapat bertindak lebih bijak kepada Wali Kota. Mengingat Rustam sendiri adalah pejabat administratif bawahan Ahok bukan Wali Kota yang berwenang membuat kebijakan. (Baca: Damprat Anak Buah, Ahok Tuding Rustam Berpihak ke Yusril)
"Karena itu, jika memang Gubernur punya kebijakan lakukan penggusuran, maka sebaiknya Gubernur buat surat keputusan, atau paling tidak Surat Perintah Pembongkaran. Dengan demikian, posisi wali kota dan camat tidak terpojok jika berhadapan dengan warga karena mereka hanya pejabat pelaksana belaka," tukasnya.
Dengan cara itu, lanjutnya, Gubernur DKI akan terlihat gagah di mata rakyat karena berani keluarkan perintah penggusuran. "Bukan membuat wali kota dan camat serba salah berhadapan dengan warga, apalagi sampai dituding sekongkol dengan bakal calon gubernur. Kasihan Wali Kota dan Camat," tutupnya.
(ysw)
Explore More