PPD Pastikan 600 Bus TransJabodetabek Urai Kemacetan Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mendapatkan bantuan dari Kementrian Perhubungan RI untuk mengurai kemacetan di wilayahnya.
Bantuan berupa 600 bus yang beroperasi ke daerah mitra itu dipastikan tidak sepi penumpang.
Direktur Utama Perum Pengangkuta Djakarta (PPD) Pande Putu Yasa mengatakan 600 unit bus penugasan Kementrian Perhubungan yang diserahkan kepada PPD pada 21 Januari lalu itu untuk melayani masyarakat dari daerah mitra yang beraktifitas di Jakarta.
Sehingga kemacetan di Jakarta bisa terurai mengingat 60 persen kemacetan disebabkan oleh kendaraan pribadi dari daerah mitra.
Pande memastikan 600 unit bus dengan nama TransJabodetabek tersebut tidak akan sepi penumpang seperti yang terjadi pada 87 unit bus TransJabodetabek sebelumnya.
Sebab, selain terintegrasi dengan TransJakarta menggunakan sistem rupiah perkilometer, ratusan unit bus Angkutan Terintegrasi Perbatasan Busway (APTB) yang juga melayani hingga ke daerah mitra, kini hanya beroperasi di dalam kota.
"Sepinya penumpang 87 unit TransJabodetabek yang beroperasi sejak Agustus 2015 itu karena tarif Rp 10.000 dinilai mahal dan sosialisasinya juga kurang, kalah dengan APTB. Kini TransJabodetabek cuma bertarif Rp 3.500. Kami yakin sepinya penumpang tidak terulang," kata Pande Putu.
Pande menjelaskan, saat ini pihaknya sedang mengambil bus-bus TransJabodetabek dari karoseri Hino dan ditempatkan di pool PPD.
Dia berharap Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya mempercepat proses penguningan. Sehingga target operasional bus tersebut pada Februari bisa terealisasi.
Untuk rute dan sistem rupiah perkilometer, lanjut Pande, pihaknya sudah menyelesaikannya.
Dia menyebutkan sedikitnya 600 unit bus tersebut akan beroperasi di 20 koridor yang tentunya sudah dikaji melintasi trayek pemukiman dan kebutuhan masyarakat dari daerah pinggiran.
"APTB itu memang dua kali pembayaran, tapi dia tidak sepi penumpang. Karena dia sudah lama beroperasi. Sosialisasi itu kan butuh waktu 6 bulan sampai satu tahun," ujarnya.
Ketua Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan menyambut baik kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) perihal pemberian subsidi 600 bus Transjabodetabek yang hanya bertarif Rp 3.500.
Menurut dia, banyaknya kendaraan pribadi dari daerah mitra ke Jakarta itu memang diakibatkan tarif yang mahal ketimbang menggunakan kendaraan pribadi.
Kendati demikian, lanjut Shafruhan, Pemprov DKI harus mengkaji rute 600 bus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga, dengan hanya sekali bayar Rp 3.500, penumpang bisa langsung sampai ke tempat tujuan dengan cepat.
"Waktu rapat dengan PPD, APTB, Dinas Perhubungan dan Transportasi akan melakukan rerouting. Kami berharap jalur yang dilalui bisa dibuat khusus seperti TransJakarta," pungkasnya.
Bantuan berupa 600 bus yang beroperasi ke daerah mitra itu dipastikan tidak sepi penumpang.
Direktur Utama Perum Pengangkuta Djakarta (PPD) Pande Putu Yasa mengatakan 600 unit bus penugasan Kementrian Perhubungan yang diserahkan kepada PPD pada 21 Januari lalu itu untuk melayani masyarakat dari daerah mitra yang beraktifitas di Jakarta.
Sehingga kemacetan di Jakarta bisa terurai mengingat 60 persen kemacetan disebabkan oleh kendaraan pribadi dari daerah mitra.
Pande memastikan 600 unit bus dengan nama TransJabodetabek tersebut tidak akan sepi penumpang seperti yang terjadi pada 87 unit bus TransJabodetabek sebelumnya.
Sebab, selain terintegrasi dengan TransJakarta menggunakan sistem rupiah perkilometer, ratusan unit bus Angkutan Terintegrasi Perbatasan Busway (APTB) yang juga melayani hingga ke daerah mitra, kini hanya beroperasi di dalam kota.
"Sepinya penumpang 87 unit TransJabodetabek yang beroperasi sejak Agustus 2015 itu karena tarif Rp 10.000 dinilai mahal dan sosialisasinya juga kurang, kalah dengan APTB. Kini TransJabodetabek cuma bertarif Rp 3.500. Kami yakin sepinya penumpang tidak terulang," kata Pande Putu.
Pande menjelaskan, saat ini pihaknya sedang mengambil bus-bus TransJabodetabek dari karoseri Hino dan ditempatkan di pool PPD.
Dia berharap Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya mempercepat proses penguningan. Sehingga target operasional bus tersebut pada Februari bisa terealisasi.
Untuk rute dan sistem rupiah perkilometer, lanjut Pande, pihaknya sudah menyelesaikannya.
Dia menyebutkan sedikitnya 600 unit bus tersebut akan beroperasi di 20 koridor yang tentunya sudah dikaji melintasi trayek pemukiman dan kebutuhan masyarakat dari daerah pinggiran.
"APTB itu memang dua kali pembayaran, tapi dia tidak sepi penumpang. Karena dia sudah lama beroperasi. Sosialisasi itu kan butuh waktu 6 bulan sampai satu tahun," ujarnya.
Ketua Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan menyambut baik kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) perihal pemberian subsidi 600 bus Transjabodetabek yang hanya bertarif Rp 3.500.
Menurut dia, banyaknya kendaraan pribadi dari daerah mitra ke Jakarta itu memang diakibatkan tarif yang mahal ketimbang menggunakan kendaraan pribadi.
Kendati demikian, lanjut Shafruhan, Pemprov DKI harus mengkaji rute 600 bus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga, dengan hanya sekali bayar Rp 3.500, penumpang bisa langsung sampai ke tempat tujuan dengan cepat.
"Waktu rapat dengan PPD, APTB, Dinas Perhubungan dan Transportasi akan melakukan rerouting. Kami berharap jalur yang dilalui bisa dibuat khusus seperti TransJakarta," pungkasnya.
(nag)