DKI Batal Bangun LRT?
DKI Batal Bangun LRT?
A
A
A
JAKARTA - Pembangunan moda transportasi berbasis rel Light Rail Transit (LRT) milik DKI Jakarta bakal ditunda. Proyek pengganti monorel tersebut ditunda sampai proyek Mass Rapid Transit (MRT) selesai dilakukan.
Pengamat Transportasi Universitas Tarumanegara, Leksmono Suryo Putranto menganggap wajar bila wacana pembangunan LRT milik Pemprov DKI ditunda pembangunannya.
Sebab, hingga saat ini dirinya belum mendengar adanya LRT sebagai bagian dari transportasi Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek).
Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) itu menjelaskan, untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta memang perlu pembangunan infrastruktur moda transportasi berbasis rel. Namun, tujuannya jangan hanya atas dasar kebutuhan sesaat seperti asian games.
"Infrastruktur harus dibangun berdasarkan justifikasi studi asal tujuan perjalanan yang jelas. Jangan atas kebutuhan Asian Games, didasarkan atas ketersediaan investor. Ada resiko besar soal kelanjutanya," kata Leksmono saat dihubungi, Minggu (17/1/2016) .
Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga menuturkan dua catatannya mengapa LRT kewenangan DKI batal dilakukan.
Pertama, kata dia, sejak awal LRT memang tidak disiapkan dengan matang, proyek dadakan. Sehingga menurutnya keberhasilan pembangunannya diragukan. Termasuk, efektifitasnya.
"Kedua, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo yang ditunjuk membangun LRT sejak awal juga tidak siap membangunnya. Belakangan ini pun banyak direksi yang mundur," jelasnya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DKI Jakarta, Muhammad Sanusi menjelaskan, dalam penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016, Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan dana Rp3 triliun melalui Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PT Jakarta Propertindo. Dimana, uang tersebut akan digunakan untuk membangun LRT yang jadi kewenangan Pemprov DKI.
Menurut Pria yang dicalonkan Partai Gerindra untuk maju dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI 2017 itu anggaran yang diberikan kepada PT Jakarta Propertindo akan dimatikan dan dialokasikan pada anggaran perubahan.
"Tidak bisa dialokasikan. Kan sesuai Peraturan Daerah (Perda) pemberian modal kepada BUMD. Nanti di perubahan baru bisa digunakan," jelasnya.
Sanusi menjelaskan, proyek LRT milik DKI itu belum memiliki kajian yang matang. PT Jakarta Propertindo yang ditunjuk untuk mengerjakan sendiri proyek pembangunan tersebut, kata dia, belum menghitung berapa investasi yang dikeluarkan lantaran data trafic penumpangnya belum ketahuan.
Di negara maju, lanjut Sanusi, pembangunan LRT sudah ditinggalkan dan diganti dengan MRT. Sebab, daya angkut penumpang MRT itu mencapai 1.200 orang sekali perjalanan dan berbeda dua kali lipat lebih besar ketimbang LRT yang hanya mengangkut 600 orang sekali perjalanan. Bahkan, biaya pembangunan MRT pun hanya berbeda kurang lebih 20% dari LRT.
"PT Jakarta Propertindo belum bisa menyampaikannya. Tarifnya kan di DPRD. Jadi arahan Presiden agar LRT DKI dibatalkan itu sangat benar," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, tulang punggung transportasi DKI Jakarta itu nantinya adalah MRT. Untuk menyelesaikan MRT, terlebih dahulu dibutuhkan membangun enam ruas tol dalam kota, khususnya Semanan-Sunter dan sunter- Pulogebang.
Untuk itu, koridor LRT kelapa Gading -Kebayoran Lama yang direncanakan Ahok akan dibangun Januari 2016 ini ditunda lantaran sembilan stasiunnya harus berhimpitan dengan MRT.
Selain itu, kata Ahok, penundaan LRT itu juga akibat adanya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan dilakukan Juni-Juli mendatang. Namun, dia membantah bila pembangunan LRT untuk Asian Games batal dilakukan.
"Kami tidak ingin over lap dengan pembangunan kereta api cepat. Nah kiat tunda saja LRT timur ke Barat itu. arahan Presiden juga lebih baik tunggu MRT selesai. Tapi ga usah khawatir, LRT untuk Asian Games tetap dibangun BUMN PT Adhi karya. Kita akan kejar yang Bandara-Kampung Bandan. Nanti Kampung Bandan masuk ada," jelasnya.
Pengamat Transportasi Universitas Tarumanegara, Leksmono Suryo Putranto menganggap wajar bila wacana pembangunan LRT milik Pemprov DKI ditunda pembangunannya.
Sebab, hingga saat ini dirinya belum mendengar adanya LRT sebagai bagian dari transportasi Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek).
Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) itu menjelaskan, untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta memang perlu pembangunan infrastruktur moda transportasi berbasis rel. Namun, tujuannya jangan hanya atas dasar kebutuhan sesaat seperti asian games.
"Infrastruktur harus dibangun berdasarkan justifikasi studi asal tujuan perjalanan yang jelas. Jangan atas kebutuhan Asian Games, didasarkan atas ketersediaan investor. Ada resiko besar soal kelanjutanya," kata Leksmono saat dihubungi, Minggu (17/1/2016) .
Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga menuturkan dua catatannya mengapa LRT kewenangan DKI batal dilakukan.
Pertama, kata dia, sejak awal LRT memang tidak disiapkan dengan matang, proyek dadakan. Sehingga menurutnya keberhasilan pembangunannya diragukan. Termasuk, efektifitasnya.
"Kedua, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo yang ditunjuk membangun LRT sejak awal juga tidak siap membangunnya. Belakangan ini pun banyak direksi yang mundur," jelasnya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DKI Jakarta, Muhammad Sanusi menjelaskan, dalam penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016, Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan dana Rp3 triliun melalui Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PT Jakarta Propertindo. Dimana, uang tersebut akan digunakan untuk membangun LRT yang jadi kewenangan Pemprov DKI.
Menurut Pria yang dicalonkan Partai Gerindra untuk maju dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI 2017 itu anggaran yang diberikan kepada PT Jakarta Propertindo akan dimatikan dan dialokasikan pada anggaran perubahan.
"Tidak bisa dialokasikan. Kan sesuai Peraturan Daerah (Perda) pemberian modal kepada BUMD. Nanti di perubahan baru bisa digunakan," jelasnya.
Sanusi menjelaskan, proyek LRT milik DKI itu belum memiliki kajian yang matang. PT Jakarta Propertindo yang ditunjuk untuk mengerjakan sendiri proyek pembangunan tersebut, kata dia, belum menghitung berapa investasi yang dikeluarkan lantaran data trafic penumpangnya belum ketahuan.
Di negara maju, lanjut Sanusi, pembangunan LRT sudah ditinggalkan dan diganti dengan MRT. Sebab, daya angkut penumpang MRT itu mencapai 1.200 orang sekali perjalanan dan berbeda dua kali lipat lebih besar ketimbang LRT yang hanya mengangkut 600 orang sekali perjalanan. Bahkan, biaya pembangunan MRT pun hanya berbeda kurang lebih 20% dari LRT.
"PT Jakarta Propertindo belum bisa menyampaikannya. Tarifnya kan di DPRD. Jadi arahan Presiden agar LRT DKI dibatalkan itu sangat benar," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, tulang punggung transportasi DKI Jakarta itu nantinya adalah MRT. Untuk menyelesaikan MRT, terlebih dahulu dibutuhkan membangun enam ruas tol dalam kota, khususnya Semanan-Sunter dan sunter- Pulogebang.
Untuk itu, koridor LRT kelapa Gading -Kebayoran Lama yang direncanakan Ahok akan dibangun Januari 2016 ini ditunda lantaran sembilan stasiunnya harus berhimpitan dengan MRT.
Selain itu, kata Ahok, penundaan LRT itu juga akibat adanya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan dilakukan Juni-Juli mendatang. Namun, dia membantah bila pembangunan LRT untuk Asian Games batal dilakukan.
"Kami tidak ingin over lap dengan pembangunan kereta api cepat. Nah kiat tunda saja LRT timur ke Barat itu. arahan Presiden juga lebih baik tunggu MRT selesai. Tapi ga usah khawatir, LRT untuk Asian Games tetap dibangun BUMN PT Adhi karya. Kita akan kejar yang Bandara-Kampung Bandan. Nanti Kampung Bandan masuk ada," jelasnya.
(sms)
Explore More