Hapus Kawasan 3 in 1, Ahok Harus Lakukan Ini

JAKARTA - Rencana penghapusan 3 in 1 oleh Pemprov DKI bisa saja dilakukan asalkan ada solusi pengganti, misalnya dengan penerapan ERP dan membenahi sistem transportasi di Jakarta.

"Sayangnya hingga kini tidak kunjung direalisasikan ERP itu," kata pengamat infrastruktur transportasi dari Universitas Pancasila (UP) Herawati Zetha Rahman, Kamis (31/3/2016).

Dikatakan, pemerintah wajib menyediakan transportasi umum yang mumpuni. Sedangkan sarana yang sudah ada seperti jalur busway dipastikan steril, headway busway harus tepat waktu. Kalau ini belum disiapkan, maka penghapusan 3 in 1 hanya akan jadi sumber masalah baru.

"Selama belum disiapkan sarana ERP dan transportasi kota yang baik, mengapa tidak diupayakan maksimal saja penjagaan agar praktek joki bisa hilang," katanya.

Lebih lanjut dikatakan, Zetha, wacana penghapusan 3 in 1 oleh Ahok harus dikaji dengan mempertimbangkan sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positif yang bisa diukur tentu hilangnya praktek perjokian dan menurunnya angka eksploitasi anak.

Sedangkan sisi negatifnya adalah dengan 3 in 1 saja kemacetan masih terjadi. Bagaimana kalau itu dihilangkan tanpa infrastruktur pengganti maka akan semakin semrawut. Sehingga yang harus dilakukan adalah persiapkan dulu altetnatifnya semisal pemasangan ERP, baru penghapusan 3 in 1 bisa dilakukan.

Dia melihat, uji coba penghapusan yang akan dilakukan selama sepekan nanti tentu akan melibatkan banyak personel. Namun kemacetan belum tentu bisa diatasi karena warga Jakarta masih banyak yang belum mau pindah ke moda umum. "Mereka masih lebih memilih membawa kendaraan pribadi walaupun macet," katanya.